[070311.EN.SEA] UASC To Shift US Office From NJ To South East As Union Organises

THE United Arab Shipping Company (UASC) has announced it will move its American head office and 80-strong staff from New Jersey to somewhere in the US south east by the end of the year.

UASC denied the plan had anything to do with the recent success of the east coast dockers union, the International Longshoremen's Association, at unionising UASC staff.

"We had been discussing this with the board for some time. It's just coincidental," said Anil Vitarana, president of United Arab Agencies, UASC's North American general agent in Cranford, NJ, just west of the large container port at Elizabeth.

Four UASC port captains and container equipment coordinators voted 3-1 last month for ILA representation, reported Newark's Journal of Commerce. ILA Local 1964 filed a National Labour Relations Board complaint on February 1 accusing the company of violating labour law by unilaterally changing employment terms and conditions of the newly unionised employees, said the report.

Source : HKSG, 01.03.11.

[070311.ID.SEA] Peremajaan Armada Kapal Terhambat PMK 241

JAKARTA: Operator kapal mengeluhkan berlakunya Peraturah Menteri Keuangan Nomor PMK.241/2010, karena menghambat investasi peremajaan kapal.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan pengenaan bea masuk 5% untuk pengadaan kapal sangat memberatkan.

“Investasi di kapal menjadi seret,” katanya pekan lalu.

Johnson mengatakan asosiasinya sudah menyurati pemerintah agar PMK 241 tahun 2010  ini ditunda karena kebijakan tersebut bertentangan dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 56 dan 57, serta menghambat pelaksanaan program cabotage.

Berdasarkan data Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas), tahun ini dibutuhkan 138 unit  kapal offshore penunjang kegiatan hulu migas untuk spesifikasi kelompok B dan C.

Sementara itu, untuk periode 2011 hingga 2015, total kebutuhan kapal offshore kelompok B dan C itu mencapai 235 unit yang mayoritas pengadaannya masih harus diimpor karena kapasitas galangan dalam negeri masih terbatas.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 241/2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor diterbitkan 22 Desember 2010.

PMK No.241 itu membebankan bea masuk rata-rata 5% atas impor bahan baku dan barang modal, sehingga memberatkan dunia usaha, karena harus menambah komponen biaya yang tidak dianggarkan sebelumnya. (sut)

Sumber : Bisnis Indonesia, 06.03.11

[060311.EN.SEA] Horizon Fined US$45 Million For Puerto Ricon Antitrust Violations

JONES ACT carrier Horizon Lines has agreed to pay US$45 million in fines over five years for antitrust violations in the Puerto Rico trade.

Horizon said US Justice Department prosecutors agreed not to pursue criminal charges against many senior managers, but made no promises concerning Horizon president and CEO Charles 'Chuck' Raymond, or his chief operating officer John Keenan, reported London's International Freighting Weekly, adding that a number of senior Horizon executives were also at risk of further charges.

Three former Horizon executives and two ex-Sear Star Line managers have already been charged and sentenced to prison terms, reported American Shipper.

Mr Raymond was retiring as Horizon president and CEO and would be replaced by Stephen Fraser while Mr Keenan was taking a "leave of absence" and would be succeeded by Brian Taylor from March 11.

Horizon Lines issued a memorandum of understanding with Puerto Rico and attorneys representing indirect purchasers on February 22 that it agreed to pay $1.8 million in exchange for a full release from further litigation. 

Source : HKSG.

[060311.ID.BIZ] Banten Tetap Diminati Investor Asing

SERANG, KOMPAS.com - Provinsi Banten tetap diminati investor untuk menanamkan modalnya meskipun di Banten belum memiliki Kawasan Ekonomi Khusus, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Muhadi di Serang, Sabtu.

Ia mengatakan, sebagai bukti bahwa Banten diminati para investor untuk menanamkan modalnya, beberapa bulan lalu Provinsi Banten sudah menandatangani kerjasama dengan para pengusaha dari Provinsi Zhejiang China.

Selain itu, sejumlah investor lainnya juga sudah realisasi seperti kerja sama pembanggunan pabrik baja terpadu antara PT Krakatau Steel dengan POSCO Korea Selatan yang sudah dilakukan peletakan batu pertamanya.

"Sebelumnya Banten mengusulkan dua kawasan kepada Pemerintah pusat, agar salah satunya ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Namun sampai saat ini Pemerintah pusat belum memutuskan," kata Muhadi yang pernah menjadi Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Banten.

Muhadi mengatakan, meskipun Banten belum mendapatkan kesempatan memiliki kawasan ekonomi khusus, para investor akan tetap berminat untuk berinvestasi di Banten, karena sejumlah kawasan industri yang ada memiliki infrastruktur dan sarana pendukung lainnya yang memadai untuk pengembangan usaha maupun pembangunan perusahaan baru.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan Pelabuhan Internasional Bojonegara di Serang dan Kawasan Industri Krakatau Steel (KIEC) di Cilegon menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dua kawasan andalan di Banten tersebut sudah memiliki infrastruktur yang memadai dan sudah dirumuskan program pengembangan infrastrukturnya ke depan, seperti pembangunan jalan tol, jaringan kereta api, pipanisasi gas, dan stasiun pemasok energi. Ini termasuk rencana pembangunan Waduk Sindangheula dan Kanan untuk memenuhi kebutuhan air.

Sementara itu sebagai salah satu upaya untuk menarik pada investor China ke Banten, pada November 2010 Pemprov Banten melakukan kerja sama di bidang investasi dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang China, 

kesepakatan kedua belah pihak itu terealisasi melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Pendopo Gedung Gubernur Banten. Senin (8/11).

Penandatangan itu disaksikan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Provinsi Zhejiang Mr Lu Zushan serta disaksikan juga sedikitnya 50 pengusaha dari Zhejiang. 

Penandatanganan kerja sama investasi dan perdagangan Zhejiang dan Banten secara teknis dilakukan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina dengan Departemen of Trade and Commerce of Zhejiang Mr Jin Yong-hui, Direktur Perusahaan Daerah (PD) Banten Global Development (BGD) Rudi Rajab dengan pimpinan Zhejiang Contruction Mr Liu Guohong serta Dirut BGD dengan pimpinan Holley Group Mr Ricard Wang.

Sumber : Kompas, 05.03.11.

[050311.EN.SEA] Shipping Sector Appeals To Public For Action Against Piracy

A GROUP representing international shipping interests, including management and labour, presented six demands to the public in hopes of creating the political will in government to suppress piracy off the coast of Somalia.

The SOS Save Our Seafarers campaign's leading sponsors are the Baltic International Maritime Council (BIMCO), the International Chamber of Shipping (ICS), the International Shipping Federation (ISF), Intercargo, INTERTANKO and the International Transport Workers' Federation (ITF).

"Enough is enough," said a campaign statement, in announcing its steps to advertise in major media. "Over 800 seafarers are held hostage. Even when caught red handed, 80 per cent of pirates are released to attack again. Why? Because politicians don't realise the severity of this situation. Their brief to naval forces is to deter and disrupt unless it involves a national interest."

Specifically, the SOS Save Our Seafarers campaign, wants to reduce the effectiveness of "easily-identifiable pirate motherships". It also wants to authorise naval forces to detain pirates and deliver them for prosecution and punishment.

It also wants to criminalise acts of piracy and intent to commit piracy under national laws in accordance with individual nations "mandatory duty to co-operate to suppress piracy under international conventions".

It also demands an increase in the naval presence as well as providing greater protection and support for seafarers. The ad hoc sector-wide group also seeks to criminalise the organisers and financiers behind the pirate networks.

"Shipowners and seafarers are calling on "people power" to push governments to show the political will to resolve the growing Somali piracy crisis before it strangles world trade," said the statement issued to local media by the Hong Kong Shipowners Association. 

Source : HKSG, 01.03.11.

[050311.ID.AIR] AP I Kejar Pendapatan Nonaeronautika

SEMARANG: PT Angkasa Pura I berupaya mengejar pendapatan nonaeronautika dengan meningkatkan kapasitas, layanan dan fasilitas bandara yang paling mutakhir, sehingga perolehan nontarif itu diharapkan bisa mencapai 60% pada 2020. 

Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) I Tommy Soetomo menyebutkan seluruh bandara yang tercakup dalam AP I masih bersandar pada pendapatan aeronautika, yang menyumbang hingga 75% dari total pendapatan.

Pendapatan aeronautika yang dimaksud, antara lain jasa pelayanan penerbangan (JP2), jasa pelayanan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (JP4U), jasa pelayanan penumpang udara (JP2U) dan pemakaian counter.

“Artinya, pendapatan nonaeronautika rata-rata baru 25%. Banyak yang belum menghimpun pendapatan dari situ. Mereka masih bergantung pada hal-hal yang bersifat tarif, seperti overfly, parkir dan sebagainya,” ujarnya seusai melantik General Manager PT AP I Bandara Ahmad Yani Priyo Jatmiko, hari ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya terus mendorong manajemen 13 bandara yang ada di lingkungan AP I agar menggenjot pendapatan di luar tarif, seperti penyewaan gudang, lahan, ruangan, kegiatan konsesioner, parkir kendaraan, pas bandara, penyediaan lahan bangunan, lapangan dan industri, serta bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara, periklanan, pergudangan dan kargo dan ground handling.

Tommy mencontohkan Incheon International Airport (IIA) yang menurut Airport Council International (ACI) merupakan bandara nomor satu dunia dalam segala aspek, dengan pendapatan nonaeronautika di atas 60%.

“Visi AP I sejalan dengan visi BUMN, yakni menjadi perusahaan pengelola bandara kelas dunia. Nah, supaya acuan dan kriterianya jelas, maka AP I bermitra dengan Inceheon International Airport
Corporation,” tuturnya.

Kemitraan diawali dengan penandatanganan memorandum of cooperation (MoC) yang menjadikan IIA dan Juanda International Airport Surabaya sebagai airport sistership.

Dengan sistership ini, bandara Juanda mendapat peluang untuk mengadopsi Incheon, baik dalam pelayanan terhadap penumpang, kargo, operasi penerbangan, komersialisasi, kontribusi terhadap ekonomi lokal, lapangan kerja dan CSR.

“Langkah awal yang sudah ditetapkan manajemen adalah mengirimkan sejumlah personel pilihan AP I, meniru model pendidikan di Human Recources Academy di IIA,” jelasnya. (api)

Sumber : Bisnis Indonesia, 03.03.11.

[040311.EN.SEA] Maersk's 21-ship Asia-North America Butterfly Loop to Split Up

A MOVE to shake up Maersk Line's Asia-North Europe network will split a butterfly service, enabling the AE10 to break away from the AE1 loop to become an independent service from April 7.

ComPair Data reports that the rotation for the existing butterfly service is Hakata, Kobe, Nagoya, Yokohama, Hong Kong, Shenzhen-Yantian, Tanjung Pelepas, Felixstowe, Rotterdam, Bremerhaven, Tangiers, Jeddah, Jebel Ali, Ningbo, Shanghai, Kaohsiung, Shenzhen-Yantian, Hong Kong, Tanjung Pelepas, Zeebrugge, Gdansk, Aarhus, Gothenburg, Bremerhaven, Rotterdam, Singapore, Shenzhen-Da Chan Bay, Hong Kong and back to Hakata. 

It said the standalone service is operated with 21 Maersk containerships each with an average capacity of 8,785 TEU. 

The report said the AE1 westbound and eastbound legs account for the first half of the rotation and include port of calls in Japan, South Korea, Scandinavia and the Baltic region. The AE10 legs serve the second half of the rotation that call at major ports in China and Northern Europe.

Source : HKSG, 01.03.11.