Bisnis.com,
JAKARTA—Di tengah sepinya industri pelayaran akibat perlemahan ekonomi
nasional, Indonesia National Shipowners Association berharap pemerintah segera
memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak.
Ketua Umum Indonesia
National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan dirinya belum bisa
memprediksikan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, namun dia berharap
pemerintah turun tangan.
“Kita di
pelayaran tidak punya pilihan selain bertahan dan berharap pemerintah membantu
meringankan kondisi kelesuan ini dengan memberikan instentif fiskal,” ungkapnya
kepada Bisnis, Selasa (2/6).
Menurut
Carmelita, biaya operasional kapal akibat beban pajak yang tinggi adalah salah
satu beban yang paling berat bagi pengusaha.
Oleh sebab
itu, INSA sudah mengajukan empat kemudahan dalam kebijakan pajak pertambahan
nilai (PPN) kepada pemerintah agar sektor pelayaran nasional tidak terpuruk di
tengah semangat membesarkan industri maritim Indonesia.
Empat poin
kemudahaan tersebut antara lain, PPN terhadap pembelian BBM kapal untuk
pelayaran domestik, PPN atas bongkar muat barang pada jalur perdagangan
internasional, PPN bagi kru kapal, dan PPN atas penjualan kapal
milik kurang dari lima tahun dapat dibebaskan.
Bahkan,
paparnya, saat ini sekitar 30% dari 14.000 unit kapal niaga
nasional masih menganggur akibat sepi muatan.
Sumber :
Bisnis Indonesia, 02.06.15.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar