[180615.ID.SEA] DWELLING TIME: Obati Kekecewaan Jokowi, 3 Menteri Bergerak Cepat

Bisnis.com, JAKARTA - Menyikapi kekecewaan Presiden Joko Widodo terkait lamanya waktu inap kontainer (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, 3 Kementerian langsung bergerak cepat merespons arahan presiden.

Ke-3 kementerian itu yakni Kemenko Maritim, Kemenhub, Kemendag.

Menko Maritim Indroyono Susilo mengatakan kementeriannya akan melakukan dua langkah utama yakni memperkuat software dan sistem di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Yang kedua adalah mencari simpul-simpul yang bisa mempercepat hal ini di dua sektor yakni perdagangan dan perhubungan,” ujarnya Kamis (18/6).

Untuk masalah simpul, paparnya, publik bisa mengakses portal khusus pemantauan dwelling time di pelabuhan yakni dwelling.indonesiaport.co.id.

Sementara itu Menteri Perdagangan Rachmat Gobel akan menindak semua importir yang baru mengurus izin ketika barangnya masuk ke pelabuhan.

“Jadi sebetulnya tidak sedikit para importir yang baru mengurus izin setelah barangnya baru masuk di pelabuhan. Ini juga salah satu yang membuat banyak masalah mengenai dwelling time".

Mengenai sanksi, Rachmat mengatakan kementeriannya memulangkan barang tersebut. Bahkan sebelum masuk ke pelabuhan, Kemendag akan bilang barang itu tidak boleh turun kalau tidak ada izinnya.

Kemudian, Kemendag akan mensosialisasikan kebijakan ini dengan memberikan infromasi kepada masyarakat, khususnya kepada importir. “Kita akan mengiklankan di koran tentang aturan main yang ada supaya mereka paham bahwa tidak boleh lagi terjadi semacam ini.”

Rahmat berharap jangan sampai sistem yang sudah dibangun dengan baik dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab, mengingat kesempatan membangun daya saing Indonesia jelang MEA tahun depan sudah sangat sempit.

Kemendag menginginkan juga pengembalian fungsi awal terminal peti kemas sebagai tempat kegiatan bongkar muat saja, bukan menjadi tempat penimbunan barang.

Sementara Menhub Ignasius Jonan mengusulkan pada Menko Kemaritiman agar meneruskan kepada Presiden RI untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden guna mempertegas Otoritas Pelabuhan sebagai koordinator dari 18 kementerian dan lembaga yang bertugas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sumber : Bisnis Indonesia, 18.06.15.

[170615.EN.SEA] New Ship Building Standards Arise From MOL Comfort Splitting In Two

THE International Association of Classifications Societies (IACS) has announced rules to improve safety in containership building that arose from the June 2013 sinking of the 8,110-TEU MOL Comfort after it split in two in the Arabian Gulf.

IACS chairman Philippe Donche-Gay has introduced the new rules to the UN's International Maritime Organisation (IMO), saying: "Once again IACS stands ready to assist the IMO in all areas where technical expertise can advance our common goal of safer and cleaner ships."

Two years ago, sea loads aboard the doomed ship were too much for the hull girders to bear, resulting in the ship splitting two and sinking, said a Japanese government inquiry.

The report from the Japanese government's Committee on Large Container Ship Safety said computer simulation showed the hull was weaker than the lateral and vertical bending loads it experienced at the time of the cracking.

The report said that the hull fracture originated from the bottom shell plates in MOL Comfort's midship section.

Amalgamated within a single new Unified Requirement (UR S11A) rule are three new safety measures that provide a "robust, timely and complete response" to the accident.

Work on the rules resulted in the development of a longitudinal strength standard for containerships that addresses bi-axial stresses which would be induced by lateral loading, that is external pressure on the bottom shell of the hull.

This will now be recognised in the new IACS Longitudinal Strength Standard for Containerships, known as Unified Requirement S11A which will enter into force on July 1, 2016.

The whipping effect on containerships are now better understood, and it now required that the whipping component of hull girder loading is taken into account by IACS members by July 1, 2016.

A revised wave bending magnitude and longitudinal distribution has been included in the development of the new Unified Requirement S11A - full details of which will be made available on the IACS website shortly.

By developing a minimum set of common loading conditions amidships, a baseline for structural strength in a cargo hold in the midship region can be achieved, said IACS.

The new S34 rule is applicable to containerships from July 2016 and requires a Global (full ship) analysis for ships with length of 290 metres and a cargo hold analysis for ships with length of 150 metres.

In accordance with IACS commitment to safety and transparency these 50+ pages of new requirements are available on the IACS website along with the detailed technical background.

Source : HKSG.

[170615.ID.SEA] KM TITIAN MUHIBAH Tenggelam: Korban Hilang Diperkirakan Bertambah

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Basarnas Balikpapan bekerja sama dengan Basarnas Palu dan Makassar masih melakukan upaya pencarian terhadap penumpang korban KM Titian Muhibah yang tenggelam pada Rabu (10/6/2015) di perairan Selat Makassar dan Selat Kalimantan.

Sebelumnya, Basarnas Balikpapan melaporkan terjadinya kecelakaan laut yang menimpa KM Titian Muhibah yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Laut, Bontang, menuju Mamuju, Sulawesi Barat, pada 8 Juni.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bontang Ahmad Yani mengatakan hingga saat ini ada 73 korban telah ditemukan, sebanyak 65 di antara diselamatkan oleh Kapal USS Rushmore.

“Setelah kejadian kami buka posko dan mengimbau agar warga yang merasa keluarga naik kapal itu dan belum ditemukan harap melapor ke kami dengan data identitas korban seperti nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, dan nama ibu,” tuturnya, Rabu (17/6/2015).

Setelah posko dibuka, lanjut Ahmad, pihaknya mendapatkan 31 penumpang yang diduga naik di KM Titian Muhibah belum ditemukan hingga saat ini.

Dia mengatakan baik pihak Basarnas maupun BPBD kesulitan mendata keseluruhan penumpang kapal tersebut lantaran tidak ada daftar nama penumpang yang lengkap yang dapat ditemukan.

“Kami rapat dengan instansi-instansi terkait, informasi yang saya dapatkan ternyata kapal itu tidak punya daftar nama penumpangnya. Ini berarti tidak ada karcis atau tiket kapal,” katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 17.06.15.

[160615.EN.BIZ] Hong Kong's FPS Founder Benny Ling Steps Down For Health Reasons

HONG KONG's Famous Pacific Shipping Group (FPS) - the independent network of forwarders and consolidators - has appointed Sam Aparo as the new chairman of its advisory board, replacing FPS founder Benny Ling, who has taken early retirement for health reasons.

The board now comprises Mr Aparo (joint managing director of FPS Sydney and Melbourne) as chairman, with treasurer Iskandar Zulkarnain (CEO of FPS Indonesia) and membership director Kettivit Sittisoontornwong (CEO of FPS Thailand and Leo Logistics).

"I am delighted to take on this important role, although I would have wished for it under different circumstances," said Mr Aparo.

"Benny Ling has put huge enthusiasm and commitment into FPS Group since its formation in 1999, and much of what we know as FPS Group today is down to his personal efforts.

"On behalf of all FPS Group members, I thank him for all he has done, and wish him a speedy and full recovery," Mr Aparo said.

FPS Group focus will now centre on network expansion in the Americas and Asia.

"There are significant challenges ahead for independent forwarders, and the economies of scale and sharing of costs that derive from forwarding networks are taking on a much greater appeal," said Mr Aparo.

Source : HKSG.

[160615.ID.BIZ] Menjelang Puasa, Banyak Perusahaan Lakukan PHK Sepihak

Bisnis.com, BANDUNG - Kalangan buruh mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan yang menghindari kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR) dengan cara tak memperpanjang kontrak kerja sesaat sebelum puasa.

Ketua Asosiasi Rakyat Kerja Indonesia Anwar Satro Maruf menilai fenomena pemutusan kerja tersebut selalu terjadi setiap tahun.

Hal tersebut biasa dilakukan sebagai upaya perusahaan lari dari tanggung jawab untuk mengeluarkan THR bagi buruh kontrak.

"Setiap menjelang puasa selalu ada fenomena pelaku usaha menghindar dari kewajibannya membayar THR dengan melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) yang biasanya berkaitan dengan kawan-kawan buruh yang statusnya kontrak. Putus kontrak seperti itu pasti terjadi setiap tahun," katanya, Selasa (16/6/2015).

Untuk mengatasi hal seperti ini, katanya, dibutuhkan tindakan serius dari pemerintah. “Pemerintah harus menindak tegas perusahaan yang seperti ini . Karena kalau dibiarkan akan terus merugikan kaum pekerja,” ujarnya.

Dia melanjutkan sebenarnya pelaksanaan sistem kontrak pada buruh melanggar Undang-undang Dasar 1945. Namun, kenyataan di lapangan pemerintah sendiri selalu berusaha memutarbalikan fakta dalam pelaksanaan sistem kerja kontrak di Indonesia.

Anwar memberikan contoh, di Kementerian Tenaga Kerja sendiri pemerintah masih menerapkan sistem kerja kontrak bagi cleaning service. Tak hanya itu, hal serupa terjadi di sektor keamanan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hening Widiatmoko mengaku belum mendapatkan informasi terkait adanya perusahaan yang memutus hubungan kerja jelang puasa akibat tidak mau membayar THR.

Kendati demikian, lanjutnya, adanya perusahaan yang memutus kontrak bukan tidak mampu membayar THR, tapi sudah direncanakan jauh sebelumnya.

Jika ada perusahaan yang tidak membayar THR, pihaknya akan membuka posko THR sebagai bentuk antisipasi pengaduan pekerjaan yang tidak menerima THR dari perusahaannya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 16.06.15.

[150615.EN.SEA] Mega Ships Cut Unit Costs, Offset Sinking Rates, But Bunker Now Rising

THE rapid expansion of container shipping capacity this year threatens to reverse the strong profitability ocean carriers showed in the first quarter, according to Drewry Shipping Consultants.

Carriers suffered low rates in the first quarter yet delivered the best profits of recent times. This success was achieved on the back of lower unit costs that offset sinking rates.

The maritime research house expects carriers will add at least 100,000 TEU by the end of June and more than that in each month to the end of the year even as freight rates decline, reports New York's Marine Link.

Drewry calculates that average unit revenues were down six per cent year on year, but this was more than covered by an 11 per cent fall in unit costs.

The first quarter 2015 the most profitable for the container industry in four years. Unlike previous quarters when only a handful - Maersk Line and CMA CGM - made real money, this time 10 of the sample carriers were in the black.

From June onwards there will be a minimum of 100,000 TEU a month joining the world containership fleet with July seeing twice that amount.

In total, there are 35 ships of 10,000 TEU or more that will need to find a home in the east-west trades by the year's end.

After two months of the second quarter the World Container Index is averaging 28 per cent lower than it was for the first quarter, whereas IFO (intermediate fuel oil) 380 in Rotterdam has increased by 15 per cent.

Source : HKSG.

[150615.ID.BIZ] Pemerintah Ingin Bangun Pelabuhan Besar, Ini Kata Humpuss

Bisnis.com, Jakarta--Presiden PT Humpuss Intermoda Transportasi Theo Lekatompessy mengatakan memang perlu dibangun pelabuhan dengan kapasitas besar sesuai dengan rencana pemerintah. Namun, dia berpendapat dengan kapasitas pelabuhan yang eksisting saat ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan kapasitas armadanya.

Selain itu, asas cabotage di Indonesia belum diterapkan dengan baik sehingga masuk banyak kapal asing yang masuk. Dia berharap agar pemerintah memanfaatkan kapasitas pelabuhan dengan maksimal.

Coba, peniti impor bahkan kancing baju impor dari Cina berarti kapal dari Cina masuk dan kapal Indonesia bisa mati, ucapnya, saat berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (10/6/2015).

Menurutnya pemerintah juga mesti memperhatikan industri galangan kapal nasional jika kemudian kapal berukuran 300.000 DWT dibangun, termasuk jangka waktu penyelesaian pembangunan kapal.

Kapasitas yang berukuran besar itu belum tentu bisa disuplai oleh industri besi nasional karena saat ini Krakatau Steel masih setengah mati memenuhi permintaan bahan kapal.

Dia menuturkan pemerintah perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membangun kapal terlebih dulu. Selanjutnya, melakukan kerja sama untuk memasok teknologi bagi armada dan membuat kebijakan yang mendukung pendanaan pembangunan kapal.

Kondisi yang ada sekarang untuk memenuhi itu sulit, bahkan yang ada saja sudah agak susah, katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 11.06.15.