[240720.ID.BIZ] Goldman Sachs Sepakat Akan Bayar US$ 3,9 Miliar ke Malaysia Atas Skandal 1MDB

KONTAN.CO.ID -KUALA LUMPUR.  Bank investasi  A.S. Goldman Sachs sepakat  akan membayar US$ 3,9 miliar  ke Pemerintah Malaysia atas skandal 1MDB bernilai miliaran dollar.

Kesepakatan antara Goldman dana Malaysia ini terjadi pada Jumat, 24 Juli 2020. Kesepakatan tersebut antara lain, pembayaran tunai sebesar US $ 2,5 miliar oleh Goldman serta jaminan dari bank untuk mengembalikan setidaknya $ 1,4 miliar dalam  bentuk aset terkait  obligasi 1MDB.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Keuangan Malaysia menyatakan, pengembalian uang  dari Goldman Sach ini lebih besar upaya sebelumnya. “Kesepakatan ini lebih besar dibandingkan upaya mengembalikan dana sebelumnya  yang jauh di bawah  ekspektasi," kata Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters.

Menteri Keuangan Zafrul mengaku senang bisa menyelesaikan masalah 1MDB di luar pengadilan, yang akan menghabiskan banyak waktu, uang, dan sumber daya.

Dengan kesepakatan tersebut, :”Ini akan menyelesaikan semua dakwaan dan klaim terhadap Goldman Sachs,” ujar Menteri Keuangan Malaysia.

Penuntut Malaysia mengajukan tuntutan ke tiga unit Goldman Sach pada Desember 2018 terhadap tiga unit Goldman Sachs. Mereka diduga telah menyesatkan investor atas penjualan obligasi senilai US$ 6,5 miliar yang bank kumpulkan untuk dana kekayaan negara 1MDB (1Malaysia Development Bhd).

Goldman Sachs secara konsisten membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan bahwa beberapa anggota mantan pemerintah Malaysia dan 1MDB telah berbohong tentang hasil dari penjualan obligasi akan digunakan. Unit Goldman Sachs mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu.

Goldman Sachs juga mengkonfirmasi telah penyelesaian dengan kesempatan US$ 3,9 miliar dan mengatakan telah mencapai kesepakatan secara prinsip dengan Malaysia untuk menyelesaikan semua proses pidana dan peraturan di negara yang melibatkan perusahaan ini.

Pemerintah AS dan Malaysia mengatakan sekitar US$ 4,5 miliar dicuri dari 1MDB, dalam skema rumit yang di seluruh dunia dan melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Goldman Sachs.

Sumber : Kontan, 24.07.2020.

[230720.EN.BIZ] K+N's First-half Earnings And Net Profit Decline on Coronavirus Crisis

SWISS forwarding giant Kuehne + Nagel has posted sharp drops in revenue, earnings, and volumes in the first half of the year brought about by the Covid-19 shutdowns of non-essential retailers and manufacturing across key markets decimated consumer demand.

Kuehne + Nagel is the first major forwarder to release its half yearly results with red numbers dominating its balance sheet.

The company's first half revenue fell almost US$1 billion to $10.4 billion, a drop of 7.5 per cent year over year. Earnings before interest and taxes (EBIT) was down 18 per cent to $447 million, while net earnings of $330 million fell by almost 20 per cent compared to the first half of 2019.

Detlef Trefzger, CEO of Kuehne + Nagel International, said the right measures to manage the impact of the coronavirus were taken early, leading to cost savings and the capturing of market share.

"The crisis triggered by the coronavirus pandemic, which led to a lockdown in most countries, had profound and sudden negative impacts on international trade," Mr Trefzger said in the statement, adding he expected "major uncertainties" to continue through the rest of the second half.

Despite declaring its second quarter performance "a good result" considering the coronavirus-driven global lockdowns, the forwarder's air and ocean segments both reported sharp declines in volume.

Ocean freight volume fell by 132,000 TEU in the second quarter to 1.1 million TEU, a drop of almost 12 per cent year over year, and air cargo volume was down 22 per cent to 315,000 tonnes.

While the forwarder's ocean freight segment reported a 12 per cent second quarter revenue loss of $1.77 billion, and an EBIT loss of 28.5 per cent, air cargo revenue soared 15 per cent compared to the same quarter last year to reach $1.46 billion. Air cargo EBIT was up 17 per cent year over year.

"A high demand for crisis goods in the second quarter 2020 led to a short-term, beneficial shift in the product mix," the company said. Its air logistics business unit purchased charter capacity for customers on a targeted basis as belly capacity on passenger flights was pulled from service during the second quarter.

"These factors, combined with active cost management, produced attractive profitability along with expanded market share," the company said. "With the gradual resumption of passenger services since June, a slight normalisation of the general market conditions is visible."

In its road logistics segment, the forwarder reported a significant decline in order volume during April and May, but since the beginning of June has seen demand for domestic European transport improving to pre-crisis levels. In North America, demand for all product segments - with the exception of pharma and e-commerce - was significantly lower than the previous year.

In contract logistics, the heavy reduction in demand in the second quarter was mitigated by stringent cost management and strong demand for essential goods and e-commerce, which now account for around half of the contract logistics portfolio, reports IHS Media.

Source : HKSG.

[230720.ID.BIZ] Sah! Senat AS Sepakat Melarang TikTok Pada Semua Perangkat Digital Pemerintah

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON D.C. Komite senat AS yang mengawasi keamanan akhirnya sepakat untuk menyetujui proposal larangan penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee memutuskan untuk mendukung undang-undang yang pertama kali diperkenalkan pada bulan Maret lalu oleh Senator Josh Hawley, perwakilan partai Repubik dari Missouri.

Undang-undang anti TikTok di perangkat pemerintah ini akan melarang semua karyawan, pejabat, pembuat undang-undang dan kontraktor federal untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi TikTok. Faktor keamanan adalah alasan utama pemerintah AS melarang TikTok.

Bukan cuma itu, aturan ini juga melarang penggunaan aplikasi lain yang dikembangkan oleh ByteDance, induk perusahaan TikTok di Beijing.

Melansir South China Morning Post, undang-undang ini akan diserahkan ke forum senat untuk dilakukan pemungutan suara oleh majelis penuh.

Jika disahkan, aturan ini akan digabungkan dengan aturan serupa yang sudah disahkan oleh House of Representative sebelumnya.

Belakangan ini pemerintah AS memang menaruh perhatian lebih pada keamanan data yang tersimpan pada dunia digital. Berulang kali AS menuduh China memanfaatkan teknologi siber mereka untuk mencuri data penting dari AS.

Bulan ini, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa saat ini AS sedang berusaha menemukan cara yang tepat untuk memberlakukan larangan ini.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya pada TikTok yang diduga membagi data pribadi pengguna dengan pemerintah China.

"Gunakan TikTok hanya jika Anda ingin informasi pribadi Anda berada di tangan Partai Komunis China," ungkap Pompeo dengan tegas, dikuitip dari South China Morning Post.

Sang presiden, Donald Trump, juga mendukung penuh upaya pemblokiran aplikasi populer asal China ini. Bahkan dalam seminggu terakhir pihak Trump sudah membuat iklan di Facebook yang berisi tentang bahaya TikTok.

Sudah khawatir sejak lama

Seperti kita ketahui, saat ini TikTok menjadi aplikasi fenomenal yang diminati pengguna dari segala usia, termasuk di AS sendiri.

Menurut laporan dari TikTok tahun lalu, sekitar 60% dari 26,5 juta pengguna aktif bulanannya di AS berusia di antara 16 dan 24 tahun.

Kekhawatiran AS akan aplikasi China sudah mulai muncul sejak tahun 2017 silam. Saat itu China mengumumkan aturan bahwa setiap perusahaan China memiliki kewajiban untuk mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam urusan intelijen.

Atas dasar ini jugalah pemerintah AS dalam dua tahun terakhir getol ingin menghapus segala perangkat digital buatan China dari negaranya. Dalam hal ini Huawei dan ZTE yang jadi korbannya.

Menanggapi tuduhan mata-mata ini, pihak ByteDance sudah berulang kali membantahnya dengan tegas.

ByteDance menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak mengumpulkan data pengguna AS untuk diserahkan ke pemerintah China.

Bahkan ByteDance juga membuktikan kalau pusat data server mereka dibangun di Singapura, bukan di China, untuk menunjukkan bahwa data ada di wilayah yang netral.

Meskipun demikian pemerintah AS tetap meyakini bahwa TikTok, dan aplikasi China lain, merupakan ancaman keamanan besar bagi negaranya.

Sumber : Kontan, 23.07.2020.

[220720.EN.BIZ] CEVA Plans To Be Tops In Former British and French Africa

CEVA Logistics, now a unit of French shipping giant CMA CGM, is launching a three-part expansion plan for the African market, starting in east and southern Africa.

With the acquisition of AMI Worldwide, CEVA Logistics, formerly Dutch and now Swiss-based, is accelerating its expansion. AMI Worldwide, a third-party logistics provider, has more than 100 years of expertise in the region.

Effective July 1, the AMI Worldwide office network in 12 countries in east and southern Africa and its almost 1,000 employees will have joined join the CEVA global network.

They will provide a platform for further investment and expansion throughout the continent, with the objective of offering CEVA's customers a seamless network, facilitating cargo movement within Africa and strengthening trade ties with the rest of the world.

CEVA Logistics is integrating three CMA CGM Inland Services facilities and opening its own new operations.

Three CMA CGM Inland Services (CCIS) facilities are also joining CEVA's network in Mali, Burkina Faso and Ivory Coast. These intermodal sites provide a launch platform for the company's freight management ambitions.

They offer freight forwarding services in addition to their full range of inland solutions related to container fleet management and ocean freight value-added services such as reefer management services, stuffing and de-stuffing of containers, dry port and container depot functions.

In total, CEVA Logistics in Africa will be represented in 41 countries through 79 offices staffed by 1,300 manning 19 full-service warehouses providing 135,000 square metres of storage capacity plus a fleet of 1,500 trucks.

Source : HKSG.

[220720.ID.OTH] Profil Wiku Adisasmito, Jubir Covid-19 baru pengganti Achmad Yurianto

KONTAN.CO.ID - Pemerintah telah menunjuk Wiku Adisasmito sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19.

Wiku menggantikan Achmad Yurianto yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara pemerintah sejak 3 Maret 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan bahwa juru bicara pemerintah adalah Prof. Wiku Adisasmito dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Achmad Yurianto juga membenarkan pergantian tersebut. "Betul (Jubir pemerintah digantikan oleh Wiku Adisasmito)," ujar dia kepada Kontan.co.id.

Lantas seperti apa profilnya?

Profil Wiku Adisasmito

Wiku merupakan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19. Pria kelahiran 20 Februari 1964 ini pun menamatkan pendidikan dari IPB Bogor tahun 1988 sebagai dokter hewan.

Mengutip laman resmi Universitas Indonesia, pada 1995 dia juga berhasil meraih gelar sarjana dokter hewan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).  Selanjutnya, dia meraih Master of Science (MSc.) dari Colorado State University (CSU) pada tahun 1990 dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada tahun 1995.

Saat ini, Wiku merupakan Guru Besar yang mendalami kebijakan kesehatan di bidang sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi.

Dia juga seorang staf pengajar di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia untuk beberapa mata kuliah sarjana dan pascasarjana terkait analisis dan pembuatan kebijakan kesehatan.

Aktif di penelitian

Sejak tahun 1992, penelitian yang dilakukan oleh Wiku sebagian besar bertemakan sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi.

Beberapa judul penelitian Beliau seperti Pandemic Influenza Preparedness: Policy Analysis, The Asia Flu Capacity: Health System Analysis to Support Capacity Development to Respond to Pandemic Influenza in Asia, Molecular Epidemiology of Influenza A in Bali (BaliMEI), Surge in demand for health services (Surge Capacity), dan Field Building Leadership Initiative merupakan hasil kolaborasi antar institusi internasional di Eropa, Amerika, Kanada, dan Asia.

Dia juga berperan sebagai Principal Investigator dari Indonesia sehingga mampu memposisikan Universitas Indonesia secara strategis dalam kerja sama penelitian dan publikasi ilmiah internasional.

Di luar bidang akademik, Wiku juga menyalurkan ilmu yang dimilikinya melalui 3 judul buku yang berhasil ia tulis, ketiganya adalah "Sistem Kesehatan", "Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit", dan "Audit Lingkungan Rumah Sakit".

Wiku aktif dalam beragam kegiatan pengabdian masyarakat dengan menduduki berbagai posisi struktural di LSM maupun pemerintahan, seperti di Matsushita Gobel Foundation (2007), BPPN (2000-2004), dan LSM Pelangi (1994-1999).

Pada 2011, ia menjabat sebagai Dewan Eksekutif Coordinating Organizations of Regional Disease Surveillance (CORDS).

Pada saat wabah flu burung melanda Indonesia beberapa tahun silam, Wiku menjadi anggota panel ahli di Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung.

Ia juga pernah berperan aktif dalam South East Asia One Health University Network (SEAOHUN) yang mempertemukan universitas-universitas se-Asia Tenggara.

Di UI, Wiku sempat diberi amanah untuk menjadi Direktur Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis UI (2007-2012). Tugasnya mengelola kerja sama dan upaya melindungi dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual di UI.

Pemerintah telah menunjuk Wiku Adisasmito sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19. Wiku menggantikan Achmad Yurianto yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara pemerintah sejak 3 Maret 2020.

Sumber : Kontan, 22.07.2020.

[210720.EN.BIZ] Hapag-Lloyd Managing Covid Consequences, According to HI Figures

PROVISIONAL first half revenues for German carrier Hapag-Lloyd show a marked increase in earnings even with the reduced pandemic related volume crash that has blighted the first of this year.

In spite of the more than 20 per cent decline in cargo volumes in the two major trades out of Asia on the Pacific and to European markets, the container line has managed to push up its rates on an array of services and return an increase in earnings.

Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation (EBITDA) amount to approximately EUR1.15 billion (US$1.3 billion) compared to EUR956 million in EBITDA in the first half of 2019. In addition, earnings before interest and taxes (EBIT) were EUR500 million compared to EUR389 million in EBIT last year, said a Hapag-Lloyd statement.

For the whole financial year in 2020, the liner company forecasts of EBITDA of EUR1.7 to EUR2.2 billion and an EBIT of EUR500 million to EUR1.0 billion remains unchanged, according to Container News, Jacksonville.

"Against the background of the still prevailing high risks with regard to the spread of the Covid-19 pandemic and the related economic consequences the forecast is subject to significant uncertainties," Hapag-Lloyd commented in its announcement.

The final figures for the first half-year 2020 are expected to be published on August 14, according to a company spokesperson.

Source : HKSG.

[210720.ID.BIZ] Penyederhanaan Tarif Cukai Dinilai Tak Lindungi Petani Tembakau

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dinilai mengandung klausul-klausul yang mengancam eksistensi tembakau. Di antaranya klausul bahwa pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan melalui penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT), dan peningkatan tarif cukai hasil tembakau.

Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna menilai RPJMN itu memang bermasalah. Pasalnya, penyusunannya hanya mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat yang berdasarkan data-data yang diduga kurang kuat.

"Akibatnya, kontribusi industri hasil tembakau (IHT) yang sangat besar dan berdampak luas baik secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya terhadap pembangunan selama ini diabaikan," kata Sarmidi dalam keterangannya, Selasa (21/7).

Sarmidi menambahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti kebijakan cukai tahun 2020, RPJMN 2020-2024, rencana revisi PP No. 109 Tahun 2012, dan rencana aksesi WHO-FCTC mengarah pada pengendalian atau bahkan penghancuran jutaan petani tembakau dan industri kretek golongan menengah dan kecil tanpa upaya mitigasi yang jelas.

Menurut Sarmidi, seharusnya kebijakan itu muatannya harus mengacu pada kebijakan terhadap rakyat yang berdasarkan kepada kemaslahatan. Tapi sayangnya, kebijakan ini justru berpotensi besar menimbulkan masalah, terutama bagi petani tembakau.

Terkait klausul kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai, PBNU menegaskan bahwa peraturan kenaikan cukai dan simplifikasi belum memenuhi asas kemaslahatan terutama bagi petani tembakau dan industri rokok kecil dan menengah.

"Apabila simplifikasi cukai diterapkan, kami khawatir atas matinya industri rokok kecil dan menengah terutama rokok kretek. Pasalnya, peraturan simplifikasi ini membuat industri rokok kecil dan menengah tidak memiliki daya saing," terangnya.

Sumber : Kontan, 21.07.2020.