[310316.ID.BIZ] Allianz Reports Risks Of Piracy, Cybercrime and Mega Ship Salvage

PIRACY, cybercrime and the salvage challenges posed by mega ships are among the risks facing shipping in an Allianz report on the sector, reports Britain's Guardian newspaper.

The 2016 Safety and Shipping review points to the potential risk of pirates using cybercrime to target vessels and warns that the industry needs to protect itself against this threat.

"There are indications pirates may be abusing holes in cyber security to attack specific targets," the report says.

It points to cyber security incidents including one in which hackers infiltrated cyber systems in a port to locate specific containers loaded with illegal drugs.

However, it also cites a separate cyber-risk information paper stating that the "risk of a loss to a ship as a result of cyber disruption is foreseeable, but is not yet a reality".

More than 3,000 actual and attempted pirate attacks occurred in the last decade, with more than 400 attacks recorded each year between 2009 and 2011.

The number of incidents recorded by the ICC/International Maritime Bureau last year represented a 45 per cent drop on 2010 but there was a slight rise last year with one more incident than was recorded in 2014.

The location of piracy has also changed in recent years. Between 2010 and 2011 a third of all recorded incidents were in Somalia.

In the same period, 90 incidents were attributed to Somali pirates in the Gulf of Aden. Last year, not a single attack or attempt was recorded in these waters, which the report puts down to the efforts of international navies operating there.

Conversely, the number of incidents has increased dramatically in Indonesia from 40 in 2010 to 108 last year. Vietnam has also seen a rise in piracy, with 27 incidents recorded last year compared to just 12 six years ago.

Although the number of incidents decreased in Nigeria (from 19 in 2010 to 14 last year), the report says this may be due to incidents going unreported and warns that the country's coast remains a "hotspot for violent piracy".

And it isn't just external risks that are facing the industry.

The cargo-carrying capacity of containers has increased by over 70 per cent in the past decade and the report warns that such "mega ships" could pose major financial losses and salvage difficulties should a shipping incident occur.

Hurricanes and other weather events were a contributing factor in at least three of the five largest vessels lost in 2015, including bulk carrier Los Llanitos, which ran aground off the Mexican coast during Hurricane Patricia, and the sinking of the El Faro off the coast of the Bahamas with the loss of all crew.

Source : HKSG.

[310316.ID.BIZ] Waktu Bongkar Muat Menurun, Dunia Usaha Apresiasi Paket Kebijakan Ekonomi XI

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XI, yang bertujuan untuk membantu dunia usaha di Tanah Air.

Carmelita optimistis, Paket Kebijakan Ekonomi XI akan memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, khususnya dalam pencapaian target dwelling time dan memaksimalkan sistem Indonesia National Single Window (INSW) di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Paket Kebijakan Ekonomi XI menjadi sinyal positif pemerintah untuk mengoptimalkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal melalui portal Indonesia National Single Window untuk pemrosesan perizinan,” kata Carmelita di Jakarta, Selasa (29/3).

Dia mengatakan, penerapan Indonesia Single Risk Management dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) berdasarkan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, menjadi landasan profil risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan di Kementerian/Lembaga.

Carmelita mengaku, sejak diterbitkan Paket Kebijakan Ekonomi I, pada September 2015 lalu, banyak kebijakan yang sulit diimplementasikan karena berbagai keterbatasan di tingkat K/L.

Namun dia meyakini Paket Kebijakan Ekonomi XI telah dilengkapi petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas sehingga tidak menyulitkan dunia usaha dalam pengurusan berbagai perizinan di tingkat Kementerian/Lembaga.

“Terus terang, dunia usaha mengharapkan setiap paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan agar disertai kesiapan pengimplementasian di tingkat K/L,” katanya.

Sementara itu, terkait dwelling time, Carmelita meminta pemerintah tidak menyamakan Indonesia dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, sebab pelabuhan di kedua negara itu berfungsi sebagai transhipment . “Kita itu seperti Thailand dan Filipina yang disebut pelabuhan akhir, kita lihat berapa hari di mereka,” katanya.

Carmelita bersyukur saat ini Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli berhasil menekan dwelling time menjadi empat hari. Namun dia juga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas menyusul keberadaan puluhan tiang penyanggah di jalur tol Tanjung Priok yang cukup parah. Dia mengatakan keberadaan sekitar 69 tiang penyanggah itu sangat mengganggu meskipun saat ini aktivitas kargo di Pelabuhan Tanjung Priok menurun sekitar 30 persen.

“Pencapaian dwelling sudah jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Sangat bagus kemajuannya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah mengatasi kemacetan di tol Tanjung Priok dan menjalankan INSW secara benar. Itu perlu waktu dan uji coba berkali-kali,” jelas dia.

Sumber : BeritaSatu, 29.03.16.

[300316,EN.BIZ] European Shippers Seek Ban On Publishing Rate Hikes Ahead Of Time

THE European Shippers' Council (ESC) has appealed to European competition commissioner Margaret Vestige to forbid container carriers from posting rates publicly to stop them seeing each others increases in order to amend their own.

The European Commission, the governing body of the European Union, recently reached an agreement with 15 lines to improve the transparency of pricing information, reports London's Logistics Manager.

But the ESC said that even with the new proposed framework "this practice is unfair to customers in an industry, which is already subject to a significant concentration move and benefiting from exemption to competition legislation," it said in a letter to the commissioner.

"Liners could continue testing the consequences of the published tariffs as they did in the past," said the ESC letter.

"The effect could be an unfounded increase in maritime freight costs as they might be unable to counter the market force of the shipping companies. Larger companies might be impacted as well when the present overcapacity of the market will have been reduced."

The ESC pointed out that such a system applies only to containers in maritime shipping.

"The ESC is asking the commissioner not to add further exemption to the present regulation of the sector and to completely abolish any present or proposed form of public communication of prices".

"For that reason, ESC remains concerned that the practice may enable the parties to test their new price policy without incurring the risk of losing customers," the letter said.

"They can also monitor whether or not they can reasonably implement this price increase. At the same time, they are able to reduce strategic uncertainty and reduce the risk for losing competitiveness in the market."

Moreover, the current block exemption still allowed for technical co-ordination between companies, the ESC said. This could lead to further concentration in the market through alliance partnerships that allowed carriers to adjust their capacity and service level.

The ESC said testimony from member companies showed that average rates paid were well below rates published in GRI announcements.

"Given that, GRIs [general rate increases] can be seen as a tool for the parties to collectively pump up the prices," the letter said. "Especially, small enterprises could be the victim of this practice. Nowadays, in fact, GRIs give an indication and a future point of reference for bargaining between the contractual parties."

Source : HKSG.

[300316.ID.AIR] RI Ajukan Pencabutan Larangan Terbang Tiga Maskapai ke Eropa

Jakarta - Pemerintah mengajukan pencabutan sanksi larangan terbang tiga maskapai nasional ke Uni Eropa (European Union/EU). Ketiga maskapai tersebut adalah Citilink Indonesia, Lion Air, dan Batik Air.

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) Muhammad Alwi mengatakan, untuk proses pelepasan sanksi itu, tim audit keselamatan penerbangan dari EU rencananya datang memeriksa ke Indonesia pada 18-27 April 2016. Tim itu terdiri atas tujuh inspektur.

"Tim tersebut akan me-review kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, baik dari segi organisasi dan regulasi. Mereka juga akan melakukan pemeriksaan kepada maskapai-maskapai yang sudah kami ajukan," ungkap Alwi di sela Workshop bertajuk 'Persiapan EU On-Site Visit dan Penyelesaian Corrective Action terhadap FAA IASA 2016', di Jakarta, Selasa (29/3).

Alwi menjelaskan, kedatangan tim dari EU itu setelah melalui sejumlah proses yang dimulai pada Oktober 2015. Ketika itu, Indonesia diundang oleh 28 negara anggota EU untuk memaparkan kondisi penerbangan sipil di Tanah Air. Kemudian, pada 29 November 2015, Pemerintah Indonesia kembali diundang untuk mengemukakan secara lebih rinci penerbangan Indonesia, yakni saat itu pemerintah mengajukan tiga maskapai nasional yang dimohonkan pencabutan sanksi.

"Sehingga, kami bawa tiga maskapai saat itu Citilink, Lion, dan Batik. Ketika itu, EU menerima pemaparan kami dan akan lakukan verifikasi selama sekitar 10 hari. Inspektur dari EU itu adalah tujuh orang. Ke depannya, kami akan mengajukan empat operator lainnya termasuk satu air charter," tambah Alwi.

Alwi menegaskan agar semua operator penerbangan terus konsisten menjaga pemenuhan standar keselamatan. Selain sebagai kebutuhan atas keselamatan itu, hal tersebut sangat mendukung dalam pencabutan sanksi terbang ke Benua Biru. "Tugas kami adalah untuk memenuhi semua target, termasuk pencabutan larangan terbang untuk sejumlah maskapai," papar dia.

Sebagaimana diketahui, seluruh maskapai penerbangan nasional dilarang menerbangi langit Eropa sejak 2007 akibat terjadinya sejumlah kecelakaan penerbangan di Indonesia. Pada periode 2009-2011, 10 maskapai nasional dinyatakan dicabut sanksi pelarangan itu. Adapun dari 10 maskapai tersebut, tujuh di antaranya adalah yang masih beroperasi sampai sekarang, yaitu Garuda Indonesia, Indonesia AirAsia, Airfast Indonesia, PremiAir, Cardig Air, AsiaLink, dan Republic Express.

FAA

Selain tengah menyiapkan untuk melepas sanksi EU, pemerintah juga secara simultan berupaya memenuhi tujuh finding items yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan kategori I dalam International Aviation Safety Assessment (IASA) dari Federal Aviation Administration (FAA). Pada audit yang dilakukan tim FAA pada 29 Februari hingga 4 Maret 2016 terdapat 283 parameter protokol yang diperiksa.

"Dari 283 parameter yang diperiksa masih ada tujuh finding items. Kalau dipresentasikan, kami sudah memenuhi 97,5 %. Sejak 2007, tingkat keselamatan penerbangan Indonesia itu masih kategori II sampai sekarang. Ini, kita harus tembus ke kategori I," jelas Alwi.

Dia mengungkapkan, salah satu dari tujuh items yang perlu diperbaiki adalah penambahan jumlah inspektur menjadi 100 orang. Saat ini, Kemhub sudah menambah jumlah inspektur menjadi total sekitar 129 inspektur yang terdiri atas 27 principal operation inspector (POI), 72 flight operation inspector (FOI), 11 aircraft dispatch inspector (ADI), dan 19 cabin safety inspector (CASI).

"FAA meminta jumlahnya menjadi 100 inspektur, tetapi kami tambah menjadi lebih dari 100. Kami yakin itu akan di-approve oleh FAA. Selain jumlah human resources, aspek yang perlu diperbaiki adalah recurrent training," jelas mantan Direktur Angkutan Udara Kemhub ini.

Alwi mengatakan, untuk memenuhi semua itu, pihaknya diberikan waktu 65 hari sejak 4 Maret 2016 atau pada Mei 2016 oleh FAA. Rencananya, pada 4 April 2016 , FAA akan menyampaikan tujuh aspek yang belum dipenuhi secara resmi kepada Kemhub melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. "Dua bulan lima hari sejak 4 Maret itu diumumkan apakah Indonesia lolos kategori I atau tidak?" ujar Alwi.

Sumber : BeritaSatu, 30.03.16.

[290316.EN.BIZ] Carriers Seek To Seal Contracts Now With Intermodal Included, Says UPS

UPS says that some shipping lines have been attempting to conclude contract negotiations earlier this year with a view to offering intermodal rates, according to vice president of global freight forwarding, Keith Andrey, with many Transpacific contracts due to expire on April 30.

"Before, we always had to delay because the BCO deals were done first, but many of those deals have already been done and as a result of that that’s going to allow us to kind of negotiate earlier I think and complete a lot of our discussions in advance of some of the time frames we worked under last year," Mr Andrey told American Shipper.

He also pointed out that carriers are becoming more keen to explore business areas that they were not interested in before, including service to inland intermodal points, offering UPS an opportunity to provide its customer with options that weren’t available previously.

The increased flexibility of carriers, he believes, is being driven by concerns over the deployment of mega ships that are entering the Transpacific market and the need to fill those monsters.

Some shippers use the preferred less-than-container-load (LCL) service as a part of their regular supply chain.

But Mr Andrey says most of the time it’s used to “meet an obligation to a customer, like quickly getting parts to a manufacturer to avoid a shutdown of the assembly line.

Rock bottom ocean freight rates “ultimately won’t be healthy because it will eliminate choices in the future for the customers,?according to Mr Andrey.

On the acquisition of APL by CMA CGM and the merger of China Shipping and Cosco, as well as expected changes in mega shipping alliances, forwarders such as UPS are required “to have a pretty fluid strategy for dealing with the steamship lines,?he said.

For UPS, there is a need to have a balance of capacity in different alliances to be able to offer shippers a choice.

For UPS, the company is moving closer to consuming countries, and is investing “significantly in our services and capabilities in the Mexico-US trade. We’re placing our investment in the areas where our customers are going.

Source : HKSG.

[290316.ID.BIZ] Pengamat: Pemerintah Sulit Mengatur Taksi Aplikasi

JAKARTA. Ahli dibidang transportasi Djoko Setijowarno mengkhawatirkan pemerintah akan kesulitan mengatur taksi berbasis aplikasi. Sebab, selama ini taksi berbasis aplikasi tidak pernah transparan dalam menjalankan usahanya. Jika hingga batas waktu status quo pada 31 Mei 2016, operator taksi berbasis aplikasi tidak menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah berhak menghentikan operasional taksi berbasis aplikasi.

Jika tidak segera dihentikan, pemerintah akan kesulitan mengontrol jumlah armada angkutan berbasis aplikasi. Sebab, pelaku taksi berbasis aplikasi tidak mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah. Masalahnya, angkutan umum di berbagai kota selain Jakarta, sebagian besar masih berskala menengah, dan melibatkan hajat hidup masyarakat kelas bawah. Menurut Djoko usaha rakyat selama ini merupakan jaringan perekat sosial. Kalau sampai hal tersebut dimatikan akan mengganggu stabilitas keamanan.

"Saya berharap pemerintah dapat segera menghentikan angkutan berbasis aplikasi tersebut sebelum mereka mengantongi izin sebagai angkutan umum. Bajaj saja meskipun wilayah operasinya dibatasi, dia memiliki izin resmi. Jadi harus ada kesetaraan perlakuan untuk semua angkutan," ucap Djoko yang menjabat sebagai Wakil Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) saat dihubungi, Senin (28/3).

Djoko mengatakan undang-undang telah mengatur beroperasinya angkutan umum termasuk taksi tujuannya agar penumpang mendapat jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Untuk itu semua penyelenggara angkutan umum harus mengantongi izin usaha, bukan sekedar berbentuk badan usaha saja. Sepanjang hal itu belum dipenuhi seharusnya tidak boleh beroperasi.

"Apakah ada jaminan setelah nantinya mereka mematikan angkutan umum resmi, tarif kedepannya masih murah. Itu sebabnya, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 secara tegas telah mengatur hal tersebut. Bahkan polisi dapat menilang kendaraan plat hitam yang dijadikan angkutan umum," kata Djoko.

Djoko menegaskan, jika ingin tetap beroperasi, maka operator taksi berbasis aplikasi harus mengikuti peraturan perundangan mengenai angkutan umum yang berlaku di Indonesia. Seperti taksi sebagai angkutan umum, Menteri Perhubungan telah mengatur melalui peraturan No. 35 tahun 2003 diantaranya menyebutkan angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu.

Kemudian disebutkan kendaraan yang digunakan harus dilengkapi dengan tulisan Taksi, ada lampu yang menandakan kendaraan itu kosong atau sedang diisi penumpang, ada jati diri pengemudi, serta ada nomor urut kendaraan, jelas Djoko. Perusahaan taksi juga wajib untuk mengikuti iuran wajib asuransi dan pertanggungan kecelakaan dalam mengoperasikan kendaraan, serta harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan sebagai angkutan umum, jelas Djoko.

Aplikasi sendiri menurut Djoko sudah ada peraturannya namun diperuntukkan untuk mendukung memudahkan masyarakat dalam mendapatkan angkutan umum seperti mendapatkan tiket kereta api, kapal laut, pesawat udara, dan lain sebagainya yang sudah ada tarif resminya.

Djoko meminta apabila Uber dan Grab masih ingin beroperasi sebagai Taksi maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi yakni memiliki izin usaha dan tempat usaha, memiliki NPWP, memiliki akte pendirian usaha, memiliki surat domisili, pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas pool untuk penyimpanan kendaraan.

Selain itu mereka juga harus mengantongi persyaratan administrasi yakni mengantongi izin angkutan umum, surat kesanggupan memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, memilliki kendaraan bermotor laik jalan dibuktikan dengan STNK dan buku uji, memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan, memiliki kerja sama dengan pihak lain untuk pemeliharaan kendaraan, surat keterangan kondisi usaha, kesanggupan memenuhi standar pelayanan minimal, serta surat pertimbangan dari kepala daerah.

Sumber : Kontan, 28.03.16.

[280316.EN.BIZ] CMA CGM Signs With GAC Norway To Perform Agency Services in Oslo

FRENCH shipping giant CMA CGM has signed an agency, husbandry and NOx reporting agreement with GAC Norway for its ships calling at Oslo, reports the American Journal of Transportation.

"The signing of this contract with CMA CGM Scandinavia represents an important element in our strategy to establish GAC Norway as the provider of choice for agency and husbandry services," said GAC's country cargo manager Stig Pedersen.

Said Gothenberg-based CMA CGM vessel operations manager Sara Henriksson: "CMA CGM has enjoyed a long-term relationship with GAC for many years, perhaps most notably in Saudi Arabia where they provided liner agency services and more recently in Dubai."

Its weekly service links the Scandinavian ports of Oslo, Moss, Brevik and Gothenburg with the CMA CGM hub in Rotterdam and beyond to its global network.

GAC Norway has been appointed to meet the needs of CMA CGM vessels for agency, husbandry and mandatory NOx reporting at Oslo, the country capital and home to its largest port.

The first port call under the new deal took place on February 9 when the feeder vessel the 440-TEU Pengalia called at Sjursoya Container Terminal to discharge and load cargo.

Source : HKSG.

[280316.ID.BIZ] Bom Brussels: Maskapai Belgia Geser Bandara Hub Ke 4 Kota Lain

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai pembawa bendera Belgia, Brussels Airlines terpaksa menggeser bandara hub utamanya ke empat kota lainnya, pasca aksi teror yang terjadi di Bandara Brussels Belgia.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (28/3/2016), Brussels Airlines terpaksa menggeser sejumlah pesawat dan kru ke Frankfurt dan Zurich agar penerbangan menuju Afrika dan AS tetap berjalan.

Selain itu, Brussels juga menggeser kru dan unit pesawat ke Antwerp dan Liege agar penerbangan menuju kota-kota di Eropa tetap ada. Adapun, lokasi kedua kota itu membutuhkan waktu satu jam dari pusat kota Brussels.

Sementara itu, maskapai lainnya menggunakan bandara alternatif seperti Charleroi dan Ostend agar Belgia tetap terkoneksi. Adapun, Bandara Brussels masih akan ditutup hingga Selasa pekan ini.

Juru Bicara Brussels Air Geert Sciot mengatakan proses pemindahan pesawat ke bandara lainnya biasanya memerlukan waktu 3-4 bulan untuk menyiapkan segala hal seperti katering, kargo, ground handling, dan lain sebagainya.

“Tantangan yang kami hadapi sangat besar. Bandara hub utama kami ditutup. Alhasil, perencanaan penerbangan dari bandara lain menjadi sangat dibutuhkan, termasuk penempatan pesawat dan kru, slot time, dan mengatur ulang pemesanan tiket,” katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 28.03.16.

[270316.EN.BIZ] China In Talks To Win Railway And Shipbuilding Contracts From Iran

STATE-RUN China National Transportation Equipment & Engineering Co Ltd (CTC) is close to finalising an agreement on the US$3 billion rail project to connect Tehran with the north eastern holy city of Mashhad, a Chinese source told Reuters.

Iran's Tasnim News Agency reported a lower cost of $2 billion for the project, which it said would take 42 months to build.

Dalian Shipbuilding Industry Co, also state-owned, has been in talks to build containerships and tankers for Iran, according to two sources.

China, Iran's largest trading partner and long-time ally, has agreed to boost bilateral trade by more than 10 times to $600 billion in the next decade.

With Iran no longer subject to sanctions, Beijing sees the country as part of its policy to increase trade and open new markets for its firms as the domestic Chinese economy slows.

For the 930-kilometre (580 mile) rail project, China's Export and Import Bank (EXIM) is expected to fund 85 per cent of the cost, with CTC providing engineering, procurement and construction services, said the source.

China EXIM Bank is Beijing's designated policy lender for large trade deals and overseas investments by Chinese firms.

Top Dalian shipyard executives have visited Tehran three times since January, meeting their counterparts at the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) and the National Iranian Tanker Co (NITC), the sources said.

Source : HKSG.

[270316.ID.BIZ] Pabrik PT KSI Ditargetkan Selesai Q3 2017

JAKARTA. Perusahaan semen hasil konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Semen Indonesia dan PT Krakatau Steel ditargetkan beroperasi pada kuartal III 2017. Saat ini, proses pembangunan PT Krakatau Semen Indonesia (KSI) sudah mencapai 9,71%.

Pabrik yang bersebelahan dengan blast furnace complex milik Krakatau Steel ini ini akan mengolah granulated slag menjadi slag powder, yang menjadi bahan baku semen. Nah, granulated slag didapat dari limbah atau sisa pengolahan baja blast furnance milik Krakatau steel.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharno mengatakan, slag powder itu dapat menggantikan klingker sebagai bahan campuran penguat semen. ”Kita jadi bisa efisien, karena pengolahan klingker itu mahal,” kata Agung kepada Kontan, Minggu (27/3).

Kalau pabrik ini sudah berjalan dapat menggantikan pemakaian klingker mencapai 20%-30%. Agung menjelaskan, komposisi penggunaan klingker untuk produksi semen mencapai 75%-80%. Tapi dengan adanya slag powder, penggunaan klingker bisa berkurang menjadi 50 %.

”Ini target efisiensi kita ke depan. Bisa mengurangi cost produksi,” kata Agung.

Nantinya, pabrik grinding blast furnace slag itu ditargetkan selesai pada kuartal III tahun 2017. Adapun nilai investasi pembangunan pabrik ini mencapai US$ 34,3 juta.

Sebagai informasi, pabrik tersebut berdiri di lahan 40.000 meter persegi di kawasan industri Cilegon milik Krakatau Steel. Adapun kapasitas produksinya mencapai 750.000 ton. Adapun fasilitas lainnya adalah cement mill di Cilegon dengan kapasitas produksi mencapai 1,6 juta ton per tahun.

Sumber : Kontan, 27.03.16.

[260316.EN.SEA] OOCL Lays Down The Law About Shippers Providing VGMs - Sort Of

HONG KONG's Orient Overseas Container Line (OOCL) has outlined the rules of compliance with the UN's demand for Verified Gross Mass of containers from July 1, by declaring "No VGM, no loading".

But shippers can simply declare the VGM together with the shipping instructions or separately through other channels. There is no checking mechanism is place.

OOCL encourages shippers to provide the information through electronic means and "we will publish details and guidelines on this communication method at a later date".

VGM should be signed by either the shipper or a person duly authorised by the shipper, said OOCL, adding that electronic or e-signatures are also acceptable.

INTTRA, the web portal through which many book space with major carriers, including OOCL, simply requires typing in a name in capitals, with no signature required. This is accepted by the carrier as verification.

As no party appears to check the shipper's declared verification - spot checks are loosely spoken of - it appears that a mere declaration will get one's box aboard.

OOCL's special webpage on the VGM problem said: "A container without a VGM is not allowed to load onto the vessel. Terminals observing the convention and/or local regulatory requirements will reject containers at the gate if no VGM is provided.

But the VGM appears to amount to no more than a declaration.

But not all is settled, said OOCL. "Currently the industry is in discussions with regulatory authorities to ascertain implementation details," said the company.

"China is a work in progress in meeting the new VGM requirements while addressing operational costs," said OOCL. "Its implementation is entrusted to the Maritime Safety Administration (MSA) under the Ministry of Transportation and we will keep customers posted in the months ahead."

The UN's International Maritime Organisation (IMO), from whom these blessings flow, accepts two methods to obtain the VGM.

One can weigh the packed container using calibrated and certified weighing equipment.

Or one can calculate the sum of the single weights of all packages (pallets, dunnage, securing material packed in the container plus container tare mass itself) "as certified and approved by the national authorised body".

But it is against the rules to calculate the weight of scrap metal, unbagged grain or anything else shipped in bulk.

Source : SN-TR.

[260316.ID.BIZ] Investor Malaysia Garap Bisnis Kopi

Jakarta. Manis bisnis kopi instan di Indonesia memikat investor asing untuk ikut menyeruputnya. Salah satunya: dari Negeri Jiran Malaysia, yakni PT Classic Worldwide International Group.

Perusahaan yang bermarkas di Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia tersebut hadir di Indonesia lewat merek kopi Pak Belalang. Jika tak ada aral melintang, Classic Worldwide akan meluncurkan kopi instan ini pada pertengahan Mei.

Dato Sri Rozaini bin Hasan, Chief Executive Officer (CEO) sekaligus pendiri Classic Worldwide International Group bilang, selain meluncurkan produk, mereka juga akan meresmikan pabrik di Indonesia. "Kami buka pabrik kami di Cipondoh (Tangerang)." kata Dato Sri Rozaini bin Hasan, Kamis (24/3).

Pabrik ini berkapasitas produksi 500.000 boks per bulan atau sekitar 6 juta boks per tahun. Dengan sekitar 100 hingga 150 karyawan, pabrik ini juga akan menggarap pesanan dari Malaysia.

Adapun bahan baku kopi dari Brasil dan Vietnam. Rozaini menjelaskan, pendirian pabrik di Indonesia karena mempertimbangkan biaya produksi.

Adapun proyeksi investasi mereka jangka panjang bisa sampai Rp 1 triliun. Rozaini juga berencana memasarkan minuman dan makanan kesehatan hingga perawatan kulit di Indonesia.

Meski baru, namun Rozaini mematok pangsa pasar 20%-30% dalam tiga tahun ke depan. Kopi Pak Belalang yakin bisa bersaing di pasar kopi instan yang sudah diramaikan Kapal Api, Tora Bika, White Coffee, Kopi Luwak, Indocafe dan lainnya.

Data Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia (Asrim), industri minuman tumbuh 12,5% sejak 2005 sampai 2014. Tahun 2015, industri ini tumbuh di bawah 10%.

Sumber : Kontan, 26.03.16.

[250316.EN.AIR] Saudia Cargo Expects Yield Pressure To Continue In 2016 As Belly Space Grows

SAUDIA Cargo believes further yield pressure and belly cargo capacity additions will be the main challenges faced by the air cargo industry in 2016, reports London's Air Cargo News.

“For us as a true air cargo operator and running 16 freighters, the main challenge is the yield development," said Saudia Cargo vice president Rainer Mueller.

“We still expect further pressure on yields. But you can develop your own strategy to deal with. In the end, we have the number one freighter fleet in the Middle East," he said.

“From my point of view, the passenger growth especially on the bellies is higher than the air cargo growth. That in the end has an impact on the yields and that also impacts the freighter programme," Mr Mueller said.

“So you will see a growth on the bellies but when it comes to freighter operation, in the long term there is a question mark whether we will see growth in that sector as well," he said.

To meet the challenge, Saudia Cargo has been developing specialisations in certain products, such as its pharma offering, which was created in 2014.

At present it is concentrating on pharma imports in Saudi Arabia, which has a population of 30 million, and is looking to develop temperature controlled facilities in the country.

Source : HKSG.

[250316.ID.BIZ] Uber-Grab Diberi Waktu Penuhi Syarat Hingga Mei

JAKARTA. Perusahaan aplikasi layanan transportasi Uber dan Grab diberi waktu hingga 31 Mei 2016 untuk memenuhi syarat sebagai sarana transportasi umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Diberi waktu sampai 31 Mei 2016, Uber dan Grab harus kerja sama dengan (perusahaan) transportasi umum yang sah, atau mendirikan badan hukum sendiri," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (24/3).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan UU No. 22/2009, antara lain harus berbadan hukum, terdaftar di pemerintahan daerah, dan memiliki izin sebagai sarana transportasi.

Selain memiliki opsi untuk membuat badan hukum, Jonan mengatakan bahwa Grab dan Uber bisa bekerja sama dengan badan hukum di bidang transportasi. "Mereka boleh bekerja sama dengan badan usaha bentuk apa pun yang memiliki izin perusahaan transportasi. BUMN, BUMD seperti Transjakarta dan sebagainya tidak masalah," katanya.

Selain itu, para pengemudinya pun diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum untuk digunakan sebagai kendaraan umum.

Pemerintah tidak mempermasalahkan mobil rental yang berpelat hitam sebagai moda angkutan Uber dan Grab asalkan kendaraannya harus melalui uji kir. "Kalau pakai aplikasi klasifikasinya rental, rental boleh pelat hitam, tetapi harus di-(uji) kir karena untuk keselamatan penumpang. Ini undang-undang yang mengatur begitu," kata Jonan.

Pemerintah tidak menganggap ada masalah terkait dengan persaingan perang tarif antara transportasi "online" dan taksi konvensional.

"Saingan dengan taksi pelat kuning gimana saya rasa tidak ada masalah. Pelat kuning beda, mereka punya izin trayek segala macam, kalau rental tak perlu izin trayek. Ini jalan aja, nanti biar bersaing," katanya.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan hal tersebut merupakan keputusan final yang tidak bisa lagi diganggu gugat.

Ia mengatakan, apabila hingga 1 Juni 2016 Grab dan Uber tidak memenuhi persyaratan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir aplikasi terkait. 

Sumber : Kontan, 24.03.16.

[240316.EN.NBIZ] Kalmar To Lay off 190 Swedes at Forklift Plant And Hires Anew in Poland

FINLAND's provider of cargo and load handling gear Kalmar - part of Cargotec - plans to transfer the production of forklifts from Sweden to Poland to improve efficiency and ensure global competitiveness.

Kalmar also plans to invest in a new, state of the art premises in Sweden and transform the operations in southern Sweden into an innovation and technology centre.

The new centre in Ljungby, Sweden would focus on strengthening Kalmar's expertise in digital business development, research and development, prototype production and testing of mobile equipment.

Additionally, Kalmar is planning to launch a digital business development programme in collaboration with Linneaus University in Southern Sweden.

According to the plans, the forklift production in Lidhult, Sweden, will be moved to Kalmar's assembly plant in Stargard, Poland in the next two years, leading to the closing of the Lidhult operation.

"Kalmar has begun negotiations with the unions and 190 employees in Sweden would be affected," said Kalmar vice president Dan Pettersson.

"We recognise that this is a difficult time for people in Lidhult. However, we must make sure that we continue to sustain our global leadership position," he said.

Source : HKSG.

[240316.ID.BIZ] PT KAI Buka 1.144 Lowongan Kerja, Minat?

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka lowongan pekerjaan untuk 1.144 orang.

Rekrutmen pegawai itu dilakukan untuk kebutuhan sumber daya manusia (SDM) bagi KA Trans Sulawesi yang akan beroperasi pada 2018 mendatang.

Corporate Communication PT KAI Agus Komarudin mengatakan bahwa presiden sudah berpesan agar putra-putri asal Sulawesi diutamakan untuk direkrut sebagai pegawai.

"Presiden juga berpesan agar PT KAI memberdayakan potensi yang dimiliki putra-putri daerah di Sulawesi dengan merekrut mereka sebagai pegawai yang nantinya akan mengoperasikan kereta api Trans Sulawesi," kata VP Corporate Communication PT KAI, Agus Komarudin dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Untuk memenuhi kebutuhan 1.144 pegawai KA Trans Sulawesi, PT KAI akan langsung membuka beberapa gelombang rekrutmen dalam waktu dekat.

Untuk tahap awal, PT KAI menerima 179 pegawai dengan rincian 70 orang untuk calon masinis KA Trans Sulawesi dan 109 orang untuk administrasi yang akan ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT KAI.

Rencananya, PT KAI akan menggelar job fair di Gedung Baruga Andi Pangerang Peta Rani, kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Makassar pada 28-29 Maret 2016.

Penerimaan pegawai ini terbuka untuk lulusan D3 dan S1. PT KAI juga akan mengutamakan putra-putri daerah yang berdomisili di wilayah Sulawesi.

Untuk persyaratan, PT KAI membuat berbagai ketentuan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website rekrut.kereta-api.co.id.

Adapun ketentuan penerimaan calon pegawai untuk KA Trans Sulawesi adalah sebagai berikut:

A. Kriteria Umum

1. WNI 2. Sehat jasmani dan rohani 3. Tidak buta warna 4. Berkelakuan baik 5. Tidak terlibat narkoba/psikotropika 6. Khusus pria tidak bertindik 7. Tidak bertato

B. Kriteria Khusus

1. Calon Masinis - Tingkat pendidikan D3 - Akreditasi Program Studi Minimal B (pada tanggal kelulusan) - Semua jurusan dan memiliki ijasah SMA IPA/SMK Listrik, Mesin, Otomotif  -

Persyaratan Khusus :

a. Usia min.18 thn, max.30 thn  b. Diutamakan pria, tinggi badan min.165 cm c. Tidak berkacamata

2. Administrasi - Tingkat Pendidikan S1 - Akreditasi Program Studi  A (pada tanggal kelulusan)

Jurusan :   Akuntansi,  Arsitektur Ilmu, Administrasi, Ilmu Hukum, Manajemen, Teknik Elektro, Teknik Sipil 

Persyaratan Khusus :

a.    Usia min.18 tahun, max.35 tahun b. IPK min. 2,95 c. Tinggi badan pria min.160 cm, wanita min. 155.

Sumber : Kompas, 23.03.16