[260111.ID.SEA] DPR Minta Masukan Soal Revisi UU Pelayaran

JAKARTA: Komisi V DPR meminta masukan kepada pegiat dan pelaku usaha pelayaran terkait revisi UU No.17/2008 tentang Pelayaran menyusul diajukannya RUU Pelayaran oleh Presiden ke DPR.

Masukan tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar sore ini. Hadir antara lain Koordinator INCAFO (Indonesian Cabotage Advocation Forum) Idris Sikumbang, Ketua Umum INSA (Indonesian National Shipowners' Association) Johnson W. Sutjipto, Ketua Harian Mappel (Masyarakat Pemerhati Pelayaran, pelabuhan dan Lingkungan Maritim) Elly Sudibjo, dan Sekjen Iperindo (Industri Dok dan Perkapalan serta Lepas Pantai Indonesia) Wing Wirjawan.

Ketua INCAFO Fakultas Teknik UI Agus Mulyo dalam RDP itu mengatakan selama lima tahun terakhir pelaksanaan asas cabotage telah berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Dia menjelaskan selama lima tahun terakhir, ruang muat kapal berbendera Indonesia meningkat dari 114 juta ton di 2005 naik menjadi 203 juta ton di 2010, sedangkan total investasi mencapai 25 miliar.

Menurut dia, INCAFO memperkirakan ada sekitar Rp114 triliun arus devisa negara yang berhasil diselamatkan dari kebijakan ini. "Selain itu, program ini mampu membuka lapangan kerja baru," katanya sore ini.

Pada kesempatan itu, INCAFO mengeluarkan deklarasi atas nama kedaulatan negara dan Merah Putih pasti bisa yang menegaskan menolak revisi atas UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. (sut)

Sumber : Bisnis Indonesia, 26.01.11.

[250111.EN.AIR] Low-Cost Infrastructure Key To Vietnam's 'Bright' Future: IATA

THE future of Vietnamese aviation is "bright" as long as it creates cost-effective airports, navigation services, and employs standard technology, said International Air Transport Association (IATA) chief.

By 2014, Vietnam is projected to be the world's third fastest growing market for international passengers and freight, and the second fastest for domestic passengers, said IATA director-general and CEO Giovanni Bisignani. 
"But it is a future that cannot be taken for granted. Vietnamese aviation must be built and supported by sound policies that take into account that this is a dynamic industry where change is the only constant," he said at a meeting with the Vietnam Airlines, the Southern Airport Corporation and Vietnam's air navigation supplier (VATM).

To meet traffic expansion in the region VATM must make ADS-B and performance-based navigation (PBN) a priority.

ADS-B allows aircraft to fly more efficiently using satellite based navigation systems while PBN uses the equipment on board aircraft to improve landings.

Mr Bisignani applauded the country's three-year discount scheme to provide relief to major airports introduced in April 2010, but added more is needed to reduce costs for users of its airports and airspace.

Source : HKSG, 24.01.11

[250111.ID.SEA] PPA Tunggu Rencana Bisnis Djakarta Lloyd

JAKARTA: Menjelang akhir tahun, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) masih menunggu penjelasan rencana bisnis PT Djakarta Lloyd untuk membantu penyelesaian utang perusahaan BUMN tersebut.

Sekretaris Perusahaan PPA Renny O Rorong mengatakan presentasi rencana bisnis DL dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan dana untuk penyehatan perusahaan BUMN tersebut.

Namun hingga saat ini Djakarta Lloyd belum juga memenuhi permintaan PPA untuk mempresentasikan rencana bisnis perseroan. 

Dia mengatakan dari rencana bisnis, akan tergambar kondisi perusahaan saat ini dan kebutuhan dana untuk pengembangan bisnis perseroan serta melihat komposisi utang yang sebenarnya.

“Mereka [Djakarta Lloyd] masih belum presentasi rencana bisnisnya, jadi kami juga belum bisa memutuskan berapa dana yang harus diberikan. Hingga saat ini kami terus mengkaji permasalahan itu,” ungkapnya hari ini.

Dia mengatakan untuk menyehatkan suatu perusahaan memang merupakan tanggung jawab PPA, namun hal itu juga harus didukung oleh perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan catatan Bisnis, PPA diharapkan dapat membantu Djakarta Lloyd dalam menyelesaikan utang senilai US$3,3 juta atau sekitar Rp29,3 miliar kepada Australian National Line (ANL). 

Sumber : Bisnis Indonesia, 21.12.10.

[240111.ID.BIZ] Ekspor Sumut Didominasi CPO

MEDAN: Sekitar 60% ekspor Sumatra Utara pada 2010 didominasi oleh minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan karet yang masuk ke India, Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura.

Pimpinan Bank Indonesia Cabang Medan dan Aceh Nasser Asrof mengakui sampai posisi November 2010 dua komoditas utama dari Sumut mendominasi ekspor ke luar negeri.

“Dari sisi nilai ekspor CPO dan karer mencapai 60% dan sisanya disumbang oleh komoditas lain seperti kopi, furniture, dan barang industri lainnya,” ujarnya di Medan hari ini.

Menurut dia, sampai November 2010 nilai ekspor CPO dari Sumut mencapai US$3,1 miliar dan karet mencapai US$1,56 miliar dari total nilai ekspor Sumut pada periode sama mencapai US$7,73 miliar.

Kalau dilihat dari negara tujuan ekspor, kata dia, India, Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura masih mendominasi terutama minyak sawit dan karet.

Dia mengusulkan agar eksportir dari daerah ini mencari pasar baru terutama untuk komoditas minyak sawit mentah dan karet. “Saya melihat pasar China sangat atraktif, sehingga minyak sawit dan karet asal Sumut mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain,” tuturnya.

Demikian juga pasar Timur Tengah, paparnya, sangat menjanjikan karena selama ini minyak sawit mentah dikuasai negara Jiran Malaysia ke kawasan tersebut.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Sumut Khairul Mahalli membenarkan Sumut sampai kewalahan untuk memenuhi permintaan karet dari luar negeri walaupun harganya sudah mencapai US$5 per kilogram.

“Walaupun harga karet alam tinggi, namun Sumut tidak mampu memasok permintaan dari negara lain yang jumlahnya relatif besar,” tuturnya.

Kontrak yang sudah diteken pada 2010 lalu, kata dia, banyak yang tidak terpenuhi, sehingga ekspor 2011 diperkirakan jauh lebih baik dibandingkan dengan 2010. “Kami optimis kontrak tahun 2010 yang masih tertunda bisa dipenuhi pada 2011,” tuturnya.

Persoalannya, kata dia, kondisi pelabuhan Belawan yang sudah lama dikeluhkan para eksportir terutama peralatan dan waktu tunggu kapal belum dapat diasasi sampai saat ini.

“Kami meminta Pelindo I Medan secepatnya membenahi BICT [Belawan Internastional Terminal), sehingga komoditas dari daerah ini semakin kompetitif,” tuturnya.(api)

Sumber : Bisnis Indonesia, 24.01.11.

[230111.EN.SEA] Four-day French Port Strike Underway, Hapag-Lloyd Avoid France

A FOUR-DAY strike is underway until Monday at Marseilles-Fos, Le Havre, Brest, Montoir and Dunkirk as French dockers protest late retirement laws and privatising port reforms, which has crane drivers transferring from the public to the private sector. 

Hapag-Lloyd has cancelled calls at Le Havre and Marseille-Fos. "As a consequence of the strikes decided by port workers and crane drivers, our vessels will omit their calls at Fos and Le Havre until further notice.

"The situation is beyond carrier control and all containers that have entered the terminals, as of 14 January, will be subject to all existing charges as per tariff conditions or local terminal charges. This includes, but is not limited to, demurrage and storage," said a Hapag-Lloyd statement.

Hapag-Lloyd said customers could withdraw containers from Marseilles-Fos and Le Havre terminals, but at their own risk and cost and would result in a EUR180 (US$241) double-handling charge per container.

London's Containerisation International reported that the CGT union has promised; Continuance of possible strike action without warning, continuance of a ban on overtime and exceptional shifts, continuance of a one hour strike by each worker per day or shift, continuance of work to rule, a 24-hour strike by all dock workers from 0600 hrs on Friday January 21, a 24-hour strike by state-employed port workers from 0600 hrs on Saturday January 22, a 24-hour strike by all dock workers from 0600 hours on Sunday January 23 and a 24-hour strike by all public sector port workers from 0600 hrs on Monday January 24.

Source : HKSG, 20.01.11

[230111.ID.BIZ] Industri Plastik Minta PMK 241 Segera Direvisi

JAKARTA: Industri plastik nasional mendesak pemerintah segera merevisi Peraturan Menkeu No.241/PMK. 011/2010 yang menetapkan bea masuk propilena dan etilena sebesar 5% karena bisa mendongkrak harga produk hilir hingga 10%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (INAPlas) Fajar A.D. Budiyono mengatakan PMK tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor itu mengenakan bea masuk bahan baku plastik dengan pos tarif 2901.21.00.00 untuk etilena dan 2901.22.00.00 untuk propilena sebesar 5%.

Menurut dia, pengenaan bea masuk itu akan mendorong harga produk hilir naik hingga 10% karena kedua bahan baku itu mempengaruhi harga produk antara, seperti polyvinyl chloride (PVC), poliester, polistirena, dan polyethylene terephthalate (PET) yang banyak digunakan untuk kemasan plastik.

“Kami sudah berjuang terus untuk menekan harga. Dampak bea masuk itu, paling sedikit harga bahan baku naik 5% dan untuk produk akhirnya berpotensi naik 10%,” katanya hari ini.

Fajar mengatakan bahan baku propilena dan etilena banyak yang diimpor dari negara-negara yang belum menandatanganai kesepakatan perdagangan bebas. Propilena dan etilena saat ini hampir seluruhnya diimpor dari Timur Tengah.

Selain itu, lanjutnya, bea masuk mesin dan suku cadang yang masuk dalam pos tarif 87.44 akan menekan investasi karena mesin plastik umumnya masih diperoleh dari Eropa, terutama Jerman dan Italia. “Investasi mesin akan merosot karena harus diselesaikan perhitungan terlebih dahulu.”

Pada 2009, investasi mesin plastik kemasan di Indonesia mencapai 179,2 juta euro. Impor dari Jerman tercatat 46% dari total impor mesin, Italia 20%, dan Jepang 10%., sementara impor mesin dari China dan Taiwan masing-masing hanya 7% dan 3%. (hl)

Sumber : Bisnis Indonesia, 23.01.11.

[220111.EN.BIZ] China's GDP Grows 10.3pc In 2010, Exceeding Expectations

CHINA's economy grew 10.3 per cent in 2010, exceeding analysts' expectations, but posting slower GDP growth in the fourth quarter at 9.8 per cent.

Inflation fell in December as Beijing moved to rein in prices. The 2010 figure, up from a revised 9.2 per cent GDP increase in 2009. The 2009 figure put China ahead of Japan and just behind the US in ranking of the world's largest economies.

China's consumer price index rose 4.6 per cent year on year in December compared with 5.1 per cent in November, the fastest growth in more than two years, reported Agence France-Presse. 

The index rose 3.3 per cent for all of 2010 - exceeding the government's full-year target of three per cent because of rising food prices.

There was a 15.7 per cent increase in China-wide factory output in 2010. Urban fixed asset investment, a measure of government spending on infrastructure, rose 24.5 per cent over the 12 months - slower than in the previous year, but retail sales were up 18.4 per cent.

Source : HKSG, 20.01.11.