KONTAN.CO.ID - JAKARTA.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga
Minggu (20/6) total kasus virus corona mencapai 1.989.909 kasus atau bertambah 13.737
kasus positif baru, dengan total meninggal dunia mencapai 54.662 orang.
Lonjakan kasus tersebut
membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pesimistis
terhadap perekonomian dalam negeri. Alhasil, Menkeu akan merevisi ke bawah
pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021. Terlebih, pemerintah akan menggelar
PPKM Mikro pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021.
“Seiring dengan
kenaikan Covid-19, ini nanti (proyeksi pertumbuhan ekonomi) upper dan under-nya
akan lebih rendah,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN
2021, Senin (21/6).
Sebelumnya, Sri Mulyani
memprediksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang April-Juni 2021 berada di rentang
7,1% hingga 8,3% year on year (yoy).
Namun, Menkeu
menekankan ekonomi di kuartal II-2021 akan tetap berada di zona positif.
Sebab, secara alamiah
ekonomi di kuartal II-2021 telah rebound dan recovery seiring meningkatnya
aktivitas perekonomian yang lebih baik dari kuartal II-2020.
Selain itu, karena
basis realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 yang rendah yakni minus
5,32% yoy, maka sangat memungkinkan kuartal II-2021 tumbuh positif. Apalagi di
kuartal I-2021 ekonomi Indonesia sudah keluar dari zona merah.
Sri Mulyani bilang, perekonomian ke depan masih tergantung dari penanganan kesehatan pandemi virus corona, termasuk upaya peningkatan vaksinasi, dan efektivitas keberlangsungan protokol kesehatan.
Di sisi lain, Kepala
Ekonom BCA David Sumual mendorong pemerintah untuk melakukan PPKM
mikro. Menurutnya, cara tersebut efektif menurunkan tingkat penularan dan
kematian akibat virus corona. Langkah tersebut mengingat mutasi Covid-19 makin
menjadi-jadi.
Sejalan dengan itu,
pemerintah harus mempercepat vaksinasi agar herd immunity makin meningkat. Dus,
proses pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan cepat.
“Terutama vaksinasi di
daerah padat perkotaan, urban padat penduduk. Sebetulnya kan kita sudah siap
tersedia pasokan vaksinnya, tinggal implementasinya,” kata David.
Kendati demikian, David
menilai rencana pengetatan harus benar-benar dilakukan secara matang. Sebab,
kadar pengetatannya akan menentukan dorongan ekonomi yang dibutuhkan.
Bila PSBB digelar
kembali, David mengatakan pemerintah perlu memastikan bantuan sosial kepada
masyarakat miskin-menengah agar tidak terdampak. Terlebih UMKM yang rentan
jatuh. Tujuannya untuk memastikan demand tetap baik meski mobilitas masyarakat
menurun.
Proyeksi David, jika
ada pengetatan maka pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 sebesar 6,15% yoy,
dengan level optimistis 7% yoy. Sementara di kuartal III-2021 prediksinya di
rentang 4,6%-5% yoy. Lalu di akhir 2021 ekonomi kemungkinan tumbuh 4%-4,5% yoy.
Sumber : Kontan,
21.06.2021.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar