[240616.ID.BIZ] Prosesnya Panjang, Minimal 2 Tahun Inggris Baru Bisa Resmi Keluar Uni Eropa

London - Hasil resmi referendum Brexit yang menyatakan Inggris keluar dari Uni Eropa, telah diumumkan. Namun demikian, masih ada proses panjang selama setidaknya dua tahun untuk merundingkan berbagai kesepakatan antara Inggris dengan negara Uni Eropa lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Uni Eropa, seperti dilansir media Inggris, BBC, Jumat (24/6/2016), prosedur keluarnya negara anggota dari Uni Eropa tidaklah singkat. Dibutuhkan proses panjang yang diwarnai perundingan dan pembahasan dengan negara-negara anggota lainnya.

Prosedur resmi keluarnya sebuah negara, dalam hal ini Inggris, dari Uni Eropa akan dimulai setelah negara itu melapor secara resmi kepada Dewan Eropa yang bermarkas di Brussels, Belgia, soal keinginannya untuk keluar. Oleh karena itu, beberapa hari ke depan, PM Inggris akan melaporkan hasil referendum Brexit kepada otoritas Uni Eropa.

Hak setiap negara anggota untuk keluar dari Uni Eropa diatur dalam pasal 50 Perjanjian Lisbon, yang juga masuk dalam Perjanjian Uni Eropa. Oleh karena itu, PM Inggris juga harus memutuskan waktu untuk mengaktifkan pasal 50 tersebut. Begitu pasal 50 diaktifkan, setiap negara anggota yang sudah keluar, tidak akan bisa bergabung kembali dengan Uni Eropa, kecuali ada persetujuan seluruh negara anggota lainnya.

Begitu laporan disampaikan kepada Dewan Eropa, selanjutnya akan digelar rapat informal antara Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dewan Eropa diharapkan memberikan panduan untuk perundingan itu, yang bertujuan menghasilkan kesepakatan konkret soal pengaturan keluarnya Inggris. Kesepakatan itu termasuk pengaturan soal hubungan masa depan Inggris dengan Uni Eropa, dalam berbagai sektor.

"Uni Eropa dan negara anggota yang ingin keluar, memiliki batas waktu dua tahun untuk mencapai kesepakatan itu," terang Parlemen Eropa dalam pernyataannya soal prosedur keluarnya negara anggota Uni Eropa.

Jika dirasa waktu 2 tahun tidak cukup, batasan waktu untuk negosiasi bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara negara yang ingin keluar dengan 27 negara anggota Uni Eropa lainnya. Namun ini berarti proses keluarnya negara anggota Uni Eropa akan memakan waktu lebih panjang.

Kapan Perundingan Keluar Uni Eropa Dimulai?

Dengan tergantung pada waktu PM Inggris mengaktifkan pasal 50, BBC menyebut, kemungkinan perundingan baru akan dimulai pada akhir musim panas atau awal musim gugur tahun ini. Perundingan akan digelar di markas Uni Eropa di Brussels dengan pejabat senior pemerintahan akan mewakili Inggris.

Proses perundingan akan rumit karena melibatkan berbagai kesepakatan Uni Eropa setebal 80 ribu halaman, yang disusun selama lima dekade terakhir. Inggris dan Uni Eropa akan memutuskan poin mana yang akan dicabut, diubah atau dipertahankan.

Diperkirakan setidaknya musim panas tahun 2018, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa, dengan catatan telah tercapai kesepakatan akhir. Pada masa itu, PM Inggris yang menjabat harus menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, juga mencapai kesepakatan dengan negara anggota lainnya.

Kesepakatan akhir yang dicapai antara Inggris dengan Uni Eropa harus disetujui oleh seluruh Dewan Menteri dan diratifikasi oleh negara anggota Uni Eropa lainnya. Kesepakatan itu juga harus disepakati oleh Parlemen Eropa serta parlemen Inggris sendiri.

Di bawah skenario ini, menteri-menteri Inggris nantinya dimungkinkan kembali ke Brussels, untuk merundingkan kembali sejumlah kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan Inggris. Diperkirakan proses ini bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun untuk bisa benar-benar terselesaikan. 

Namun menurut kubu 'Leave' atau mereka yang memilih keluar dari Uni Eropa, prosedur itu sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat, karena negara seperti Prancis dan Jerman tentu tak ingin kehilangan akses ke pasar Inggris.

Sumber : detik, 24.06.16.

[230616.EN.BIZ] Iran's Amadrah International Joins WACO's Forwarding Network

THE WACO global network of independent freight management and logistics companies has added Tehran-based Amadrah International Freight Forwarding to its roster, reports New York's Air Cargo World.

"Amadrah International brings established local knowledge and expertise to our network and we look forward to developing," said WACO executive director Richard Charles.

Amadrah International offers global supply chain services and operates out of Tehran Imam Khomeini International Airport Cargo Terminal.

WACO has 110 members in 107 countries, with a combined network of 400 locations. Its members handle an average of 1.85 million shipments each year, including one million tons of air freight.

Source : HKSG.

[230616.ID.BIZ] Wujudkan Jalur Sutra, China Tanam US$15 Miliar Di Sejumlah Negara

Kabar24.com, SHANGHAI - Sejumlah perusahaan asal China menanamkan dana hampir US$15 miliar di sejumlah negara, yang berperan serta dalam program Jalur Sutra baru atas prakarsa Beijing pada tahun lalu.

"Nilai itu naik seperlima dari 2014," kata Presiden China Xi Jin-ping di Uzbekistan, seperti dikutip Kamis (23/6/2016).

Berdasarkan atas program yang diumumkan oleh Xi pada 2013 itu, yang juga dikenal dengan program "Satu sabuk, satu jalan", China bermaksud menanamka dananya untuk kegiatan prasarana, termasuk rel kereta dan jaringan listrik di wilayah tengah, barat, dan selatan Asia. Demikian pula di Afrika dan Eropa.

China menyediakan US$40 miliar untuk pendanaan Jalur Sutra dan prakarsa tersebut menjadi pendorong di balik pendanaan Bank Investasi dan Infrastruktur Asia (AIIB) senilai US$50 miliar.

Dalam komentarnya yang dimuat media pemerintah Rabu (22/6) lalu, Xi mengatakan perdagangan China dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam Jalur Sutra baru mencapai US$1 triliun pada 2015 atau setara seperempat dari total perdagangan luar negerinya.

"Perencanaan utama Inisiatif Sabuk dan Jalur serta penyebarannya telah komplet dan sekarang melangkah menuju tahap yang mengakar dan budi daya yang intensif untuk pembangunan berkelanjutan," kata Xi kepada anggota parlemen Uzbekistan.

Beberapa kawasan, seperti, Balkan dan Asia Tengah adalah proyek utama, kata pemerintah Uzbekistan. Kunjungan Xi ke Uzbekistan dilanjutkan perjalanan ke Serbia dan Polandia.

Prakarsa tersebut menggambarkan kebangkitan Jalur Sutra kuno, yang membentang dari China ke Eropa untuk membuka pasar perdagangan baru bagi perusahaan asal China setelah pertumbuhan pasar domestik melambat.

Sebanyak 49 negara di sepanjang jalur ekonomi menanamkan US$8,2 miliar di China pada 2015, meningkat 25%, kata Xi, dengan menambahkan bahwa lebih dari 70 negara dan organisasi-organisasi internasional turut serta dalam inisiatif tersebut. Xi akan menghadiri pertemuan di Tashkent, Uzbekistan, terkait blok keamanan China-Rusia.

China sejak lama memperhatikan jaringan kelompok garis keras di Asia Tengah dan mereka yang dituduh oleh Beijing sebagai pendukung separatisme dalam kekerasan yang rawan terjadi di wilayah barat jauh Xinjiang.

Media yang dikelola pemerintah menyebutkan bahwa China dan Uzbekistan menyepakati kerja sama yang mendalam untuk memberantas terorisme dan menjamin keamanan saluran pipa ke China dari Asia Tengah yang sangat vital bagi keamanan energi China.

"China dan Uzbekistan sama-sama perhatian terhadap terorisme, bahkan para ekstremis di dua negara tersebut kadang-kadang melakukan konspirasi bersama," demikian laporan "China Daily" terbitan Kamis dengan menyebutkan bahwa kelompok ektremis memasuki Xinjiang dari Uzbekistan.

Sumber : Bisnis Indonesia, 23.06.16.

[220616.ID.BIZ] Indonesia Optimis Bisa Masuk Anggota Dewan ICAO

JAKARTA. Deputi Direktur untuk Kerja Sama Internasional dan Humas Kementerian Perhubungan Agoes Soebagio mengatakan pihkanya optimistis Indonesia dapat masuk menjadi anggota Dewan Organisasi Internasional Penerbangan Sipil (ICAO).

"Kita punya 'sign' (sinyal) positif, terlebih setelah semakin banyak maskapai kita yang dicabut dari daftar keselamatan Uni Eropa," kata Agoes di Jakarta, Rabu (22/6).

Menurut Agoes, Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai angota dewan ICAO karena sertifikasi Uni Eropa (UE) sejalan dengan penilaian ICAO, yakni keselamatan dan isu-isu lingkungan di bidang penerbangan.

Pada 17 Juni lalu, Komisi Transportasi Uni Eropa telah mencabut larangan terhadap tiga maskapai Indonesia, yakni Citylink, Batik Air dan Lion Air dari Daftar Keselamatan Penerbangan UE.

"Semakin bagus respon dari negara-negara dan wilayah-wilayah regional kepada Indonesia, semakin membawa dampak positif terhadap pencalonan kita," kata dia.

Dengan diangkatnya larangan dari Daftar Keselamatan Penerbangan UE, ketiga maskapai tersebut kini dapat melintasi zona penerbangan sipil dan mengembangkan bisnis mereka di wilayah UE.

Citylink, Batik Air dan Lion Air, menyusul empat maskapai Indonesia lainnya yang telah lulus standar keselamatan UE, yakni Garuda Indonesia, Indonesia AirAsia, Mandala Airlines, dan Premier Airlines.

Berdasarkan data Delegasi UE di Indonesia, sebagian besar maskapai Indonesia masuk Daftar Keselamatan Penerbangan UE pada 2007 dan larangannya mulai dicabut pada 2009.

Meskipun demikian, masih ada 52 maskapai di Indonesia yang masuk dalam Daftar Keselamatan Penerbangan UE.

Sumber : Kontan, 22.06.16.

[220616.EN.BIZ] ECU Worldwide Has Come a Long Way in 29 Years To Become A Top NVOCC

IN recent times, much of ECU Worldwide expansion has been due to organic growth and acquisition. This has been achieved at a time when the entire logistics sector was facing great difficulties worldwide.

During this period, the company increased its product offerings and upgraded its IT though innovation. While vitally important, ECU Worldwide really credits its rise to the top to a deliberate focus on customer service.

This is what emerges after an interview with its Asia-Pacific CEO, Uday Shetty, as he detailed the activities and development of his recently re-branded company, which last year moved 250,000 TEU and looks to a 14 per cent year-on-year increase in 2016 within the Asia-Pacific Region.

ECU Worldwide started in 1987 as ECU- LINE in Antwerp, but it was acquired in 2006 by Allcargo Logistics Ltd, India's biggest private sector logistics provider. "It was first named in an effort to associate itself with the EU," said Mr Shetty.

In May, 2016 the company rebranded as ECU Worldwide, bringing its 300+ offices in over 160 countries under a single name. The quest is to unite it global elements is now expressed in the slogan "Geography Simplified".

The word "Line" was dropped in the re-branding. When conceived 30 years ago, the term emphasized the firm's commitment to regular shipments of LCL (less than container load) cargo, then known as "consol" for consolidated. But then, these terms were little known at the time.

"We have close to 190 owned offices now," said Mr Shetty. "The reason we do not call the others as agents because they are really partners. We have been working with them for 10 or 15 years."

This results in corporate bonding, he said. "Culturally, and from a business perspective they have integrated with us. We know how their business is done, we know the people. We just change the shareholding - not the way things are done."

Such takeovers are part of the company's recent growth. "But acquisition is not simply adding to our number," he said.

Starting up one's own office challenges competitors while taking over a partner's business is less of a threat, he said.

When one buys out a partner, his total business, rather than that portion, which is contracted to ECU, now accrues to the central treasury, which impacts greatly on overall growth numbers.

"Organic growth ranks pretty high too. We have opened our own companies. Malaysia office was inaugurated in 2014, we expanded further in Indonesia and now we have five offices. China too has been big on our priority list. Over the last 5 years we opened 20 offices in Asia-Pacific,?he said.

"Our main segment of business is LCL trade lane. Our main strength is the number of daily connections and the number of sailings per week," he said.

"There is a general expectation that we have a basic service once a week, and to all destinations once a fortnight. We have a global vision and invest in that because we know we can go in with X investment to get Y return."

In acquisition mode, ECU Worldwide discusses the prospect with the target firm, most often a long-time partner with whom the group is on friendly terms.

"In most of the cases, the existing teams remain with us. The incentive for them is that we open up the other part of the world for them to do more business because they are part of the company."

Examples of China and US operations came to mind. "When we acquired a company three years ago in US, we didn't have our own presence in the USA. We were represented by an agent."

Up to that point ECU Worldwide's strength was in rest of the world excluding USA. "We were just managing, and were not aggressively buoyant in other countries."

"The same happened in 2010 in China," he said. "We were not that aggressive on China. We acquired a company in China and that investment opened the market. So in the last three years, yes, the market may be going slower, but we have grown faster than the market."

That, Mr Shetty said, these investments ECU made in China and the US helped them to tap the potential of these bigger markets.

"It's just not an acquisition, but the growth and the additional volume that came with it. And the benefit is not only for that one company. Since it's a network company, all of the rest of the companies benefit too," he said.

He said today's challenge was meeting customer expectations. "When you go to the customer, they normally want one-stop solution. You have to offer air freight, freight load, packing, distribution, first mile, last mile..."

As for the rebranding and energising, the company's intention is to expand services, into IPI (inland point intermodal), D2D (door-to-door) delivery, DDU (delivered duty unpaid), DDP (delivered duty paid). These, he said, were now accepted practices in the common market.

"It is the same concept we have seen growing in Europe as well in trucking services. The same thing in China as well," he said, again illustrating ECU Worldwide's transfers of techniques acquired in one region of the world and applied to another.

Then there are disruptive technologies and disruptive companies to deal with. "It is already here in a small way, but there are many more, which may not immediately pose a threat, but will," he said.

As to current freight rate volatility, he said: "If our suppliers are not in a healthy financial condition, they will compromise on service and something will go wrong, and that would affect our customers".

"It's not just us, but the whole industry. What's good for the industry - and for us - is that rate level should be maintained at a certain level. Fluctuation is unavoidable. The advantage for us is that the intra-Asia rates are pretty stable."

Source : HKSG.

[210616.EN.BIZ] Deutsche Bahn Plans To Invest US$338 Billion in China's High-speed Rail

GERMAN state-owned rail operator Deutsche Bahn has signed agreements for high-speed traffic maintenance for a regional transport system in Dalian.

"Our experts from DB Engineering & Consulting are the first foreigners to work on a regional transport project in China," said Deutsche Bahn chairman Rudiger Grube.

"As part of a consortium, they have a consultancy contract for the operation of regional transport routes in Dalian, a city with a population of 6 million," said Dr Grube.

"The People's Republic of China is an important market for us and will remain so in future," said Dr Grube.

"In view of the plans to invest more than EUR300 billion [US$338.3 billion] in transport infrastructure, we wish to benefit from the growth and potential in China," he said.

"Our expertise is in high demand and our successful international activities also strengthen our position in our home market of Germany," he said.

One deal was signed with the Chinese rolling stock manufacturer CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) confirming continuation of the parties' cooperation in the establishment and optimisation of a maintenance system for high-speed multiple units.

CRRC operates a 19,000-kilometre high-speed network with 1,400 trains. DB will provide maintenance and repair support for the company.

DB has been active in China since 1966. DB Schenker alone has more than 5,000 employees in the country. Among other things, DB was involved in the construction of Metro Shanghai, the development of the high-speed network and the Transrapid in Shanghai.

Source : HKSG.

[210616.ID.BIZ] Penambang Rame-rame Gugat Pemerintah

JAKARTA. Langkah pemerintah pusat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah mendapat perlawanan dari pelaku usaha pertambangan. Perusahaan lokal dan asing mulai menggugat pencabutan IUP ini, termasuk gugatan melalui jalur arbitrase.

Perusahaan India bernama PT India Metals & Ferro Alloys Limited (IMFA) mengajukan gugatan senilai Rp 7,7 triliun. Pasalnya, IUP-nya di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dicabut.

Tidak cuma perusahaan India itu yang telah mengajukan gugatan. "Sudah ada beberapa lagi, mereka sudah datang ke saya dan bilang mau gugat ke arbitrase," ujar Heriyanto, Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, akhir pekan lalu.

Sejumlah perusahaan nasional juga sudah memasukkan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Umum Negara (PTUN). "Perusahaan-perusahaan yang menggugat itu ada yang batubara dan produksi logam. Namanya cari sendiri," ujarnya, menolak menyebut jumlah gugatan dan nilainya.

Heriyanto hanya bilang, pencabutan IUP di beberapa wilayah tambang itu sudah sesuai dengan hasil koordinasi dan supervisi sektor minerba bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga Februari 2016, Kementerian ESDM mencatat, ada 10.331 IUP yang terdaftar. Sebanyak 6.365 IUP telah berstatus Clear and Clean (CnC), sementara 3.787 non CnC dan dikaji untuk dicabut IUP-nya, dan 179 IUP telah dicabut.

Sementara ini, pemerintah tengah bersiap menghadapi gugatan dari IMFA. "Kami sedang menyiapkan lawyer. Targetnya sebelum Lebaran, tapi kami berusaha menunda agar menang," ujar Heriyanto.

Pemerintah yakin menang karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan aset lahan 3.900 ha yang mereka klaim.

Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyatakan, pencabutan IUP dilakukan karena ada kesalahan administrasi oleh pemerintah daerah (Pemda) sehingga IUP tumpang tindih. "Maka perlu dilakukan pembenahan serius oleh pusat dan daerah," urainya kepada KONTAN, Minggu (19/6).

Hendra menambahkan, Kamis (16/6), ada pembahasan antara pengusaha dan pemerintah soal adanya gugatan tersebut di kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Pengamat pertambangan Ladjiman Damanik bilang, pemerintah harus siap dengan risiko gugatan itu.

"Pencabutan itu sudah sesuai dengan UU Minerba," kata dia.

Sumber : Kontan, 20.06.16.