03 Oktober 2014

[031014.ID.BIZ] Hadapi MEA, Slot Penerbangan Diatur Ulang



TEMPO.CO , Jakarta-Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, menyatakan maskapai-maskapai Indonesia sudah siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015. "Pasti akan ada preferensi, paling tidak slot time kita atur harus Merah Putih," ujarnya dalam pembukaan pameran foto di Street Galery, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014.

Dalam mengkaji ulang slot time yang sudah ada, Kementerian Perhubungan akan meminta masukan dari maskapai, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sebagai operator, dan AirNav Indonesia. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan ingin melihat potensi industri aviasi Indonesia dalam lima tahun ke depan. "Bagaimanapun juga, maskapai nasional harus diutamakan," ujarnya. (Baca: Dahlan Akan Selesaikan Soal Merpati Sebelum Lengser).

Bambang menambahkan, Kementerian Perhubungan ingin mengembangkan 237 bandara yang ada di Indonesia, terutama di wilayah provinsi dan kabupaten Indonesia Timur. Ia berharap setiap bandara bisa didarati pesawat tipe tertentu yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah itu. Jika memang daerah tersebut berkembang pesat, Bambang melanjutkan, maka bandara tersebut dapat didarati pesawat jet.

"Kalau perkembangannya sedikit, bisa dikembangkan lagi sehingga bisa didarati pesawat baling-baling," kata Bambang. Ia menargetkan lebih dari 200 bandara se-Indonesia tersebut harus berfungsi maksimal. Pemerintah menjadikan bandara di Sumatera Utara, Jakarta, Denpasar, Balikpapan , Makassar dan Surabaya sebagai bandara hub. (Baca: Tarif Pesawat Bakal Naik Lagi).

"Nanti kami lihat di mana lagi yang berpotensi, misalnya Sorong atau Manokwari," ujar Bambang.

Sumber : Tempo, 02.10.14.

02 Oktober 2014

[021014.EN.SEA] ZIM Ship Targeted by Pro-Palestinian Protesters Again



İsraeli-owned containership Zim Shanghai was prevented from unloading this weekend in the Port of Oakland by pro-Palestinian protesters and had to head to the Port of Los Angeles.

According to Marine Traffic’s  data the vessel departed Oakland on Sunday evening fully loaded and is expected to arrive in Los Angeles on Tuesday.

“The Zim Shanghai arrived at the Port of Oakland early Saturday morning, docking at Stevedore Services of America (SSA) at 5:16am.  The Stop ZIM Action Committee organized pickets of the ZIM ship during two work shifts at SSA, which ILWU Local 10 longshore workers respected,” Stop ZIM Action Committee said in a release.

The Committee said that the action resulted in changing the vessel’s departure time and itinerary. The Zim Shanghai, which was originally scheduled to leave at 1:00pm for Vostochnyy, Russia, instead left at midnight for the Port of Long Beach. The cargo ship will most likely try to unload its Oakland cargo in Los Angeles which will be trucked back up to Oakland causing additional costs to ZIM.

The Stop ZIM Action Committee expressed gratitude to the longshore workers of ILWU Local 10 in what they depicted as “resounding success from August 27″, since they “stood aside, gave up a day’s pay and respected the picket lines we put up.”

“At 6:00 PM Saturday, ILWU Local 10 and 34 represented longshoremen and clerks dispatched to work the vessel ZIM Shanghai at SSA’s Oakland California Terminal were met with hostile demonstrators, effectively blocking all access to the terminal,” International Longshore and Warehouse Union (ILWU) said.

ILWU added that its longshoremen and clerks were threatened physically at some points of ingress and their personal vehicles were physically blocked.

” As such, all personnel stood-by outside of the demonstration perimeters for health and safety purposes. At approximately 8 PM SSA released all personnel from work,” ILWU went on to say.

According to ILWU, the protests were organized by a coalition of individuals and organizations under the name of “Block the Boat for Gaza” online.

“The ILWU is not among the groups organizing the protests, and the leadership and membership of the ILWU have taken no position on the Israel/Gaza conflict,” ILWU stressed.

“Block the Boat for Gaza” online called on  ILWU  before the protest “to carry on its long historical tradition of opposing injustice and honoring community picket lines.”

“ This will also send a message to stevedoring companies such as SSA who are pushing for concessions right now against longshore workers who are working without a contract,” the call read.

ZIM’s cargo ships have been targeted by activists for a couple of months now preventing them from docking at either the ports of Oakland, California, Seattle or Vancouver.

The protests have resulted in considerable delays and disruption of ZIM’s schedules.

ZIM Piraeus was faced with four-day delay before it could be unloaded at Oakland terminal in mid-August. In over a week, a similar protest at the Port of Tacoma was staged to prevent ZIM Chicago from unloading. However, the  ship was unloaded and loaded as planned by the longshore workers.

Source : SN-TR, 30.09.14.

[021014.ID.BIZ] Tiga BUMN Bentuk Anak Usaha Bersama



TEMPO.CO, Jakarta - Tiga badan usaha milik negara, yaitu PT PP Tbk, PT Waskita Karya ‎Tbk, dan PT Pelindo I membentuk sebuah anak usaha bersama bernama PT Prima Multi Terminal. Untuk membentuk anak usaha yang bergerak dalam jasa pelabuhan tersebut, PT PP menyetor dana Rp 52,2 miliar rupiah dan mendapatkan saham sebesar 30 persen.

Direktur Keuangan PT PP Tumiyana mengatakan keikutsertaan perseroan dalam patungan ini merupakan wujud sinergi antar-BUMN. "Untuk memberi nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan perseroan," kata Tumiyana dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 30 September 2014.

Patungan usaha ini juga dimaksudkan sebagai pengembangan investasi perseroan. Khusus dengan PT Pelindo I, PT PP juga bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan. (Baca: Dahlan Iskan: BUMN Siap Laksanakan Hedging)

Menurut Tumiyana, berdasarkan akta notaris PT Prima Multi Terminal resmi berdiri pada 26 September 2014 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 29 September 2014. Adapun spesifikasi usahanya adalah perdagangan umum dan jasa pelabuhan. Jumlah modal dasar sebesar Rp 580 miliar dengan modal ditempatkan dan disetor penuh Rp 174 miliar.

Adapun komposisi kepemilikan saham PT Prima Multi Terminal adalah 30 persen PT PP, 55 persen PT Pelindo I, serta 15 persen PT Waskita Karya. ‎"Perusahaan ini berlokasi di Kuala Tanjung Medan," kata Tumiyana. (Baca:Pelindo III Utang Obligasi US$ 500 Juta)

PT PP sebelumnya sudah memiliki beberapa anak usaha. Salah satu yang akan dilepas perdana ke publik adalah PT PP Property pada tahun depan. Rencananya jumlah saham yang akan dilepas sebesar 20-35 persen dan diharapkan mendapatkan dana Rp 1,5-1,7 triliun. ‎Dana itu rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis properti.

Sumber : Tempo, 30.09.14.

01 Oktober 2014

[011014.EN.SEA] 420 Bottles of Burgundy Wines Complete 80-day Round-the-world Sea Voyage




THE world's third largest container shipping company, CMA CGM, announced that the 420 bottles of Burgundy wine have arrived in Le Havre on September 17 after more than three months at sea on board the vessels CMA CGM Manet and CMA CGM Azure.

The operation was organised by CMA CGM and JF Hillebrand, the world's leading wines and spirits logistics provider, together with the Confrerie du Tastevin in to promote Burgundy and show container transport preserves wine's aroma and flavour.

The 80-day trip around the world began on June 14 in the great tradition of epics inspired by Jules Verne, from the Panama Canal to the Suez Canal, Sydney, Singapore, via Port Kelang, Chennai, Colombo, Damietta, Malta, Genoa, Tilbury, Rotterdam and Hamburg, completing their journey across five continents.

During a ceremony on June 7 at the Chateau du Clos de Vougeot, the selected wines were loaded in a reefer box that mainstains the wine at a constant 15 degrees centigrade providing both protection and proper preservation during transport.

In mid-October wine tasting will be held to compare the wines that travelled with those that were stored in the Cistercian cellar during the time of the trip.

Source : HKSG.

[011014.ID.BIZ] DKI Gandeng KAI Bangun Rusunawa



TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia. Tujuannya, ujar dia, menghilangkan permukiman kumuh yang ada di sekitar rel kereta dan stasiun. "Kami mau membersihkan lahan-lahan yang ditempati secara ilegal," tutur Ahok di Balai Kota pada Rabu, 1 September 2014.

Pembangunan ini, kata Ahok, dilaksanakan lewat kerja sama dengan PT KAI selaku pemilik lahan. Rencananya, pembangunan akan dimulai tahun depan. Dengan kerja sama ini diharapkan terbangun kawasan permukiman yang terintegrasi dengan moda transportasi massal.

Menurut Ahok, beberapa lokasi yang direncanakan menjadi kawasan hunian terpadu antara lain daerah Stasiun Manggarai, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Kampung Bandan. Nantinya, ujar dia, masih ada kemungkinan lokasi bertambah seiring dengan pertumbuhan angka kebutuhan tempat tinggal di Ibu Kota.

Sebagai tahap awal, mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, dan PT KAI akan menandatangani perjanjian kerja sama guna mewujudkan komitmen pembangunan. Di dalam perjanjian, penertiban daerah sekitar rel bukan hanya bertujuan membangun permukiman, tapi untuk ruang terbuka hijau (RTH) di kolong rel kereta. (Baca: Penertiban di Mangga Besar, Bawah Rel Jadi Taman)

Khusus untuk ruang terbuka hijau, beberapa lokasi sudah ditetapkan, yaitu di bawah jalan layang kereta antara Stasiun Jakarta Kota hingga Stasiun Manggarai. "Artinya, kami menertibkan sekaligus memperbanyak RTH." (Baca: Jakarta Targetkan Ruang Terbuka Hijau 16 Persen)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan mengatakan instansinya akan mendata lahan lain yang kemungkinan bisa diubah menjadi permukiman dan RTH. Tahapan selanjutnya, ujar dia, pembahasan mengenai sistem bagi hasil atas pemanfaatan aset antara Pemprov dan PT KAI. "Kami masih harus berdiskusi lagi setelah penandatanganan," tutur Jonan.

Sumber : Tempo, 01.10.14.