[020516.ID.BIZ] Infrastruktur KA: Pemerintah Pertimbangkan Pakai Dana Asing

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mencari pinjaman dari luar negeri guna membangun proyek prasarana kereta api di Indonesia saat ini.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menuturkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengerjakan proyek pembangunan prasarana kereta api di Indonesia tidak cukup jika ingin dapat cepat selesai pada 2019 nanti. “Sedang dipertimbangkan,” kata Jonan, Jumat (29/4/2016).

Dia menambahkan para pemilik modal dari luar negeri meminta jaminan pemerintah apabila pemerintah ingin menggunakan pinjaman luar negeri untuk membangun prasarana kerea api di Indonesia.

Saat ini terkait dengan investasi asing di sektor kereta api, dia menuturkan, agak rumit. Meskipun begitu, dia menuturkan, apabila terdapat perusahaan asing, misal dari India, ingin membangun kereta api sendiri di Indonesia, pemerintah akan memperbolehkannya.

Sementara itu, jika perusahaan tersebut ingin bekerjasama membangun kereta api di Indonesia, dia menuturkan, perusahaan di dalam negeri juga bisa melakukan hal itu. “Kalau uangnya mau pinjaman dari India ya boleh India yang bangun. Kalau tidak, pakai kontraktor lokal,” katanya.

Di depan para pengusaha dari India, Jonan menuturkan saat ini pemerintah membangun rel di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Adapun total panjang rel yang akan dibangun mencapai 3.258 km.

Terkait dengan kereta api, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko pada Februari silam pernah mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek prasarana kereta api di Indonesia secara keseluruhan selama lima tahun mencapai Rp234 triliun. “Nanti tinggal berapa anggarannya, senyampenya saja,” kata Hermanto.

Dia menuturkan, pemerintah sulit menyelesaikan proyek pembangunan prasarana kereta api secara keseluruhan yang ada di Indonesia saat ini selama lima tahun. Hal tersebut karena anggaran dan kondisi geografis.

Terkait dengan kondisi geografis, pada waktu itu dia mengatakan salah satunya kondisi geografis di Pulau Kalimantan, salah satu pulau yang akan dibangun jalur kereta api, tidak seperti di Pulau Jawa. Dia menuturkan jenis tanah gambut di Kalimantan membuat pembangunan menjadi berat.

Meskipun pembangunan prasarana kereta api sulit dapat selesai dalam lima tahun, “Yang penting bagi kita mulai dulu,” tambahnya pada Februari silam.

Menanggapi langkah pemerintah yang sedang mempertimbangkan untuk mencari pinjaman luar negeri terkait hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Riset Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan apabila perhitungannya tepat tidak masalah.

Selain itu, menggunakan pinjaman juga tidak masalah jika utang tersebut mampu membangkitkan perekonomian dan pemerintah sanggup membayarnya. Menurutnya, yang terpenting adalah jika memutuskan untuk melakukan pinjaman, jangan dikorupsi.

Sementara itu, ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengingatkan utang luar negeri pemerintah saat ini sudah cukup besar. Dia menyarankan pemerintah sebaiknya melakukan pinjaman dari dalam negeri.

Dia menuturkan pengerjaan proyek prasarana kereta api yang ada di seluruh Indonesia sebaiknya dilakukan bertahap, dan diutamakan di luar Pulau Jawa. Menurutnya pembangunan prasarana kereta api tersebut tidak harus tuntas dalam satu periode. “Pembangunan itu kan berkelanjutan,” kata Darmaningtyas.

Sumber : Bisnis Indonesia, 02.05.16.