[041215.EN.AIR] Cathay To Pay US$4m To Settle Canada Price-fixing Probe

HONG KONG's Cathay Pacific has agreed to pay US$4.4 million to settle Canadian litigation in a cargo anti-trust class action in which the carrier was a defendant.

The airline agreed to make the payment, subject to approval by the Canadian courts, without admitting any unlawful conduct, the carrier said in a filing to the Hong Kong Exchange, according to IHS Media.

Cathay Pacific has been subjected to anti-trust charges in several countries. In 2008, it was fined $60 million for collusion in air cargo prices with other airlines in a criminal anti-trust case in the US. Then in February last year, the airline agreed to pay $65 million to settle a US anti-trust class action suit.

Air cargo carriers came under scrutiny from anti-trust regulators back in 2006 when government officials from the US, Europe and Asia launched dawn raids to issue warrants and demand documents from dozens of airlines.

Led by the US Federal Bureau of Investigation, the European Union competition directorate and South Korea's competition regulator, the investigation saw many airlines fined millions of dollars for price fixing in cargo contracts, with some executives spending a few years behind bars.

The European Commission in late 2011 announced fines for 11 cargo carriers for "operating a worldwide cartel." Included in the list were Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, LAN, Martinair, SAS, Singapore Airlines and Qantas.

The fines totalled more than $845 million. According to the charges, the carriers coordinated various elements of pricing for a six-year period through February 2006, and that flights to and from Europe, and within the EU, were affected.

Source : HKSG.

[041215.ID.BIZ] Kemhub Upayakan Tarif Tunggal Pengiriman Barang

JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah mengupayakan penerapan tarif tunggal untuk pengiriman barang melalui Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Elly Sinaga usai pemberian penghargaan lomba penelitian transportasi 2015 mengatakan, dengan adanya BUAM tersebut tarif yang dikenakan hanya satu tarif atau "single tarif", meskipun menggunakan moda yang berbeda (multimoda).

"Sekarang ini misalnya mau mengangkut barang ke Papua, dokumen truknha sendiri, kapalnya sendiri, artinya pengelolaannya sendiri-sendiri," katanya, Senin (30/11).

Nantinya, lanjut dia, penerapan tersebut bukan hanya satu tarif, tetapi juga satu dokumen dan operatornya, yakni BUAM.  "Yang kita harapkan itu 'triple S', single document, single tariff dan single operator, BAUM ini mengusahakan semua dari origin (daerah asal) ke destinasi (daerah tujuan), tinggal hitung berapa biayanya, tinggal konsolidasi," katanya.

Dia menjelaskan tugas utama dari BAUM tersebut, yakni bertanggung jawab atas sampainya barang tersebut dari awal hingga akhir.

Elly mengatakan BUAM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda.

Namun, dia mengaku hingga saat ini masih sedikit minat untuk mendaftar sebagai BAUM karena kurangnya informasi dan yang mengelola BAUM, yakni Sekretaris Jenderal Kemenhub. "Yang mengelola Sekjen karena kita belum menyiapkan unit khusus untuk itu," katanya.

Elly berharap BAUM bisa segera terbentuk dan bekerja menyusul dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai awal 2016.

Dia mengungkapkan banyak persyaratan untuk membentuk BAUM tersebut, salah satunya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. "Jadi ada 60an kompetensi yang kita buat, karena kita belum siap di kompetensi tersebut, jangan diambil negara lain," katanya.

Elly mengaku pihaknya telah meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar tidak merekrut personel dari luar neger, seperti Australia. "Kita rugi sekali kalau kita mengadopsi punya negara lain, kita jadi 'market' (pasar) terus, kareba itu kita dorong terus agat BAUM muncul," katanya.

Ditemui di kesempatan sama, Ketua Umum ALFI Yukki N Hanafi mengungkapkan sudah ada lima hingga enam BAUM, namun menggunakan Surat Izin Jasa Usaha Transportasi. "Sebenarnya logistik Indonesia yang besar sudah melaksanakan fungsi multimoda, baik perusahaan nasional, maupun multinasional," katanya.

Namun, Yukki mengatakan angkutan logistik di Indonesia, 91,2% menggunakan angkutan darat, yakni truk.

Sementara, angkutan laut hanya memakan porsi 7%. "Kalau ingin membuat cetak biru multimoda, maka harus dibarengkan dengan manajemen rantai pasokan. Kita juga belum punya kementerian teknis yang mengurus logistik dan transportasi," katanya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan, penerapan sistem Triple S melalui Badan Usaha Angkutan Multimoda bisa efektif menekan biaya logistik yang tinggi, sebab penerapannya melalui satu kali pengurusan.

Namun, dengan banyaknya institusi yang berwenang semisal yang terjadi di pelabuhan, masih sulit dilakukan. "Harus ada itikad kuat dari semua stakeholder kalau memang bisa melalui satu pintu seperti contoh penerapan triple S ini," katanya.

Sumber : Kontan, 30.11.15.

[031215.EN.BIZ] US Senate Backs Teamsters Over UPS/Fed-Ex by Banning Longer Trailers

US Senators removed provisions in a spending bill to allow an increase in the length of tractor trailers, noted the Teamsters union, which opposes longer trucks.

"Allowing trucks to pull the longer trailers would add an additional 10 feet to the length of existing double trailers, making them harder to pass and drivers to see who's beside them," said the Teamster statement.

"Longer trucks also need greater stopping distances, and already over-capacity thoroughfares leave little room for driver reaction times when it comes to changing lanes and reduced speeds," the statement said.

By a voice vote, the Senate's bipartisan measure stripped a provision calling for longer twin tractor-trailers on American roads, a change promoted by United Parcel Service (UPS) and FedEx.

The amendment also requires the Department of Transportation to complete a study before longer trucks are allowed.

The Senate recently instructed the chamber's negotiators on the long-term highway bill to oppose any federal mandate that would compel states to allow 33-foot trailers on their roads.

The Teamsters are encouraged by this to prioritise highway safety over greater corporate profits," said Teamsters president Jim Hoffa.

"At a time when we must invest in fixing our aging infrastructure, the last thing we should do is introduce larger, more dangerous trucks on our highways," he said.

Source : HKSG.

[031215.ID.BIZ] BPJS Bisa Bangkrut Gara-gara Ini

Bisnis.com, JAKARTA--Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa dibangkrutkan oleh kartel obat. 

"Ini sementara kita terus lakukan pengawasan karena akan sangat berbahaya jika perusahaan farmasi ini bersekongkol dalam menetapkan harga obat," tegas Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, Minggu.

Dia mengatakan, besarnya beban biaya yang harus ditanggung BPJS untuk menebus obat-obat tertentu atau obat paten ditengarai bisa merusak neraca keuangan. Syarkawi Rauf menyebutkan dari 201 perusahaan obat di Indonesia itu terdapat 26 perusahaan asing farmasi dan hanya 5-7 perusahaan asing lain yang fokus pengembangan dan produksi obat paten.

"Harga obat paten ini yang sangat-sangat mahal dan menguras biaya pengobatan konsumen, terlebih jika obat itu ditanggung oleh layanan kesehatan kita," katanya. KPPU selama beberapa bulan ini terus mengawasi industri kesehatan, khususnya bidang farmasi terkait alur perdagangan obat.

"Terkait tingginya harga obat, secara khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan kepada KPPU untuk memeriksa alur jual beli obat di Indonesia," kata Syarkawi. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk 252.164.800 jiwa dan diprediksi mencapai 268.074.600 jiwa pada 2019.

Jumlah ini menjadi peluang bagi pelaku usaha kesehatan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Tercatat pada 2014 Industri farmasi di Indonesia mencatatkan omset Rp52 triliun dan pada 2015 diperkirakan tumbuh 11,8 persen menjadi Rp56 triliun.

"Obat-obatan dengan resep dokter berkontribusi 59 persen dan obat bebas atau generik sebesar 41 persen dari keseluruhan pasar," kata Syarkawi. Dari nilai kapitalisasi industri itu, perusahaan farmasi nasional menguasai 70 persen pangsa pasar, sedangkan 30 persen sisanya dikuasai perusahaan farmasi asing.

Namun demikian perkembangan industri farmasi ternyata tidak berbanding lurus dengan kemudahan akses masyarakat Indonesia terhadap obat murah dan pelayanan kesehatan yang terjangkau. "Inilah yang menjadi permasalahannya dan ini yang akan kita awasi. Ini juga perintah langsung dari Pak JK," sebut dia.

Untuk itu KPPU akan menggelar jajak pendapat dengan mengundang Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, dan banyak lagi. "Melalui hearing ini, diharapkan KPPU akan mendapatkan masukan dari stakeholder industri kesehatan dan mendapatkan informasi serta data yang diperlukan guna melakukan analisa persaingan usaha terkait industri farmasi," tutupnya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 30.11.15.

[011215.EN.BIZ] Asia To Lead Quadrupling Of Worldwide Exports by 2050: HSBC Study

ASIA is on the brink of leading a third wave of globalisation that will see the value of global exports quadruple to an estimated US$68.5 trillion by 2050, according to HSBC's Trade Winds report.

Future trade growth will be led by increasing intra-Asia movements, new technologies, plummeting logistics costs and strengthening economic integration. This will boost Asia's share of global exports to 27 per cent by 2050 from the current 17 per cent, concluded the report that was commissioned by HSBC Commercial Banking and compiled by Oxford Economics.

"The map of world trade created by this third wave of globalisation may look very different from today's, as shifting demographics and economic catch up - with almost 3 billion people joining the middle class by 2050, most of whom will be in emerging markets - lead to significant shifts in trade patterns," HSBC was cited as saying in a report by UK's Lloyd's Loading List.

"Asia-Pacific's share of global exports is forecast to rise from around a third in 2015 to 46 per cent in 2050. Western Europe's share is expected to decline from 34 per cent to 22 per cent, and North America's to fall from 11 per cent to nine per cent."

China is also anticipated to expand its lead as the world's top exporter, with its growing influence in Asia further extended by projects such as the 'One Belt, One Road' initiative and the Asian Infrastructure Investment Bank.

"India also has the potential for strong growth, and is projected to outpace China," added HSBC. "The report expects growth in merchandise exports from India to average six per cent a year in 2025-50, compared with just under five per cent a year for China."

Source : HKSG.

[011215.ID.BIZ] Pertamina-KAI Kerja Sama Optimalisasi Aset dan Konversi LNG

JAKARTA: PT Pertamina dan PT KAI menyepakati kerja sama optimalisasi aset dan penggunaan gas alam cair LNG untuk kereta. Kerja sama dalam rangka sinergi BUMN ini ditandai dengan penandatangan nota MoU, yang dilakukan oleh DU Pertamina, Dwi Soejipto dan DU KAI, Edi Sukmoro di kantor Pertamina, Jakarta.

Dwi mengatakan, penggunaan LNG bagi KAI dinilai akan mampu menekan biaya bahan bakar hingga 40%. Namun, konversi penggunaan high speed diesel (HSD) menjadi gas alam cair bagi kegiatan operasional kereta itu harus melalui serangkaian kajian terlebih dahulu. Kajian itu antara lain, spesifikasi mesin, ketersediaan tangki, dan tempat pengisiannya.

Jangan berhenti di MoU, tapi bagaimana implementasinya. Ini jadi proyek untuk mengembangkan infrastruktur. Dwi menuturkan, kerja sama ini juga terkait optimalisasi aset. Pertamina bisa menempatkan jalur pipa gas miliknya dengan memanfaatkan jalur kereta.

Dengan kerja sama ini, kendala pembebasan lahan dalam menempatkan pipa terselesaikan. Pengangkutan ini pun melalui kajian terlebih dahulu.

Di tempat yang sama, Dirut PT KAI Edi Sukmoro menambahkan, diversifikasi bahan bakar bagi perkeretaapian di Indonesia mutlak dilakukan. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan.

"Ke depan, konversi ke gas atau listrik. Manakala kita lakukan konversi energi, maka bisa menurunkan tarif kereta," ujarnya.

Sumber : Beritasatu, 28.08.15.

[301115.EN.BIZ] Schenker Signs Agreements To Reduce Carbon Emissions From Ocean and Air Freight

GERMANY's transportation and logistics provider, DB Schenker has signed climate protection agreements with a growing number of cargo companies to reduce CO2 emission from ocean and air freight.

The company began signing strategic agreements to reduce CO2 emissions early this year, and according to a company statement, Maersk, Hapag Lloyd, Hamburg Süd, Hanjin and Hyundai Merchant Marine have signed the accord and have committed to greatly reducing their carbon emissions by 2020 by investing in state-of-the-art fuel. Pollutants emitted for each container shipped on behalf of DB Schenker Logistics will drop 23 per cent from 2014 levels by 2020 as a result of this commitment.

The logistics provider has also signed agreements with the airlines British Airways, American Airlines and Lan Chile aimed at reducing CO2 by up to 10 per cent per unit transported. DB Schenker plans to sign additional agreements with shipping companies and airlines by the end of the year.

"We expect our agreements with shipping companies alone to allow us to reduce CO2 by up to 100,000 metric tonnes by 2020. These agreements are milestones because we are making sustainability part of our business relationships," said Andrea Schon, who is responsible for climate protection and CO2 controlling at DB Schenker Logistics.

Source : HKSG.