[040516.ID.BIZ] Bank Dunia: Kekeringan Bisa Pangkas 1% Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia menyatakan dampak kebijakan manajemen air terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2050 bisa mencapai 1%.

Laporan Bank Dunia bertajuk High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy menyatakan persediaan air bersih merupakan dampak terbesar perubahan iklim terhadap aktivitas ekonomi dunia.

Persediaan air bersih memiliki dampak atas persediaan makanan, energi, kondisi masyarakat perkotaan dan ekosistem lingkungan. Ketersediaan air bersih di perkotaan bisa merosot hingga 67% pada 2050 dibandingkan pada 2015 karena terserap oleh kebutuhan agribisnis dan energi.

Penurunan persediaan air bersih akan mendongkrak harga pangan yang berpotensi memicu konflik laten dan memicu migrasi penduduk besar-besaran.

“Kekeringan adalah ancaman besar bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dunia. Perubahan iklim membuat masalah ini semakin buruk. Jika negara-negara tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki manajemen sumber daya aiar, beberapa negara bisa mengalami pertumbuhan ekonomi negatif,” kata Jim Yong King, Presiden Bank Dunia terkait laporan tersebut seperti dikutip, Rabu (4/5/2016).

Bank Dunia menyatakan beberapa wilayah di dunia bisa kehilangan pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada 2050 jika tidak menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih efisien.

Di sisi lain, kebijakan yang berhasil mengarahkan 25% dari persediaan air untuk sektor bernilai tambah tinggi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada periode yang sama.

Alokasi air bersih yang lebih cerdas bisa menambah 1% terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada 2015. Namun, pertumbuhan ekonomi bisa merosot 1% jika tidak ada perubahan pada kebijakan manajemen air di Tanah Air.

Daerah yang bisa menikmati dampak pertumbuhan ekonomi paling besar dari manajemen air adalah Asia Tengah. Pertumbuhan PDB di negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut bisa bertambah 6% jika memperbaiki sistem manajemen air.

Adapun daerah yang paling berisiko kehilangan pertumbuhan akibat kesalahan manajemen air adalah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara arab bisa terpangkas 6% tanpa reformasi manajemen air.

Sumber : Bisnis Indonesia, 04.05.16.

[030516.EN.BIZ] India Needs Fewer, But Better Ports, Plus Infrastructure: Maersk

INDIA needs fewer ports with greater capacity, according to Maersk Line's managing director for India, Franck Dedenis.

The Danish shipping giant shipped 1.7 million TEU to and from India last year, where it has a staff of 305 and 46 inland container depots nationwide.

In an interview with Economic Times of India, Mr Dedenis urged the government to do much more for the Indian nation to be on par with global shipping industries; and the key objective ought to be to speed up growth through the development of trade.

He supports the steps taken to relax cabotage rules, provided 50 per cent transshipment. But warns it may be difficult for some terminals in India to qualify for that 50 per cent. At many of the major ports that transshipment share is very limited, he said.

"All the transshipment is done in Jebel Ali, Salalah, Colombo and Tanjung Pelepas. Even the transshipment port of Vallarpadam in Kochi is very far [from reaching the minimum target of 50 per cent]."

"Two years ago we did some transshipment in Vizag, but because of lack of capacity and reliability, we had to go back and transship in Tanjung Pelepas," said Mr Dedenis.

"We want transshipments that are being taken elsewhere today should come to India. We can then have efficiencies of scale by having a hub and spoke model wherein bigger vessels can come and transship in India and go to other ports.

"If you do that, you can bring goods which are cheaper for consumers and for exporters to transport goods which are more competitive in the global market," he said.

"The more capacity you have, the more flexibility and better rates," he noted.

For India to be globally competitive, it needs greater terminal capacity and infrastructure, and to bring in bigger vessels it needs deeper drafts and bigger berths. In India, there is a great deal of demand for container, liquid and bulk terminals.

"We just opened Krishnapatnam weekly on our Chennai Express service on to the west. We started Kattupalli. We are also calling Kakinada. So if you look at the last two weeks, we started three new services. But Kakinada, for instance, we can transship in another port in India. It is not a vessel that will go to the final destination," Mr Dedenis added.

Source : HKSG.

[030516.ID.BIZ] Etobee Urus Pengiriman Anak Usaha Kompas Gramedia

JAKARTA. Sebuah perusahaan jasa pengiriman berbasis aplikasi, Etobee, resmi mengurus pengiriman semua produk salah satu anak usaha grup Kompas Gramedia bidang percetakan.

Pengiriman itu meliputi produk percetakan koran, tabloid, buku, majalah, dan materi promosi cetak kepada para pelanggan. Nota kesepahaman (MoU), menurut laman etobee.com, diteken kemarin.

Dari laman itu pun diperoleh informasi bahwa kini, Etobee melakukan pengiriman untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Denpasar, Batam, Manado, Pontianak, Lampung, dan Balikpapan.

Menurut Co-Founder dan COO Etobee, Iman Kusnadi, pihaknya mematok target menjadi platform marketplace logistik terbaik di negara-negara Asia Tenggara. Selain di Indonesia, Etobee juga membuka usaha di Filipina.

Sumber : Kontan, 03.05.16.

[020516.EN.BIZ] Long Beach CEO Sees Near-shoring in Mexico Next Big Economic Trend

IT is Latin America's turn to be the workshop of the world now the title has been lost by China given its rising wages, says Jon Slangerup, chief executive of the Port of Long Beach.

"Today, in a couple of different segments, China's hourly labour cost structure is higher than Mexico by double digits," he told the Long Beach Business Journal.

"In some cases, Mexico is half the cost in certain types of traditional Asian commodities or products. So shifts will occur."

It's a pattern that has occurred in Japan, then Korea, and now China, he said.

"They develop their industrial manufacturing capacity, they build their workforces around that, they begin becoming extremely dominant in a particular series of markets or products, and then their wages start to rise . . . and [become] more comparable to other manufacturing environments worldwide," he said.

"And guess what happens? The costs go up and then they're no longer attractive."

China's exports have decreased by three per cent in the past year, which, considering the country's immense manufacturing sector, translates to a lot of volume, Mr Slangerup said.

"When you look at who's picking up the slack, it's Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia. And even South Korea remains in double-digit growth," he said.

More relevant to the US, Mr Slangerup expects more manufacturing to shift to Mexico and other Latin American countries.

Ford Motor Company recently announced it would be moving major American manufacturing operations to Mexico, and last year Apple moved the manufacturing of its iPhone to Brazil, he noted.

Building up rail capacity may be one method to create better supply chain efficiencies while at the same time cutting back on emissions.

While building capacity at the ports and developing short-haul rail to inland counties wasn't always attractive to rail lines, a decrease in their bread and butter coal shipments has led them to focus more on cargo movement, Mr Slangerup said.

Burlington Northern Santa Fe (BNSF) Railway was ready to make such an investment with its Southern California International Gateway intermodal facility, a project that had been planned adjacent to West Long Beach.

But a judge recently ruled the project's environmental impact report was faulty after the City of Long Beach and other entities brought suit.

Said Mr Slangerup: "The reality is that, in our view, technically it was an important project for both ports."

He added that he would have preferred that the project had been handled differently so legal troubles wouldn't have occurred.

The BNSF Southern California International Gateway project may now be scrapped.

"This decision sends a clear signal that business isn't welcome, regardless of how green it will be or how it will support the regional and state economy," said BNSF vice president Steve Bob.

"It sets a chilling precedent for not only the rail industry, but the entire goods movement sector, which employs more than a million Californians," he said.

Said Mr Slangerman: "I'm hoping BNSF gets to the other side of this with a plan that drives the kind of velocity and intermodal integration that is needed to increase their efficiency and reduce pollution," he said.

Source : HKSG.

[020516.ID.BIZ] Infrastruktur KA: Pemerintah Pertimbangkan Pakai Dana Asing

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mencari pinjaman dari luar negeri guna membangun proyek prasarana kereta api di Indonesia saat ini.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menuturkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengerjakan proyek pembangunan prasarana kereta api di Indonesia tidak cukup jika ingin dapat cepat selesai pada 2019 nanti. “Sedang dipertimbangkan,” kata Jonan, Jumat (29/4/2016).

Dia menambahkan para pemilik modal dari luar negeri meminta jaminan pemerintah apabila pemerintah ingin menggunakan pinjaman luar negeri untuk membangun prasarana kerea api di Indonesia.

Saat ini terkait dengan investasi asing di sektor kereta api, dia menuturkan, agak rumit. Meskipun begitu, dia menuturkan, apabila terdapat perusahaan asing, misal dari India, ingin membangun kereta api sendiri di Indonesia, pemerintah akan memperbolehkannya.

Sementara itu, jika perusahaan tersebut ingin bekerjasama membangun kereta api di Indonesia, dia menuturkan, perusahaan di dalam negeri juga bisa melakukan hal itu. “Kalau uangnya mau pinjaman dari India ya boleh India yang bangun. Kalau tidak, pakai kontraktor lokal,” katanya.

Di depan para pengusaha dari India, Jonan menuturkan saat ini pemerintah membangun rel di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Adapun total panjang rel yang akan dibangun mencapai 3.258 km.

Terkait dengan kereta api, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko pada Februari silam pernah mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek prasarana kereta api di Indonesia secara keseluruhan selama lima tahun mencapai Rp234 triliun. “Nanti tinggal berapa anggarannya, senyampenya saja,” kata Hermanto.

Dia menuturkan, pemerintah sulit menyelesaikan proyek pembangunan prasarana kereta api secara keseluruhan yang ada di Indonesia saat ini selama lima tahun. Hal tersebut karena anggaran dan kondisi geografis.

Terkait dengan kondisi geografis, pada waktu itu dia mengatakan salah satunya kondisi geografis di Pulau Kalimantan, salah satu pulau yang akan dibangun jalur kereta api, tidak seperti di Pulau Jawa. Dia menuturkan jenis tanah gambut di Kalimantan membuat pembangunan menjadi berat.

Meskipun pembangunan prasarana kereta api sulit dapat selesai dalam lima tahun, “Yang penting bagi kita mulai dulu,” tambahnya pada Februari silam.

Menanggapi langkah pemerintah yang sedang mempertimbangkan untuk mencari pinjaman luar negeri terkait hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Riset Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan apabila perhitungannya tepat tidak masalah.

Selain itu, menggunakan pinjaman juga tidak masalah jika utang tersebut mampu membangkitkan perekonomian dan pemerintah sanggup membayarnya. Menurutnya, yang terpenting adalah jika memutuskan untuk melakukan pinjaman, jangan dikorupsi.

Sementara itu, ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengingatkan utang luar negeri pemerintah saat ini sudah cukup besar. Dia menyarankan pemerintah sebaiknya melakukan pinjaman dari dalam negeri.

Dia menuturkan pengerjaan proyek prasarana kereta api yang ada di seluruh Indonesia sebaiknya dilakukan bertahap, dan diutamakan di luar Pulau Jawa. Menurutnya pembangunan prasarana kereta api tersebut tidak harus tuntas dalam satu periode. “Pembangunan itu kan berkelanjutan,” kata Darmaningtyas.

Sumber : Bisnis Indonesia, 02.05.16.

[010516.EN.SEA] CKYHE Shipping Alliance Restructures Asia-US East Coast Loops

CKYHE Alliance shipping lines, Coscon, "K"Line, Yang Ming, Hanjin Shipping and Evergreen Line, are to restructure their service network on the Asia-US east coast trades lanes.

The partners will operate five Asia-US east coast services - AWE1, AWE3, AWE4, AWE8, and NUE - from early June. The services have been re-designed to provide "optimum port coverage" from Asia to the US east coast with AWE1/AWE3/NUE services upsized, while the AWE4/AWE8 services have been re-structured to "enhance the competitiveness of the alliance".

Meanwhile, CKYHE Alliance members have reconfirmed their current cooperation on the related East and West trades (Asia-North Europe services/Asia-Mediterranean services/Asia-US east coast services/Asia-US west coast services, and transatlantic service), saying they will remain unchanged.

A statement issued by "K"Line said the alliance "will continuously offer great and stable service quality to customers to meet with customers demand until the end of March in 2017 by enhancing service efficiency, providing fast transit time and offering more flexible port-pair options".

The port rotation of the Asia-US east coast service (AWE1) is Ningbo, Shanghai, Busan, New York, Wilmington, Savannah, Busan and Ningbo. This service uses nine 6,500-TEU vessels.

The AWE3 calls: Hong Kong, Shenzhen-Yantian, Kaohsiung, Shanghai, Busan, Colon, Savannah, Charleston, Norfolk, Singapore and Hong Kong. It deploys ten 8,500-TEU vessels.

The AWE4, with ten 8,500-TEU ships, calls at Qingdao, Ningbo, Shanghai, New York, Boston, Norfolk and, Qingdao.

The AWE8 (ten 8,500-TEU vessels) calls at Xiamen, Kaohsiung, Hong Kong, Shenzhen-Yantian, Singapore, New York, Norfolk, Savannah, Colon, Xiamen.

And the NUE is also operated with ten 8,500-TEU box ships on the following port rotation of: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Colon, Savannah, Charleston, Baltimore, New York, Colon and Qingdao.

Source : HKSG.

[010516.ID.BIZ] Menhub Jonan Resmikan 12 Pelabuhan Di Perbatasan Utara Indonesia, Nilai Investasi Capai Rp583 Miliar

Bisnis.com, TAHUNA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Minggu (01/05/2016), meresmikan 12 pelabuhan laut di wilayah Sulawesi Utara dengan nilai investasi Rp583 miliar.

12 pelabuhan tersebut a.l. Pelabuhan Tahuna, Petta, Bukide, Lipang, Kawaluso, Kahakitang, Kawio, Matutuang, Sawang, Kalama, Buhias dan Amurang.

Menhub mengungkapkan perluasan dan pengembangan kawasan hinterland akan menjadi fokus kementerian setelah peresmian 91 pelabuhan pada tahun ini.

“Arahnya itu pengembangan sisi darat. Mau gudang, portland atau alat bongkar muat dan lain sebagainya,” tegasnya, setelah meresmikan 12 pelabuhan, Minggu (01/05/2016).

Ke depannya, dia tidak ingin melihat pelabuhan tanpa memiliki sistem bongkar muat yang efisien dan memadai. Menurutnya, kegiatan bongkar muat di pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan harus mengunakan forklift, reachstacker, atau crane.

“Harus ada forklift, reachstacker, dan crane sehingga proses bongkar muat tidak pakai tenaga manusia lagi. Ini mohon diperhatikan karena efisiensi logistik itu penting,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Perhubungan Laut Umar Aris menambahkan untuk mewujudkan pergerakan dinamika pembangunan, peningkatan mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah diperlukan sarana dan prasarana transportasi laut.

“Kementerian Perhubungan sebagai regulator di bidang transportasi laut mempunyai tugas menyiapkan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung mobilitas manusia dan kelancaran arus barang,” ujarnya dalam pidato peresmian 12 pelabuhan di Pelabuhan Tahuna.

Hal ini, tambahnya, pembangunan sarana dan prasarana ini juga dalam ranga mewujudkan sistem logistik nasional yang efisien dan efektif.

Adapun Pelabuhan Tahuna dan Petta merupakan pelabuhan pengumpul secara hierarki pelabuhan. Menurut Plt Dirjen Perhubungan Laut, Pelabuhan Tahuna dan Petta menelan biaya Rp224 milar.

Pengembangan Pelabuhan Tahuna dilaksanakan selama 11 tahun, sementara Pelabuhan Petta memakan waktu pengembangan selama 10 tahun.

Pelabuhan Budike Kalama, Lipang, Kahakitang, Kawaluso, Matatuang, Kawio, Buhias dan Amurang merupakan pelabuhan pengumpan lokal. Sedangkan Pelabuhan Sawang dikategorikan sebagai pelabuhan pengumpang regional.

Semua pelabuhan pengumpan ini menghabiskan dana sekitar Rp359 milar dengan rata-rata lama pengembangan selama dua hingga sembilan tahun.

Sumber : Bisnis Indonesia, 01.05.16.