Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang mengkaji satu
pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai super hub guna melayani pelayaran
langsung dari dalam ke luar negeri.
Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro
mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tujuh pelabuhan hub yang bakal memiliki
layanan pelayaran langsung atau direct call. Ketujuh hub tersebut antara lain Pelabuhan
Kuala Tanjung/Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan
Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan
Pelabuhan Sorong.
"Hari ini belum semua pelabuhan itu punya direct
call. Dari tujuh ini, kami akan menentukan mana yang bisa menjadi super
hub," katanya saat menghadiri pameran Indonesian Transport Supply Chain and
Logistics 2019, Rabu (16/10/2019).
Menurutnya, pelabuhan yang layak menjadi super hub harus
memiliki banyak direct call. Namun, enam pelabuhan sisanya harus berupaya
menambah direct call agar bisa menjadi hub internasional yang sebenarnya.
Selain itu, lanjutnya, pelabuhan tersebut harus memiliki
dimensi minimal panjang dermaga 300 m dengan kedalaman 12 m untuk mengakomodir
kapal berkapasitas 3.500 TEUs. Guna mewujudkan efisiensi, Tanjung Priok
dan Tanjung Perak diharapkan dapat mengakomodasi dua unit kapal 3.500 TEUs.
Bambang berpendapat kapal yang beroperasi harus yang
nemiliki kapasitas besar. Jadi pelabuhan harus didesain yang benar, sehingga
bisa mengakomodir mother vessel.
Menurutnya, semakin banyak direct call yang dilayani oleh
tujuh pelabuhan hub tersebut, maka Indonesia bisa mengurangi ketergantungan
terhadap Singapura saat hendak melakukan ekspor ke negara lain. Saat ini,
seolah-olah ekspor hanya dilakukan ke Negeri Singa karena semua pengapalan
melewati negara tersebut terlebih dulu.
Perlu adanya upaya untuk mendorong efisiensi rute
pelayaran dengan menciptakan rute looping. Melakukan aktivasi rute pendulum
melalui aliansi strategis jaringan pelayaran.
Kendati demikian, kata Bambang, setiap pelabuhan hub
harus terintegrasi dengan kawasan industri maupun menyediakan konektivitas yang
memadai. Harapannya, terjadi konsolidasi kargo pada pelabuhan hub.
Dia menuturkan harus dilakukan pengembangan hinterland
terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan
konektivitas. Pengembangan kawasan dengan luas wilayah minimal 500 Ha berjarak
kurang dari 25 km ke pelabuhan.
"Jangan seperti yang terjadi di Kalimantan, banyak
pelabuhan cepat selesai, tetapi pemda terlambat membangun jalan. Kategori jalan
hanya kelas sedan, padahal harusnya untuk truk, akibatnya sedikit yang pakai
pelabuhan," ujarnya.
Sumber : Bisnis, 16.10.19.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar