11 Juli 2011

[110711.ID.BIZ] 'Perlu Sistem Distribusi Tertutup BBM Bersubsidi'

JAKARTA: BPH Migas diharapkan segera memberlakukan sistem distribusi tertutup agar konsumsi BBM bersubsidi tidak terus-menerus melebihi kuota.

Ketua Himpunan Pengusaha Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi mengatakan BPH Migas sebagai ujung tombak di lapangan, perlu melakukan upaya ekstra dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

"Kuncinya pengaturan dengan closed system atau sistem distribusi tertutup. Karena di UU disebutkan, BBM jenis tertentu yang disubsidi memang hanya untuk golongan masyarakat tertentu, ini harus diidentifikasi," ujarnya akhir pekan lalu.

Eri mengatakan perlu ada sistem yang komprehensif agar BBM bersubsidi tidak bisa dijual-belikan secara bebas kepada siapa saja. Selain itu, konsumen yang menerimanya juga harus jelas. Jika konsumennya adalah konsumen industri yang membeli BBM di SPBU biasa yang untuk kendaraan umum, semestinya BPH Migas bisa melarangnya.

"Kalau dia konsumen industri yang pakai kendaraan besar, dia beli di SPBU, harusnya dilarang. BPH Migas selama ini bekerjasama dengan Pemda jangan-jangan hanya di atas kertas. Harus ada ketentuan yang dikeluarkan BPH Migas atau pemerintah, supaya kuotanya nggak jebol-jebol terus," tuturnya.

Seperti diketahui, akhir pekan lalu Komisi VII DPR akhirnya menyetujui usulan pemerintah untuk menambah kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2011 menjadi sebesar 40,49 juta kiloliter, atau bertambah 1,9 juta kiloliter dari asumsi APBN 2011 sebesar 38,59 juta kiloliter. Angka 40,49 juta kiloliter itu terdiri dari Premium 24,54 juta kiloliter, solar 14,15 juta kiloliter dan minyak tanah 1,8 juta kiloliter. (tw)

Sumber : Bisnis Indonesia, 10.07.11.

10 Juli 2011

[100711.EN.BIZ] China Government Helps Logistics Enterprises Enlarge Profit Margin

CHINA's State Council, or cabinet, has unveiled eight measures to bring more orderly development to national logistics sector involving cutting road tolls for truckers and harmonising various taxes afflicting the industry.

Because the logistics sector spans so many facets, rules governing its operation are divided up among numerous government departments, and the taxes they levy push up the costs of delivery and consumption.

The State Council, after a two-year study, has pledged to unify business tax rates on different steps of the supply chain. At present, for example, there is a three per cent tax on transport and a five per cent tax on warehousing and freight forwarding.

If the government were to unify those rates to just three per cent, warehousing companies could raise their operating profit margins two percentage points to 9.95 per cent and net profit margins by 1.5 percentage points, says a Haitong Securities Co statement.

The State Council also said it will expand a pilot program to exempt tax collection obligations. At present, different companies with varying functions in the process of shipping a load of goods, including transport, distribution and warehousing, are all taxed on the same delivery.

The National Development and Reform Commission (NDRC) and the State Administration of Taxation in 2005 began a pilot programme to end the multiple taxes on the supply chain, but at the time, only 593 companies were included. Today, there are more than 60,000 logistics firms operating in China.

Logistics is an important factor in the economy. Last year, the sector accounted for 18 per cent of China's gross domestic product, double that of developed countries, said He Liming, director of China Federation of Logistics and Purchasing.

Highway tolls, accounting for one-third of logistics costs, are expected to be reduced under the new proposal, and an electronic toll system will be extended to allow trucks to pass through toll areas without stopping.
The new stimulus plan also calls for improvements in land use policies to allow expansion of convenient warehouse siting.

"We are eager to win government support on land use in major coastal cities, especially in Beijing, Shanghai and Guangzhou, because limited land in those cities is a bottleneck for our expansion," said Zhang Pengfei, president of Shanghai Runbow Logistics and Technology Co.

Source : HKSG, 08.07.11.

[100711.ID.LAN] Jalur KA Tanah Tinggi-Soetta Butuh Rp2 Triliun

JAKARTA: Pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp2 triliun untuk merealisasikan pembangunan sebagian jalur kereta api bandara komuter rute Tanah Tinggi-Bandara Soekarno Hatta sepanjang 7 km.

Sekretaris Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Nugroho Indrio mengatakan pemerintah akan bersinergi dengan sejumlah BUMN demi menuntaskan rute kereta komuter sepanjang 20 km dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.

"Kami menargetkan pembangunan double track Tangerang-Bandara bisa selesai dalam dua tahun,"ungkapnya kepada Bisnis kemarin.

Menurut Nugroho, sejauh ini pemerintah juga fokus pada pembebasan dan pengadaan lahan untuk kereta api bandara jalur ekspres. Pembebasan lahan di daerah Angke-Soekarno Hatta sepanjang 25 km membutuhkan biaya Rp1,5 triliun.

"Dana Rp1,5 triliun tersebut akan diperoleh dari APBN yang dicicil setiap tahun. Tahun ini sudah dianggarkan Rp450 miliar. Sisanya pada 2012 dan 2013 masing-masing Rp525miliar,"jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, rencana konstruksi jalur kereta api bandara jalur ekspres dari Angke-Bandara Soetta dijalankan dengan skema kerjasama Pemerintah-Swasta. Proyek itu akan digarap oleh investor mulai 2012 dan ditargetkan rampung pada 2014.

"Tahun ini masih dalam tahap pelelangan dan financial closing. Kami belum tahu detail biayanya. Hanya saja, kami menargetkan investor sudah bisa menyelesaikan sarana pada 2014," katanya. (tw)

Sumber : Bisnis Indonesia, 10.07.11.

09 Juli 2011

[090711.EN.SEA] Asia To North Europe Carrier Statistics Show Poor Performance In May

ASIA-to-north Europe carrier statistics from the Container Trade Statistics show that westbound cargo reached 785,377 TEU in May - usually a good month - compared to 769,518 TEU in April and 774,241 TEU in March.

May's eastbound cargo flow reached 336,077 TEU compared to 351,158 TEU in April and 394,124 TEU in March. Eastbound all-in dry cargo rates also continued to fall, with May's average being another 1.18 per cent lower than April's, reaching 84 per cent 2008's full-year average.

Source : HKSG.

[090711.ID.LOG] Pengusaha Logistik Harus Kreatif Antisipasi Perubahan Regulasi'

BANDUNG: Pengusaha logistik di Indonesia diminta berpikir kreatif untuk mengantisipasi perubahan regulasi di bidang itu yang sering terjadi sewaktu-waktu.

Sugi Purnoto, praktisi logistik dan transportasi, menuturkan saat ini regulator sering sekali mengubah peraturan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan.

Dengan sering adanya perubahan regulasi tersebut, kata dia, dikhawatirkan akan berdampak pada membengkaknya biaya dan sistem operasional perusahaan logistik.

“Untuk mengantisipasi regulasi yang selalu berubah-ubah, kami menyarankan pengusaha logistik untuk berpikir kreatif, misalnya peralihan jalur yang aman dan efisien, atau perubahan waktu pengangkutan barang,” katanya di sela-sela seminar Strategi Transportasi Menghadapi Perubahan-Perubahan Kebijakan/Peraturan dan Lingkungan Bisnis di Universitas Widyatama, hari ini.

Dia mencontohkan permasalahan regulasi pembatasan jam operasional truk di tol dalam kota Jakarta beberapa waktu lalu memberikan pelajaran bagi industri logistik Tanah Air.(er)

Sumber : Bisnis Indonesia, 09.07.11.

08 Juli 2011

[080711.EN.SEA] Sinking Demand Prompts New World To Suspend Transpacific Service

NEW World Alliance, comprising APL, Hyundai Merchant Marine (HMM) and MOL, has announced the withdrawal of the PSW Transpacific Service (Pacific Southwest Service) with the last eastbound sailing from Busan on July 14.

"Softening consumer demand is giving importers cause to retrench in regard to inventory levels previously planned for the upcoming holiday shopping season," said HMM vice president Lamont Petersen.

"Economic growth seems to be slowing to a crawl due to myriad factors, including the weak housing market, high unemployment, growing inflation and uncertainty surrounding possible federal austerity programmes in the United States.

"Volumes of imported goods are being negatively impacted," she said.

Running by HMM with a deployment of five 4,600- and 4,700-TEU ships, the PSW rotation for the PSW is Kaohsiung, Xiamen, Hong Kong, Shenzhen-Yantian, Busan, Los Angeles, Oakland, Busan and back to Kaohsiung.

The PSW is the second transpacific service to be suspended in a month in addition to CSAV's move to stop its ASIAM US west coast service at the end of June.

Source : HKSG, 08.07.11.

[080711.ID.AIR] Merpati Buka Lagi Rute Jakarta-Lampung

JAKARTA: PT Merpati Nusantara Airlines kembali membuka penerbangan perdana untuk rute Halim (Jakarta) menuju Tanjung Karang Lampung setelah sekian lama tidak diterbangi lagi. Pesawat yang digunakan yakni jenis MA-60  PK-MZD berkapasitas 56 penumpang.

Inaugurasi atau penerbangan perdana Merpati dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ke Bandara Radin Intan 2 Lampung dilakukan pada Jumat pagi pukul 09.00 WIB.

Hadir dalam peresmian Inaugurasi Dirut Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo, Wakil Dirut Merpati Adhi Gunawan, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S. Gumay, Deputi Menneg BUMN Bidang Infrastruktur Sumaryanto Widayatin.

"Pada hari ini kita berkumpul untuk kembali menyaksikan Merpati terbang dari Bandara Halim ke Tanjung Karang, Lampung. Trimakasih kepada pemerintah untuk dukungannya bagi kami sehingga dapat terbangi lagi rute ini dalam rangka menumbuh kembangkan potensi perusahaan," kata Jhony saat meresmikan penerbangan perdana di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat pagi.

Jhony mengatakan dari 14 unit pesawat MA-60 yang saat ini dimiliki Merpati, dua diantaranya ditempatkan di Bandara Halim untuk melayani penerbangan komuter Halim-Tanjung Karang sebanyak tiga kali sehari. Selain itu juga melayani Halim-Bandara Husein Sastranegara Bandung sebanyak tiga kali sehari.

Pesawat MA-60 yang melayani Halim-Tanjung Karang ini juga akan berlanjut ke Palembang yakni melayani dari Bandara Radin Intan 2 Lampung menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 sebanyak satu kali sehari. "Mudah-mudahan terbangnya Merpati dari Halim menjadi tonggak perusahaan untuk maju," tutur Jhony.

Sumaryanto mengatakan dengan diterbanginya kembali rute Halim-Tanjung Karang. Pengelolaan logistik udara akan diperbaiki, Merpati akan lebih aktif disini karena kemacetan Jakarta untuk jarak pendek, karena ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng butuh masa tempuh 2 jam lebih. Dengan lewat Halim untuk jalur pendek akan membantu.

"Jalur pendek ini akan mendorong logistik dan angkutan udara dalam negeri. Merpati sebagai perintis di Indonesia timur, sudah saatnya menjadi logistik line atau jalur logistik agar ada efisiensi intermoda. Saya melihat, logistik line ini lebih banyak dinikmati perusahaan bukan orang Indonesia, tetapi kita keliru kalau kita larang. Merpati yang baru di restruktrisasi perlu di dorong untuk semakin aktif," kata Sumaryanto.

Herry Bakti mengatakan ini penerbangan perdana kembali, dulu pernah tetapi sempat ditutup cukup lama dari Halim-Lampung-Palembang. "Saya senang dibuka lagi, saya harapkan Merpati bisa berkembang. Mereka baru ajukan kembali rute ini karena sudah sempat tidak aktif," kata dia.

Dia menambahkan selama ini rute besar memang sudah banyak yang melayani, karena memang sangat diperlukan. "Rute yang besar-besar memang perlu, Merpati bukan kurangi yang besar, tetapi perbanyak komuter yang kecil-kecil, kecil tetapi banyak," kata Herry.

Herry menambahkan dengan ditandatanganinya kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military, akan menambah pesawat jenis N 219 sekelas twin outer untuk rute pedalaman yang kehandalannya tidak diragukan lagi.

"Kesempatan seperti ini yang akan dikembangkan Merpati. Namun maskapai ini harus menjaga masalah safety, security dan services itu basisnya. Kalau itu terlambat, menjadi iklan yang buruk seperti kecelakaan MA 60 lalu, hal seperti itulah agar Merpati tetap menjaga security, safety, services untuk mengambil pasar yang sudah tumbuh," kata dia. (bsi)

Sumber : Bisnis Indonesia, 08.07.11.