Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla
(kanan) memimpin sidang kabinet paripurna perdana dari Kabinet Kerja di Kantor
Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/10). Joko Widodo meminta para menteri tidak
boleh ragu dalam menghadapi berbagai kendala termasuk masalah penataan
organisasi, sementara bagi menteri yang kementeriannya tak mengalami perubahan,
maka harus langsung bekerja.
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato
dalam rapat kabinet perdana di masa pemerintahannya, Senin (27/10) di Istana
Negara. Dalam pidatonya tersebut, Jokowi meminta agar kementerian yang
mengalami pengabungan atau pemisahan tetap bekerja dengan menggunakan
organisasi yang ada.
Bagi kementerian yang belum ada kantornya, Jokowi juga
meminta untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
dan Kementerian Aparatur Negara (Menpan). "Tapi tetap mulai bekerja,
gunakan apa yang ada," katanya.
Dia mengaku akan segera mengeluarkan aturan untuk
memfasilitasi kementerian baru, ataupun yang mengalami penggabungan atau
pemisahan. Menurutnya, menjadi tugas Kabinet Kerja untuk menjalankan visi misi
dan program kerja presiden. Oleh karena itu dia meminta menteri-menterinya
bekerja dalam garis lurus. "Ego sektoral harus dihentikan, kita harus
memulai dengan tradisi baru lintas sektor, lintas kementerian," katanya.
Menurutnya, koordinasi bukan hanya antar kementerian namun juga tetapi lintas
Kementerian Koordinator.
Jokowi meminta agar menterinya segera bekerja dengan
merujuk pada visi misi presiden. Visi misi itu harus segera diuraikan dalam
berbagai implementasi kebijakan. Kabinet Kerja diminta juga untuk menemukan
titik-titik kebuntuan dan segera melakukan totok nadi agar mengalir deras.
"Tim transisi telah banyak memberi rekomendasi yang beragam, segera
pelajari," katanya.
Secara khusus, Jokowi juga meminta Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) segera menjelaskan kepada seluruh menteri
mengenai kebijakan dan visi misinya. Untuk itu Bappenas akan ditempatkan satu
kelompok dengan Mensesneg. "Tugas Bappenas bukan hanya ekonomi semata,
tetapi makro," katanya.
Dalam rapat kabinet perdana itu, Jokowi juga meminta agar
menteri kordinator untuk segera memimpit rapat koordinasi dalam dua hari ke
depan. Setelah rapat itu, maka Menko diwajibkan untuk melapor ke Presiden Jokowi.
"Kita harus menjaga kepercayaan rakyat," katanya. Jokowi juga
mewanti-wanti agar menterinya menata organisasi secara tepat, audit organisasi
dan melakukan penyederhanaan organisasi agar lebih efektif dan efisien.
Sumber : Antara, 27.10.14.
--- quote ---
(artikel)
Ini Susunan Lengkap 'Kabinet Kerja' Jokowi-JK
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
mengumumankan susunan kabinetnya di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014)
pukul 17.30 WIB. Kabinet ini diberi nama Kabinet Kerja. Pengumuman ini
dilakukan pada hari keenam setelah Jokowi-JK dilantik.
Dalam mengumumkan kabinet, Jokowi didampingi Wapres JK,
Ibu Negara Iriana dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Jokowi juga memanggil dan
memperkenalkan 34 menterinya satu per satu.
Berikut susunan kabinet selengkapnya:
Presiden RI : Joko Widodo
Wakil Presiden RI : M Jusuf Kalla
1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala
Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said
8. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno
9. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
15. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
16. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
17. Menteri BUMN : Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah
Puspayoga
19. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel
21. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri
23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan
Baldan
26. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan
Maharani
27. Menteri Agama : Lukman Hakim Saefuddin
28. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
Yohanan Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah:
Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:
Marwan Ja'far.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar