[150914.EN.SEA] Westports Set to Handle 8 Million TEU With Launch of New Terminal

WITH the launch of container terminal 7 (CT7), Westports Holding expects to handle eight million TEU this year now that it has dominated the Port Klang as market leader, handling 7.5 million TEU last year.

Westports CEO Ruben Emir Gnanalingam said Westports is now achieving 22,000 TEU in a day, more than 150,000 TEU per week.

To date, Westports has handled more than 60 million TEU from a wide variety of vessels from very small barges to the biggest ships since it opened in the early '90s, the New Straits Times reported.

"Today we are proud to be the catalyst behind port Klang's growth by holding 78 per cent of Port Klang's container market share.

"In total, we have grown our volume by 374 per cent from 2001 to 2013 and propelling it to become the 12th largest port in the world," said Mr Gnanalingam during the launch ceremony of container terminal 7 (CT7) and Westport Malaysia Sdn Bhd 20th anniversary celebration.

He said that from being able to handle 140 moves in 1997, Westports now handle 739 moves in an hour starting earlier this year and made their way into CSCL Le Havre a World Record in Container productivity.

"We are also currently owning the largest cranes in the world which stand 52 metres high," he said.

He also expressed his confidence that these cranes along with other parts of CT7 like the yard's rubber-tyred gantries (RTG) crane will bring up capacity to 11 million TEU along the busiest sea trade route in the world, the Straits of Malacca.

Mr Gnanalingam added that with the launch of CT7, Westports will be ready for the latest 19,000-TEU vessels when they are launched by China Shipping this year.

Source : HKSG.

[150914.ID.BIZ] FAO: Indonesia Pantas Jadi Poros Maritim Dunia

Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Perikanan dan Aquatik Food Agriculture Organization (FAO), Indroyono Soesilo, mengatakan Indonesia sudah sepantasnya menjadi negara poros maritim dunia, mengingat 70% wilayah negeri ini adalah air dan lautan. Indonesia juga diapit di antara dua benua.

“Selain memiliki armada kelautan yang andal, Indonesia juga berlimpah hasil lautnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun, pemanfaatan laut sebagai langkah menyejahterakan rakyat belum optimal,” kata Indroyono di Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

Namun, lanjutnya, sebelum mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah harus segera menyelesaikan sejumlah masalah besar dalam maritim di negeri inia,” ujarnya.

Indroyono yang sengaja datang ke Indonesia dari Roma, Kantor Pusat FAO, untuk menjadi salah satu pembicara dalam Sarasehan Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju dan mandiri, yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jumat, 12 September.

Menurut dia, salah satu persoalan kelautan yang harus segera diatasi, adalah kejahatan ilegal fishing, yang dilakukan ribuan kapal asing. Hal itu membuat Indonesia harus kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Masalah lainnya, ujar mantan Sekretaris Kemenko bidang Kesejahteraan Rakyat ini, pemerintah belum pandai memanfaatkan letak geografis Indonesia. Padahal, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauaan Indonesia (AKLI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal, atau pesawat udara internasional.

“Momentum suksesi kepempinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden terpilih Joko Widodo, merupakan saat yang tepat untuk merumuskan kembali kebijakan implementasi pembangunan benua maritim Indonesia secara menyeluruh dan terpadu,” tambahnya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 13.09.14.

[140914.EN.SEA] Maersk Line Revamps West Africa Port Coverage To Cope With Ebola Outbreak

MAERSK has made changes to West African port coverage starting this week in compliance with stricter measures to cope with the deadly Ebola outbreak now threatening to spread worldwide.

All revised network maps are available on http://www.maerskline.com, said the company release.

These are Maersk Line's new rotations via Algeciras and Tangier:

WAF1. Tangier, Algeciras, Abidjan, Onne, San Pedro and back to Tangier.

WAF2. NEW rotation: Tangier, Algeciras, Lome, Cotonou, Douala, Lome and back to Tangier.

WAF3. No change: Tangier, Algeciras, Apapa, Tincan, Tema and back to Tangier.

WAF5. No change: Algeciras, Vigo, Leixoes, Lisbon, Algeciras, Luanda, Walvis Bay, Conakry and back to Algeciras.

WAF5+. No change: Tangier, Algeciras, Luanda, Lobito and Takoradi.

WAF6: NEW rotation: Tangier, Algeciras, Apapa, Cotonou and back to Tangier,

WAF7: NEW service. Rotation: Tangier, Algeciras, Monrovia, Conakry, Freetown and back to Tangier.

WAF8: No change: Tangier, Algeciras, Nouakchott, Banjul and back to Tangier.

WAF9: New rotation: Lisbon, Leixoes, Algeciras, Mindelo, Praia, Bissau, Tangier and Algeciras.

WAF10: No change: Algeciras, Tangier, Pointe Noire, Libreville, Malabo, Bata, Abidjan and back to Algeciras. (Malabo and Bata are served alternate weeks only).

WAF13: NEW rotation: Algeciras, Tangier, Dakar and back to Algeciras.

Matadi feeder: No change: Pointe Noire, Matadi and back to Pointe Noire.

Cabinda feeder: No change: Pointe Noire, Cabinda and back to Pointe Noire.

Nouadhibou feeder: No change: Algeciras, Nouadhibou and back to Algeciras.

"We have been able to carry out the changes with only smaller impact on transit times, however, it will enable Maersk Line to provide a continued reliable port coverage," said a company statement.

Source : HKSG.

[140914.ID.BIZ] Pelabuhan Cilamaya, Pemerintah Diminta Respon Pengganti di Pakisjaya

Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat mendesak pemerintah pusat dan provinsi segera merespon usulan Pemerintah Kabupaten Karawang yang merekomendasikan kawasan Pakisjaya sebagai lokasi pengganti pembangunan pelabuhan internasional Cilamaya.

Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan usulan kawasan Pakisjaya sebagai lokasi pengganti harus cepat direspon mengingat kebutuhan pelabuhan internasional di Jabar sangat mendesak direalisasikan.

Menurutnya, lokasi pelabuhan Pakisjaya tidak jauh dari lokasi sebelumnya yakni Cilamaya yang hanya sekitar 6 kilometer. Selain itu, perairan Pakisjaya juga lebih dalam dibandingkan dengan perairan Cilamaya yang rawan abrasi.

“Kawasan Pakisjaya juga berdekatan dengan ibu kota Jakarta, sehingga dianggap strategis untuk pelabuhan internasional,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (12/9).

Dedy menjelaskan konsep tata ruang yang sudah dibuat sebelumnya untuk Pelabuhan Cilamaya tidak akan banyak berubah jika lokasi dipindahkan ke kawasan dalam satu kabupaten.

Berbeda halnya jika lokasi dipindahkan ke kawasan lain yang berbeda kabupaten bahkan provinsi yang harus melakukan kajian kembali dari awal.

“Pokoknya kami ingin Jabar segera memiliki pelabuhan internasional. Kami beralasan saat ini Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sudah tidak mampu menampung lebih banyak aktivitas ekspor maupun impor dari Jabar,” ujarnya.

Dia menjelaskan keberadaan pelabuhan internasional di Jabar untuk mendukung masuknya investasi sektor industri otomotif.

Dedy mengungkapkan minat investasi di sektor otomotif termasuk di dalamnya komponen otomotif masih sangat besar di Jabar.

“Sebagian besar dari para investor sekarang sedang menunggu realisasi pelabuhan apakah jadi di Cilamaya atau di mana," ujarnya.

Menurutnya, jika pemerintah terus mengulur waktu pembangunan pelabuhan akan menjadi penilaian buruk bagi kepastian iklim investasi nasional. Bahkan, katanya, investasi jangka panjang terancam tidak maksimal sehingga pemasukan pendapatan kian menyusut.

“Pemkab Karawang berkepentingan agar wilayahnya maju dalam industri otomotif, begitupula Pemprov Jabar yang ingin memiliki pelabuhan internasional. Serta pengusaha yang ingin memangkas biaya distribusi yang selama ini harus ke Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Ferry Sofwan Arief mengatakan Menteri Perindustrian MS Hidayat telah menginstruksikan untuk tidak mengubah lokasi Pelabuhan Cilamaya.

Menurutnya telah ada kesepakatan yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah Jepang terkait lokasi dari pelabuhan yang rencananya akan dibangun di Majalengka, Jawa Barat.

"Terkait rincian perjanjiannya seperti apa saya tidak tahu, yang jelas sesuai instruksi pusat, perencanaannya masih di Cilamaya," kata Ferry.

Pihaknya membenarkan mengenai adanya persoalan pipa saluran bahan bakar minyak, di bakal lokasi pelabuhan Cilamaya saat ini.

Menurutnya, satu-satunya solusi terkait hal ini adalah penggeseran lokasi pelabuhan, karena untuk memindahkan pipa dibutuhkan biaya operasional yang besar.

"Selain biaya besar risikonya pun tinggi, karena jika pipa sampai terputus ataupun bocor bisa mencemari laut," ujar Ferry.

Ia menuturkan lokasi pelabuhan akan digeser 2-3 kilometer karena sudah hampir tidak mungkin untuk membangun pelabuhan di lokasi yang telah direncanakan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan proyek ini sudah ditunggu-tunggu Jabar dan Karawang sejak lama.

“Cilamaya kan sudah lama dibahas, tiba-tiba ada pipa yang mengganjal, kita akan pertanyakan,” katanya.

Menurutnya, penolakan Pertamina terkait akan terganggunya target lifting jika Cilamaya masih dibangun di lokasi sekarang mengundang tanya.

Heryawan menilai penolakan Pertamina harusnya sudah muncul sejak awal sebelum adanya kajian terkait lokasi proyek Cilamaya.

Namun setelah studi selesai, dan proyek ini berancang-ancang akan dibangun, menurutnya Pertamina baru berteriak.

Pemprov Jabar sendiri berencana untuk mendorong proyek pelabuhan yang akan menopang jalur logistik di kawasan industri tersebut tetap berjalan.

Pemerintah dinilai akan kehilangan momentum percepatan jika pembangunan Cilamaya kembali mundur dan tidak mendapat kejelasan.

“Kita sudah melangkah jauh, jadi kami akan mendorong untuk melakukan percepatan,” katanya.

Seperti diketahui, ada lima sumur milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ tidak bisa dieksplorasi dan diproduksi akibat bersinggungan dengan menjadi jalur lalu-lintas kapal ke pelabuhan.

Hal ini berakibat realisasi pembangunan pelabuhan internasional menjadi perdebatan hingga saat ini.

Sumber : Bisnis Indonesia, 12.09.14.

[130914.EN.SEA] CMA CGM Presents 'Unique' East-West Network To The World - And The FMC

MARSEILLES shipping giant CMA CGM has presented a global development strategy, involving what it calls a "new and unique" east-west network of Asia-Europe, Asia-Med, transpacific and Asia-US east coast trades.

The company, the world's third biggest container shipping line, said this east-west service network will complete CMA CGM's offering on the big trade lanes - subject to regulatory approval by the US Federal Maritime Commission (FMC).

These include four weekly services on the Asia-Europe route, completing the two existing services, thereby offering six departures a week.

Also there are four weekly Asia-Mediterranean services, two to the Med, one into the Adriatic and another into the Black Sea.

There will also be five weekly transpacific services, four to California and one to the Pacific Northwest including Canada.

There will also be Asia-US east coast services, via Suez and one dedicated to the Gulf of Mexico.

Transatlantic services are being finalised and will soon be announced, the company said.

The initiative involves 17 fixed-day weekly loops, the deployment of 159 ships totalling a capacity of 1.5 million TEU, making 199 Weekly calls to 93 ports,

Source : HKSG.

[130914.ID.BIZ] Pemerintah Diminta Perketat Masuknya Tenaga Kerja Asing

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah yang baru diminta menyelesaikan regulasi domestik yang mengatur tentang sertifikasi tenaga kerja asing sebelum diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun depan.

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna Abdurahman mengatakan UU No. 3/2014 tentang Industri bisa menjadi pintu masuk bagi upaya kontrol terhadap tenaga kerja asing, serta upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Regulasi turunan dari UU itu dimaksudkan untuk mengatur persyaratan tenaga kerja asing di Indonesia, sehingga tidak menggerus eksistensi tenaga kerja lokal.

Kemenperin sendiri sampai saat ini belum menerbitkan regulasi turunan yang mengatur tentang sertifikasi tenaga kerja. Sementara Kemenparekraf sudah memiliki regulasi tersebut, yakni PP No. 52/2012 tentang Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

“Ini harus segera diprioritaskan oleh pemerintah yang baru. Sehingga tenaga kerja asing harus diuji berdasarkan sertifikasi kompetensi Indonesia,” kata Sumarna, Kamis (11/9/2014).

Nantinya melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang diterbitkan tersebut, sambung Sumarna, investor asing tetap diperbolehkan membawa tenaga kerja dari luar ke Indonesia, namun dengan syarat harus lulus uji kompetensi Indonesia.

Salah satu persyaratan yang diusulkan harus dilalui oleh tenaga kerja asing adalah kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Syarat ini menurut Sumarna perlu dimuat dalam regulasi domestik untuk memperketat masuknya tenaga kerja asing.

Dia mencontohkan Thailand yang sudah mewajibkan kepada tenaga kerja sektor pariwisata yang mereka miliki menguasai bahasa Indonesia. Negara tersebut siap menerjunkan tenaga kerjanya di pariwisata Bali. Hal inilah yang harus disoroti oleh pemerintah.

“Thailand sudah selangkah lebih maju. Sekarang yang terpenting bagaimana kita memproteksi agar tenaga kerja dalam negeri tidak kalah. Karena MEA ini berlangsung selamanya.”

Sumber : Bisnis Indonesia, 12.09.14.

[120914.EN.SEA] Asian Port Congestion Worst in Decades, Slot Swapping Blamed by MCC chief

SCHEDULE reliability has been blown away by Asian port congestion, with Manila being the worst, but Hong Kong, Shanghai, Qingdao, Incheon and Ho Chi Minh City also badly affected, reports Containerisation International.

MCC Transport CEO Tim Wickmann said part of the problem was slot swapping, with cargo for several carriers on one ship meant it needed to be separated before transfer to each carrier's feeder, barge, truck or train.

“I have been in this business for more than 24 years and I don’t think I have experienced anything as challenging as the last six months,? said Mr Wickmann.

“You start by waiting, and after two or three days you wonder how you will get back on schedule. So you make fewer moves than you were planning and this affects vessel utilisation, or you simply omit calls,?he said.

Asked about a congestion surcharge, he said it would not work because of the competitive nature of the intra-Asia trade and because the level of congestion changes.

“Customers need to get used to the fact that fast transit times are a thing of the past because services with fast transit times don’t have a congestion buffer and that means that every time there is a delay we can’t meet our schedules,? said Mr Wickmann.

MCC sales chief Naresh Potty feared worse was yet to come because the typhoon season had not started.

Mr Potty said it was hard for short-haul carriers to accelerate service and to make up for lost time because shorter transit times mean less slack, which long-haul carriers had in abundance.

“It also creates a snowball effect where you still have the containers in the port waiting collection and by omitting ports you worsen the situation in transshipment ports,?Mr Potty said, adding that left-behind boxes also accumulate dwell time charges.

Source : HKSG.