[150916.ID.BIZ] Poros Maritim Butuh Pelabuhan Kelas Dunia

Presiden Joko Widodo kembali menyoroti masalah dwelling time di sejumlah pelabuhan Indonesia yang menurutnya tidak sesuai harapan sehingga upaya memperkuat konektivitas antarpulau belum dapat terwujud.

Secara spesifik Presiden menyebutkan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Makassar, dia mengakui upaya perbaikan sejauh ini sudah berjalan cukup baik.

Dalam 2 tahun terakhir, waktu yang dibutuhkan petikemas impor sejak dibongkar dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) di Priok dan Makassar telah menurun signifikan, kendatipun harus terus diperbaiki agar dapat ditekan ke angka 2 hari.

“Saya minta dwelling time semua pelabuhan bisa dua koma, entah itu 2,2 hari, 2,5 hari. Tidak hanya di Priok saja,” begitu salah satu penggalan penjelasan Presiden Joko Widodo saat meresmikan operasional Terminal Petikemas Kalibaru Fase 1, Selasa (13/9).

Persoalan dwelling time memang sudah menjadi salah satu fokus perhatian Jokowi begitu menjalankan tampuk pemerintahan sejalan dengan janji untuk melakukan pembenahan semua pelabuhan di Tanah Air.

Saat ini, dwelling time di Tanjung Priok berada di kisaran 3,2 hari berdasarkan laporan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sedangkan menurut data Kementerian Perhubungan mencapai 3,7 hari Menurut Jokowi, angka tersebut masih cukup baik bila dibandingkan dengan inspeksi mendadak dua tahun lalu yang mencatat angka dwelling time di Priok selama 6-7 hari.

Sementara itu, untuk mampu bersaing di tingkat dunia, idealnya dwelling time harus dapat ditekan menjadi 2 hari. Presiden menilai, masalah lamanya waktu bongkar muat yang terjadi selama ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh membeludaknya permintaan yang melebihi kapasitas pelabuhan melainkan proses perizinan yang lama.

Artinya, masalah birokrasi menjadi faktor utama penyebab lamanya dwelling time dibandingkan dengan infrastruktur.

Bahkan tidak sekadar birokrasi. Kali ini Presiden menengarai laporan pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Perak. Situasi inilah yang juga menjadi penyebab mengapa dwelling time begitu lama di pelabuhan tersebut.

Karena itu, Kapolri telah diinstruksikan untuk segera bergerak dan menindak aksi pungutan liar agar waktu bongkar muat dapat segera turun.

Sekalipun masalah birokrasi ini menjadi faktor utama lamanya waktu bongkar muat, pemerintah juga terus berupaya menambah daya tampung pelabuhan. Salah satunya Jokowi menginginkan pembangunan Pelabuhan Kalibaru digenjot dan ditargetkan rampung 2018.

Dengan demikian, daya tampung Tanjung Priok akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari 6 juta twenty-foot equivalent units (TEUs) menjadi 15 juta TEUs. Pada intinya, dwelling time yang kompetitif dengan negara-negara lain di kawasan akan membantu pemerintah untuk fokus kepada masalah lain guna memperkuat daya saing ekonomi.

Jangan sampai biaya bongkar-muat yang membengkak terus menerus menjadi persoalan klasik yang menggerogoti daya saing. Akar penyebab masih lamanya dwelling time harus diinventarisir dan segera diperbaiki. Langkah itu termasuk evaluasi efektivitas penyesuaian tarif inap pelabuhan yang sudah dinaikkan sejak Januari 2014.

Yang jelas, penurunan dwelling time membutuhkan kerja sama antar-instansi karena beberapa pihak terlibat di dalamnya. Untuk memangkas rantai dwelling time, pihak yang berperan terbagi menjadi tiga kelompok yang bertanggung jawab yaitu tahap pre-custom clearance, custom clearance, dan post custom clearance.

Alhasil, layanan satu atap yang terintegrasi menjadi mendesak agar koordinasi lintas instansi tersebut dapat terwujud. Pesan yang ingin disampaikan Presiden jelas yaitu pelayanan kepelabuhanan di seluruh Indonesia harus memiliki standar operasi yang sama sehingga arus logistik tidak mengalami hambatan di titik-titik tertentu.

Sebagai negara yang memiliki banyak pulau Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Terkoneksinya pulau-pulau tersebut tentu akan memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi yang juga diharapkan dalam komitmen melakukan pemerataan pembangunan antar-wilayah.

Sebaliknya, lemahnya daya jangkau antar wilayah hanya akan menyebabkan perbedaan harga yang kian melebar antar Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia.

Sumber : BIsnis Indonesia, 14.09.16.

[140916.EN.BIZ] Panama Canal To Resist Entering 'Price War' With Suez After It Slashes Tariffs

THE Panama Canal will not engage in a "price war" with the Suez Canal, which has started offering discounts of up to 65 per cent, to avoid losing ground to its rival that can accommodate vessels of up to 22,500 TEU compared to the expanded Panama Canal's much lower limit of 14,000 TEU.

According to chief executive officer of the Panama Canal Authority (ACP), Jorge Luis Quijano, ships on the return voyage from the United States east coast to Asia are starting to use the Suez Canal owing to the hefty price reductions, he told news outlet Agencia EFE.

"When we were about to launch our expansion, Suez began with a 35 per cent discount. Later, they raised the discount to 50 per cent and the latest is they've lowered prices by as much as 65 per cent," Mr Quijano said. "We're not going to enter a price war."

Since the expanded Panama Canal opened on June 26, 165 ships have travelled through the new locks, paying US$80 million in tolls, said Mr Quijano, according to American Shipper. He admitted, however, that the Panama Canal loses an estimated $600,000 on average for every containership that transits the Suez instead.

Container shipping lines deploy a total of 94,250 TEU of capacity per week on 14 services that transit the Panama Canal between Asia and North America, compared with 105,892 TEU on 12 services weekly via the Suez, data from ocean carrier schedule and capacity database BlueWater Reporting shows.

Source : HKSG.

[140916.ID.BIZ] Terminal Baru, Harapan Baru

“Dua tahun lalu, saya ke sini dwelling time masih 6—7 hari. Saya tanya, hari ini sudah berapa? Kalau saya mintanya harus bisa sampai dua koma sekian hari.”

Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan di depan jajaran menteri, direksi BUMN dan pemangku kepentingan pelayaran saat meresmikan Terminal Petikemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Selasa (13/9).

Ini bukan kali pertama Kepala Negara meminta perangkatnya untuk terus menurunkan waktu inap barang atau dwelling time di pelabuhan. Terakhir, Jokowi pernah mewantiwanti menteri yang tidak serius untuk memperbaiki masalah itu agar dipertimbangkan untuk dicopot.

Sejumlah menteri yang dulunya menduduki posisi Menko Maritim, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan memang telah dicopot atau bergeser posisinya sejak ultimatum tersebut diutarakan.

Sejauh ini, Kepala Negara mengaku cukup senang dengan perbaikan dwelling time yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, meskipun dia menerima laporan yang berbeda terkait dengan validitas angka bongkar muat peti kemas di pelabuhan itu.

“Dirut Pelindo II bilang sekarang ratarata 3,2 hari, pak Menhub bilang 3,7 hari. Ya antara itu lah. Yang penting jangan berhenti di 3,2 hari, lalu sudah senang,” ujarnya.

Penurunan dwelling time pada kisaran 2 hari, menurutnya, harus tercapai. Apalagi, dia mengatakan Indonesia masih kekurangan kapasitas terminal untuk bongkar muat.

Fase 1 Terminal Petikemas Kalibaru yang dioperasikan sejak 18 Agustus 2016 itu dapat menambah kapasitas terminal peti kemas sampai 1,5 juta TEUs per tahun.

Artinya, kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok kini mencapai 8,5 juta TEUs per tahun, setelah sebelumnya hanya mencapai 7 juta TEUs per tahun.

Jokowi menginginkan keseluruhan Terminal Petikemas Kalibaru, yang meliputi Fase II, Fase III dan dua terminal produk itu dapat segera dirampungkan pada 2019.

Keseluruhan pem bangunan fase tersebut akan menambah kapasitas total Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 11,5 juta TEUs per tahun.

“Saya sudah lihat dua kali di lapangan, dari zaman Pak R.J. Lino . Saya sampaikan terus harus segera diselesaikan, jangan menunggu lagi, karena kita kurang kapasitas terminal,” katanya.

Terminal Petikemas Kalibaru dioperasikan dengan skema Joint Venture (JV) Company antara PT IPC Terminal Peti Kemas (Pelindo II) dan Konsorsium Mitsui-PSA NYK Line, yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT- 1).

Terminal Kalibaru dibangun sebagai upaya membangun kapasitas secara bertahap untuk mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok.

SEMUA PELABUHAN

Dalam sambutannya, nada bicara Presiden Jokowi sempat meninggi karena belum membaiknya dwelling time sejumlah pelabuhan utama di Indonesia, seperti di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Negara menyesalkan dwelling time di kedua pelabuhan tersebut yang belum mengikuti perbaikan waktu bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta dan Pelabuhan Makassar, yang dalam dua tahun terakhir turun secara signifikan.

Dari laporan terakhir, Presiden mengatakan dwelling time di Belawan yang dikelola PT Pelindo I masih tergolong tinggi yakni 7-8 hari. Sementara itu, data Kementerian Perhubungan menyatakan dwelling time Pelabuhan Tanjung Perak yang dikelola oleh PT Pelindo III berada di kisaran 6 hari.

“Belawan itu dwelling time masih 7-8 hari. Ini yang pegang Pelindo I ya? Jangan sampai masih 7-8 hari, mau bersaing seperti apa,” tegas Jokowi.

Presiden menginstruksikan Kapolri untuk se - gera menindak aksi pungutan liar yang terjadi di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara dan Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur agar waktu bongkar muat dapat segera berangsur turun.

“Ada 8 crane, yang dijalankan hanya 1 crane untuk tawar menawar saja. Saya sudah perintahkan ke Kapolri, kalau Tanjung Perak masih seperti itu, tidak bisa. Di sini sudah bisa 3,2 hari, di sana juga seharusnya bisa,” ujarnya.

Kepolisian Republik Indonesia sendiri berencana membentuk satgas untuk mengawasi persoalan masa inap di pelabuhan. Hal itu ditegaskan sendiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang mengatakan satgas akan dibentuk di Belawan, Sumatra Utara, Tanjung Perak di Surabaya dan juga pelabuhan di Makassar. “Di tempat yang kami anggap menghambat, di situ akan kami gebrak.”

Dia mengungkapkan pengawasan tersebut mulai dari pre clearence, termasuk tata cara perizinan, kanwil Perdagangan dan instansi terkait. Selain itu, pengawasan juga akan melihat pada tahap custom clearance.

“Artinya yang dilakukan jajaran bea dan cukai di sana. Apakah hambatannya di situ. Kalau hambatannya di situ. Karena adanya pungli dan segala macam, ada prioritas-priotitas tertentu sehingga yang lain dinomorduakan. Nah kami akan gebrak juga,” ujarnya.

Tak hanya itu, kepolisian juga akan mengawasi untuk tahapan post clearance. “Beliau memberi batas waktu selama satu bulan untuk perbaikan kepada otoritas yang ada di sana. Tapi satgas dari sekarang sudah main,” katanya.

Tidak hanya untuk Tanjung Priok, Jokowi juga menginginkan seluruh pelabuhan dapat bersama-sama mengefisienkan dwelling time menjadi di bawah tiga hari agar biaya logistik juga dapat ditekan dari kondisi saat ini.

“Saya pikir kalau dengan memperbaiki Tanjung Priok artinya yang lain akan mengikuti, ternyata tidak. Laporan yang saya terima sekarang yang cukup baik di Priok dan Makassar,” ujar Presiden.

Tujuan akhirnya, pembangunan pelabuhan modern tidak hanya memperkuat konektivitas antarpulau, tapi juga menopang arus investasi, yang diharapkan jadi tulang punggung penggerak ekonomi negara.

Setelah Presiden mengkritik dwelling time beberapa pelabuhan di Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji segera bertindak dengan meminta semua kementeri - an/lembaga (K/L) terkait untuk berkantor di pelabuhan. Dia mengungkapkan langkah itu sudah dibicarakan dengan Pelindo I-IV.

“Kita minta para pihak berkantor di sini, kita kasih batas waktu satu bulan, Pelindo sudah menyiapkan tempat, satu bulan pindah ke sini .”

Setelah itu, dia mengatakan pemerintah akan memutuskan satu dari 16 K/L yang akan men jadi koordinator. Dia menekankan semua kementerian dan lembaga harus menerima keputusan itu.

Menurutnya, langkah itu tidak memerlukan payung hukum sebagai penegasan. “Enggak usah peraturan, proses aja. Cara kita bekerja dengan baik saja. Kesepakatan kita, tetapi Pelindo membuat satu langkah,” tegasnya.

Tanpa adanya peraturan, dia berharap langkah yang akan diambil pemerintah menjadi kesa daran dari semua pihak yang terkait. Dia meminta semua Pelindo I-IV dapat mela - kukan koordinasi ini dengan cepat. Lebih lanjut, dia menargetkan dwelling time di seluruh pelabuhan segera turun pada Desember 2016.

Dwelling time paling bagus itu menjadi parameter. Citra pelabuhan itu di dwelling time.” Terkait dengan pelayanan satu atap yang digembar-gemborkan tahun lalu, Menhub Budi Karya mengaku sistem tersebut tidak pernah berjalan.

Sumber : Bisnis Indonesia, 14.09.16.

[130916.EN.BIZ] DB Cargo Signs Second Asia-Europe Rail Contract In A Month

DESPITE historically low ocean freight rates between Asia and Europe, freight transport by rail continues to grow in popularity with DB Cargo signing its second contract to move cargo between Germany and China by rail this month.

The German rail freight operator has signed a memorandum of understanding with the eastern Chinese city of Hefei, 130 kilometres (81 miles) from Nanjing, China's largest inland port, to run a service to Hamburg, Europe's third-largest container port.

The initial plan is for a weekly service starting in early October transporting a range of goods including computers, textiles, and photovoltaic components, according to IHS Media.

The service, operated by Trans Eurasia Logistics, a joint venture between DB Cargo and Russian Railways, will take 15 days to make the 10,600 kilometre journey across Germany, Poland, Russia, Kazakhstan, and China.

"We are thrilled that we can continue to expand rail transport with Hefei along the traditional Silk Road route," said DB Cargo CEO Jurgen Wilder.

"The constantly rising transport volumes of the trans-Eurasian landbridge demonstrate that railway has established itself as a competitive alternative to other modes of freight transport. I firmly believe that more customers will use rail services to transport their goods to and from China in the future."

DB Cargo signed a multiyear contract with BMW earlier in the month to ship auto components by rail from the car manufacturer's German plants in Leipzig and Regensburg to its factory in Shenyang, northern China.

The extension of the original contract signed in 2010 involves two trains per week with an annual traffic of some 2,500 containers.

The route is increasingly popular with industrial shippers despite falling ocean freight rates, with some 400 trains between Germany and China carrying 30,000 containers in 2015. DB Cargo, Europe's largest rail freight operator, has targeted annual traffic of 100,000 containers by 2020.

Meanwhile, Geodis, the logistics arm of the French state railway SNCF, has just completed the first rail shipment of textiles from China to Lyon for Marseille-based designer jeans company Kaporal.

The 11,300 kilometre journey from Wuhan in central China to Lyon, France's second largest city, took 13 days.

Source : HKSG.

[130916.ID.BIZ] HANJIN BANGKRUT: Pengadilan AS Jamin Bongkar Empat Kapal Hanjin

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Amerika Serikat pada Jumat (9/9/2016) akhirnya menandatangani permintaan resmi atas pemberian perlindungan sementara kepada Hanjin Shipping Co Ltd. dari kreditur di Negeri Paman Sam.

Jaminan ini memungkinkan beberapa kapal Hanjin merapat ke dermaga dan melakukan bongkar muatannya di sejumlah pelabuhan AS.

Hanjin Korea Selatan telah meminta Hakim Kepailitan AS John Sherwood untuk mengeluarkan perintah demi mencegah kreditur AS merebut kapal Hanjin atau properti perusahaan. Dengan perlindungan tersebut, pemilik kargo dapat mengambil barang mereka yang sebelumnya terdampar di gudang.

Sebelumnya, perusahaan menerima wewenang untuk mengeluarkan uang yang dibutuhkan untuk berlabuh di pelabuhan AS dan mulai melakukan kegiatan bongkar kargo pada empat kapal yang selama ini terombang-ambing di laut akibat bangkrutnya perusahaan.

"Kami punya uang. Kami ingin menelepon pelabuhan dan mengatakan agar menerima kapal kami dan kami ingin membayar untuk layanan bongkar kapal," kata Ilana Volkov, seorang pengacara Hanjin, dalam sidang Pengadilan Kepailitan AS di Newark, New Jersey pada Jumat (9/9/2016).

Volkov mengatakan, setidaknya dana bantuan senilai US$10 juta telah disahkan oleh pengadilan Korea untuk mulai melayani empat kapal. Padahal, pengadilan AS mengidentifikasikan sebanyak 14 unit kapal masih terikat dalam dokumen pengadilan. Namun, pengacara Hanjin mengatakan dirinya tidak memiliki informasi tentang kapal lainnya.

Otoritas kelautan negara bagian California, Marine Exchange of Southern California, mengumumkan salah satu dari empat Hanjin, yakni Hanjin Greece dijadwalkan berlabuh dan melalukan kegiatan bongkar di Pelabuhan Long Beach pada Sabtu pagi (10/9/2016) waktu setempat.

Tiga kapal lainnya yang juga akan menyusul a.l. Hanjin Boston, Hanjin Jungil dan Hanjin Gdynia.

Sementara itu, manajemen Hanjin mengatakan, beberapa kapal mungkin tidak akan berlabuh di tujuan asli mereka, sehingga ini bisa menjadi masalah bagi perusahaan seperti HP Inc., Samsung Electronics dan Home Shopping Network, yang mengatakan dalam catatan pengadilan perusahaan tersebut masih memiliki kargo pada kapal-kapal Hanjin.

Pekan lalu, kurator pengadilan Seoul menilai total kargo Hanjin tersebar di seluruh dunia akibat operator pelabuhan, operator kapal tunda dan freight forwarder menolak untuk bekerja untuk Hanjin, mencapai US$14 miliar.

Sumber : Bisnis Indonesia, 10.09.16.

[120916.EN.BIZ] Container Shipping To Remain In The Doldrums Until 2018: DNV GL

THE container shipping industry is not likely to realise full recovery until at least 2018, as the problem of oversupply is far from over and the outlook for the rest of this year and next is not good, says DNV GL-Maritime vice president Jan-Olaf Probst.

Speaking at a DNV GL-organised seminar at SMM 2016 conference in Hamburg, he said the market will continue to consolidate.

"The oversupply in the market is more like the owners having bigger vessels but not necessarily higher number of ships," he said.

The oversupply of capacity has led to the lay-up of seven per cent of the global fleet measured in capacity terms since the start of 2016.

Container shipping trade volumes have not yet caught up with the influx of available capacity, according to Mr Probst, as projections that demand this year will rise by four per cent is considered a little too optimistic, compared to just a two per cent increase in 2015.

"The freight index is only going toward one direction which is down. The industry needs to continue to consolidate," he said, adding that tighter operational cooperation would help shipping lines cope with low earnings and manage costs.

Source : HKSG.

[120916.ID.AIR] Lion Air Ikut Terapkan Aturan Soal Samsung Note 7

JAKARTA. Sejumlah maskapai nasional melarang penggunaan ponsel meskipun dalam keadaan moda pesawat atau flight mode selama berada di dalam pesawat.

Public Relations Manager Lion Air Group Andy M Saladin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (11/9), mengatakann larangan tersebut menyusul adanya peringatan dari Federal Aviation Administration (FAA) yang melarang para penumpang pesawat terbang mengaktifkan maupun mengisi daya (baterai) pada perangkat Samsung Galaxy Note 7 selama penerbangan.

Untuk itu, Andy mengimbau seluruh penumpang Lion Group untuk tidak mengaktifkan perangkat Samsung Galaxy Note 7 selama berada di dalam penerbangan Lion Air, Batik Air dan Wings Air.

"Kami mohon kerja sama dari penumpang kami untuk mengikuti himbauan ini. Perangkat Samsung Galaxy Note 7 agar tidak diaktifkan selama penerbangan, tidak melakukan isi ulang baterai dan juga tidak memasukkan perangkat tersebut pada bagasi yang di-check-in kan", katanya.

Andy menambahkan, meskipun pihak Samsung telah melakukan penarikan kembali terhadap Samsung Galaxy Note 7, bagi para penumpang yang telah atau masih menggunakan perangkat tersebut sangat diharapkan kerja samanya untuk mengikuti himbauan ini selama dalam penerbangan.

"Kami akan terus memantau update dari FAA mengenai perkembangan ini, tetapi untuk saat ini kami mohon agar para penumpang dapat mengikuti himbauan ini", katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Maskapai Citilink Indonesia yang mulai hari ini (11/9) secara resmi mengimbau kepada seluruh penumpang penerbangan Citilink Indonesia untuk tidak menggunakan telepon genggam, khususnya Samsung Galaxy Note 7 menyusul pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Federal Aviation Administration (FAA) pada tanggal 8 September 2016.

"Demi menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan bersama Citilink Indonesia mengimbau kepada seluruh penumpang untuk menonaktifkan seluruh peralatan elektronik, terutama Samsung Galaxy Note 7 dan tidak melakukan pengisian baterai selama penerbangan, serta tidak memasukkannya ke dalam bagasi," kata Vice President Corporate Communication Citilink Indonesia Benny Siga Butarbutar.

Benny menjelaskan bahwa imbauan ini juga telah disosialisasikan kepada seluruh unit di Citilink Indonesia, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan penumpang dan operasional penerbangan dan juga di bandara-bandara yang diterbangi Citilink Indonesia.

Adapun sosialisasi kepada penumpang Citilink akan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengumuman secara tertulis di gerai check in & boarding, pengumuman secara lisan saat boarding announcement, maupun melalui pengumuman resmi di situs web Citilink.

"Imbauan mengenai aturan penggunaan Samsung Galaxy Note 7 ini berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut," katanya.

Maskapai Airasia Indonesia dan Airasia X juga mengeluarkan himbauan yang sama, yaitu melarang penggunaan ponsel tersebut baik selama berada di dalam pesawat, maupun dimasukan ke bagasi.

Sumber : Kontan, 12.09.16.