[090612.ID.BIZ] Mendag Keluhkan Banjir Barang Impor

JAKARTA - Banjirnya barang impor membuat Menteri Perdagangan Gita Wirjawan gusar. Apalagi, barang impor yang masuk ke dalam negeri ternyata ilegal dan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menerapkan sistem anti dumping untuk menekan laju impor barang. Kebijakan ini, nilai Gita, untuk melindungi industri dalam negeri (safeguard).

      

"Kebijakan ini bukan bertujuan untuk menutup impor. Selama tidak melanggar aturan, kami persilahkan. Tetapi kalau melanggar harus kami tindak. Kebijakan ini bisa menekan laju impor barang, terutama di tengah seretnya ekspor Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia," ujar Gita di Jakarta baru-baru ini, kemarin (8/6).

       

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Januari-April 2012 lalu naik sebesar 16,18 persen menjadi sebesar USD 62,37 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Negara pemasok barang nonmigas terbesar selama Januari-April 2012 ditempati oleh Tiongkok. Untuk mendukung kebijakan ini, Kemendag akan mengirim puluhan pegawainya mengikuti pelatihan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Di bagian lain, Gita mengaku Indonesia perlu mengantisipasi sentimen krisis Eropa akan berimbas ke Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan rasional agar tetap bisa menarik investor. Selama ini, pihaknya sudah menjelaskan postur kebijakan Indonesia ke komunitas usaha dalam dan luar negeri dan ternyata tidak ada masalah.

"Saya khawatir sentimen negatif pasar Eropa bisa berimbas ke Indonesia. Akibat krisis Eropa, para pengusaha mencari instrumen untuk bisa melepaskan kepemilikan dolar dimana pun. Meskipun tidak seluruhnya, pengusaha mulai melakukan banyak pengamanan terhadap aset mereka," tukasnya.

      

Indonesia, pinta Gita, memang harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Semua kebijakan yang dibuat harus rasional. Karena kebijakan yang tidak sesuai akan membuat investor kabur. Gita yang juga masih menjabat sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, jadi untuk itu diperlukan adanya kejelasan untuk investasi di sektor hulu maupun hilir.

"Di hilir jangan sampai ada multitafsir. Sektor pertambangan batu bara di Indonesia tidak perlu dikenai instrumen fiskal tambahan seperti bea keluar (BK) ekspor. Sebab, eksplorasi sektor tersebut mayoritas telah terikat kontrak karya pertambangan. Dalam perjanjian kontrak karya tersebut, kewajiban beban fiskal perusahaan tambang yang akan mengeksplorasi sudah besar. Untuk itu, tidak harus bebannya ditambah. Kalau batu bara, di kontrak karya itu kan dikenakan beban fiskal, pembayaran royalti, pajak, ini itu-ini itu sejumlah 45 persen," sindirnya.

      

Jika dikenakan lagi, lanjut dia, hal tersebut bisa diinterpretasikan sebuah pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kontrak karya yang telah disepakati. "Ini terkait dengan rasional dan tidak rasional. Kalau mau rasional, itu kan sudah tanda tangani kontrak karya. Namun, jika nantinya harus dikenakan beban fiskal tambahan, pemerintah harus memiliki alasan yang kuat untuk menjelaskannya kepada perusahaan tambang," ujarnya.

Alasannya, kata Gita, seperti kegiatan ekspor tidak mempertimbangkan kebutuhan nasional terlebih dahulu atau kewajiban perusahaan tersebut untuk memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban memasok domestik yang telah ditetapkan. Kalau negara memproduksi 100 kg, kebutuhannya 90 kg, itu namanya masih ada akses 10 kg. Jadi, kalau 10 kg mau diekspor, boleh saja lantaran kebutuhannya cuma 90 kg.

"Nah yang 10 kg itu jangan dikenai pajak. Tapi, kalau kebutuhannya 100 kg, produksinya 90 kg. Dari 90 kg masih mau ekspor 10 kg itu harus dikenakan pajak," pungkasnya. (ers)

Sumber : JPNN, 09.06.12 (maaf, libur panjang karena sakit).

[040612.EN.SEA] Drewry Survey Shows Container Shipping Underperforms On Service

LONDON's Drewry Maritime's Carrier Performance Insight team reports that service standards in the container shipping are as low as 40 per cent when weighed against key performance indicators.

For "on-time shipment of cargo", whether a container leaves port as scheduled had a success rate of 66-70 per cent, showing delays were common before loading.

"An average score of 70 per cent is far too low for a key service industry," said Drewry research chief Simon Heaney. "Carriers will have to aim higher."

The most reliable carriers, said the report were Maersk Line and sister company Safmarine followed by Hanjin.

Four in 10 shippers obtained a bill of lading within three days of submitting shipping instructions, said the report. Performances ranged between zero per cent and 93 per cent over the October 2011 to February 2012 survey period, reported London's International Freighting Weekly. Transit times noted were better, but 25 per cent of containers spent longer at sea than planned.

Source : HKSG.

[030612.ID.BIZ] Pabrik Baru : Peugeot Jajaki Pembangunan Perakitan Mobil Di Tanah Air

JAKARTA: PSA Peugeot Citroen, prinsipal otomotif Perancis, kembali serius menjajaki pembangunan pabrik perakitan mobil di Indonesia setelah sempat terbengkalai akibat tertekan krisis ekonomi di Eropa.

Rencana tersebut diam-diam terus dimatangkan supaya Indonesia bisa secepatnya menjadi basis produksi Peugeot keempat terpenting di Asia setelah China, India, dan Malaysia.

“Karena itu, kami sudah pasang target harus punya gambaran komprehensif paling lambat pada akhir 2012, apakah jadi dirakit di Indonesia atau masih mengkaji model-model lain lagi yang lebih baru,” kata CEO PT Astra International Tbk-Peugeot Constantinus Herlijoso hari ini, 30 Mei 2012.

Dengan membangun basis produksi di Indonesia, lanjutnya, industri pendukung seperti komponen, mesin dan peralatan serta aksesoris mobil akan turut berkembang sehingga dapat meningkatkan kandungan lokal guna mengurangi impor.

Selain itu, adanya pabrik perakitan bisa membuat harga produk-produk Peugeot lebih kompetitif 15% - 20%. Prinsipal, tuturnya, menilai, Indonesia masih menjadi pasar yang sangat menarik terutama untuk segmen kendaraan berpenumpang tujuh orang (MPV), SUV (sport utility vehicle), crossover, dan city car.

Atas dasar itu, lanjut Herlijoso, Peugeot akan mempertimbangkan untuk fokus pada produksi keempat segmen tersebut. Dia juga mengungkapkan estimasi nilai investasi untuk pabrik perakitan tersebut mencapai hingga US$150 juta.

“Sebelumnya, [investasi] sempat tertunda karena segmen dan model yang akan digarap belum feasible. Mudah-mudahan pada semester II mulai ada kejelasan model mana yang akan diprioritaskan untuk dirakit lebih dahulu,” tuturnya.

Pada segmen MPV, lanjutnya, Peugeot berencana masuk pada segmen medium yakni MPV berkapasitas 1.500 – 2.000 cc seperti Peugeot 5008.

Adapun, pada segmen SUV, Peugeot masih mematangkan rencana untuk merakit Peugeot 3008. “Semua model akan kami pelajari dengan seksama dan masih ada kemungkinan kami akan merakit di luar model-model yang sudah eksis,” tuturnya.(mmh)

Sumber : Bisnis Indonesia, 30.05.12.

[020612.EN.SEA] Denmark : Maersk Line Announces Restructuring Of Its Centre Organisation

Maersk Line announced that it will restructure its global HQ function (Centre). The new Centre organisation will be presented on 12 June and be initiated immediately thereafter. It is expected that a consequence of the new organisation is a reduction of the number of positions in Centre by approximately 400, hereof 250 in Copenhagen.

The new Centre organisation follows the substantial changes Maersk Line has made to its global organisation (non-Centre) since 2008. This included de-layering, off-shoring of work to shared service centres, simplification of processes and empowering the frontline. The results have been good, but more can be done, and Maersk Line is now taking the next step making its Centre organisation more agile in order to strengthen Maersk Line’s focus on customers and markets.

A key objective of the new Centre organisation is faster decision making. Furthermore, execution and service tasks currently in Centre will be moved closer to the customers in Maersk Line’s country offices in the global organisation as well as its shared service centres.

“We want to build a successful business that consistently delivers acceptable returns to its shareholders. This requires that we challenge ourselves to have as efficient an organisation as possible,” says Søren Skou.

The review of the Centre organisation was initiated in March this year. Objective has been to simplify and focus the Centre, which has led to 400 fewer positions. An Employee Consultation Committee will be established, which Maersk Line will consult about the expected redundancies as also required by Danish legislation.

Maersk Line employs 25,000 people, including 2,200 in Centre. Centre locations include offices in Copenhagen, London, Singapore, Mumbai, Pune, and Manila.

Source : SN-TR, 02.06.12.

[020612.ID.LOG] Logistik Nasional : Kadin Desak Implementasi Cetak Biru Pengembangan

JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta semua pemangku kepentingan implementasikan Perpres No.26/2012 Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Hal itu dikarenakan untuk menurunkan biaya logistik Indonesia sebesar 17% dari biaya produksi menjadi 10% sampai dengan 2015 merupakan suatu pekerjaan negara yang perlu direalisasikan.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin Indonesia Natsir Mansyur, langkah itu dimaksudkan agar pada 2015, Indonesia sebagai pasar terbesar di Asean menjadi negara yang biaya logistiknya rendah.

"Untuk mempercepat perbaikan di sektor logistik diperlukan sinergi yang baik antara Kadin bersama Kemenperin, Kemenhub, Kementerian ESDM, dan kementerian, serta lembaga terkait lainnya," katanya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Kamis, 31 Mei 2012.

Kadin Indonesia menilai implementasi Perpres No.26/ 2012 sebagai payung hukum untuk berbagai berbagai program yang diupayakan dari berbagai instansi harus dipercepat pelaksanaannya sebelum penyatuan pasar Asean berlaku.

Natsir menuturkan banyak program yang dilakukan Kadin Indonesia dengan kementerian terkait dalam rangka menurunkan biaya logistik nasional, seperti revitalisasi angkutan penunjang logistik barang, pangan, dan pembangunan BBM logistik.

"Ini merupakan keterlibatan pengusaha logistik Kadin dalam mendukung sislognas ini, tapi implementasi program yang lainnya juga harus dilakukan," ungkapnya. (ra)

Sumber : Bisnis Indonesia, 31.05.12