01 September 2015

[010915.EN.BIZ] Mumbai's JNPT Dockers To Join National General Workers Strike On Wednesday

MUMBAI's Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) is bracing itself a 24-hour strike on Wednesday September 2 as dockers join a nationwide general strike call the big labour federations, reports IHS media.

Dockers are protesting increased privatisation in coming reforms of public port trusts planned by the business-friendly Narendra Modi government, that would mean a loss of jobs and benefits.

The strike is expected to disrupt most state-owned ports, potentially leading to an acceleration of the long-term trend of cargo diversions to privately-operated, minor marine terminals.

Truckers, seafarers, shipyard workers, railway workers as well as public sector employees and workers from other sections plans to join the strike. The stoppage is expected to cripple supply chains.“The government is bringing changes to push workers out of the coverage of all labour laws and to curb trade union rights," the labour federations said in announcing the strike.

For JNPT, this will be the second labour disruption in as many months. On August 4, APM Terminals' Gateway Terminals India, which is the largest container facility in the port complex and accounts for about 40 per cent of national maritime throughput, halted operations following a dockers go-slow.

This induced carriers to reroute ships from Mumbai and drop off JNPT imports at other ports, including faraway Colombo.

Although the go-slow ended on August 11 after an eight-day shutdown, shippers and logistics providers using the three terminals in JNPT are still reporting serious delays and excessive truck turn times.

Above all, several major carriers have issued congestion surcharge notices with amounts of US$150 per TEU and $300 per FEU for all JNPT-bound shipments to offset extra costs caused by the disruption.

JNPT accounts for 60 per cent of total container cargo routed via India’s 12 major public port complexes and the newest port data collected by JOC.com shows steady congestion is taking a toll on the port, as its throughput during the month until Tuesday morning slipped 10.5 percent from 302,598 TEU to 270,653 TEU year on year.


Source : HKSG.

[010915.ID.BIZ] Demo 1 September, Buruh Tuntut Gaji Naik 22%

JAKARTA. Sebanyak 30.000 orang buruh di wilayah Jabodetabek dijadwalkan akan menggelar aksi demonstrasi di Istana negara Jakarta pada hari Selasa (1/9).

Aksi tersebut serentak dilaksanakan di 20 provinsi lain dengan estimasi jumlah buruh yang turun ke jalan mencapai 100.000 orang.

Tuntutan yang diusung para buruh tersebut utamanya adalah mendesak pemerintah untuk menerapkan upah layak yakni dengan menaikkan gaji pokok tahun 2016 sebesar 22%, perlindungan buruh dari pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pengendalian atas serbuan tenaga kerja asing (TKA) non skill.

Selain itu, tuntutan para buruh lain yang diwakili oleh 40 aliansi buruh itu mendesak adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang jaminan pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta perbaiki sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, tuntutan yang diusung para buruh tersebut sudah masuk akal.

"Kami meminta pemerintah jangan menggampangkan masalah, hanya berpatokan pada angka-angka di makro ekonomi, tapi fokus juga di sektor riil," kata Said, Senin (31/8).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, tuntutan yang diminta oleh para buruh sangat tidak realistis ditengah situasi ekonomi yang terjadi saat ini.

Bahkan pihaknya khawatir, dengan banyaknya tuntutan yang tidak releafan tersebut membuat investor padat karya enggan masuk.

"SUdah banyak perusahaan padat karya seperti sepatu merelokasi usahanya ke Vietnam," kata Hariyadi.

Dibandingkan dengan Vietnam, Haryadi bilang produktifitas buruh di Indonesia masih kalah.
Di Vietnam produktiffitasnya mencapai 48 jam per minggu, sementara di Indonesia hanya 40 jam per minggu.

Kondisi itulah yang membuat investor asing tidak tertarik masuk ke industri padat karya di dalam negeri.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, permintaan kenaikan upah minimal provinsi (UMP) tahun depan masih terlalu dini dibicarakan karena Dewan Pengupahan sampai saat ini masih dalam proses survey.

Khusus di DKI Jakarta, Dewan Pengupahan akan melakukan survey sebanyak 4 kali dan saat ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali.

Setelah selesai Survey Dewan Pengupahan akan melakukan sidang untuk menetapkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besaran kenaikan UMP 2016.

"Kita berharap agar kaum buruh atau pekerja dalam menuntut kenaikan UMP 2016 tidak berlebihan,harus melihat realitas yang ada yaitu situasi dan kondisi ekonomi kita yang sangat memukul dunia usaha," kata Sarman.


Sumber : Kontan, 31.08.15.

31 Agustus 2015

[310815.EN.BIZ] Top Box Maker CIMC Profit up 120pc To US$111 Million As Revenues Rise 8.5pc

SHENZHEN container maker China International Marine Containers (CIMC), the world's biggest, has posted a 120 per cent first half net profit increase to CNY710 million (US$111.1 million), drawn on revenues of CNY12.48 million, which increased 8.5 per cent year on year.

Sales of standard dry boxes, a 17.7 per cent year-on-year increase. Reefer box sales rose 22.9 per cent to 86,900 TEU over the same period.

"In the first half, under the influence of optimistic expectations for steady growth in the global container trade and launching of new ships at the beginning of this year, the market demand for containers maintained the favourable trend of previous year," CIMC said.

Meanwhile, the group implemented the entire upgrade of the container business by adjusting and optimising the composition of the existing production capacity.

Its container project in Dongguan Fenggang was progressing on schedule to start operation in the first half of next year. It also won the bidding for the largest modularised office building project in China-Shenzhen Qianhai Business Innovation Centre.


Source : HKSG.

[310815.ID.BIZ] Apindo Sebut Ancaman PHK di Sumut Lebih Besar

MEDAN. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai ancaman terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di Sumatera Utara lebih besar karena di tengah penguatan dollar AS terhadap Rupiah, juga sedang terjadi penurunan volume dan harga ekspor.

"Ancaman PHK diprediksi lebih banyak terjadi di daerah penghasil komoditas seperti Sumut (Sumatera Utara), karena harga dan permintaan ekspor komoditas sedang anjlok," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba di Medan, Minggu (30/8).

Ancaman PHK, ujar dia, semakin sangat memungkinkan karena selain nilai dollar AS menguat, volume dan harga ekspor yang masih melemah, daya beli di dalam negeri juga menurun.

"Dewasa ini di Sumut sedang terjadi gangguan besar pada kinerja perusahaan khususnya yang bergerak di bidang sawit dan karet dan itu sangat mengancam terjadi PHK," katanya.
Untuk menghindari PHK, ujar Parlindungan yang juga anggota DPD RI utusan Sumut itu, pemerintah perlu segera bisa mengendalikan nilai tukar Rupiah atas dollar AS itu.

Pemerintah, diminta juga membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menolong petani dan pengusaha komoditas dari harga jual yang terpuruk.

"Untuk petani perlu dilakukan segera mengalokasikan dana talangan guna membeli komoditas yang harganya tidak menguntungkan sehingga masyarakat tetap bisa memiliki daya beli yang membuat ekonomi bergerak," katanya.

Sementara untuk pengusaha, perlu diberi berbagai keringanan mulai kemudahan ekspor dan penjualan di dalam negeri termasuk dalam kewajiban membayar pajak.

"Kalau langkah itu dilakukan dan nilai tukar Rupiah kembali distabilkan, maka kinerja perusahaan membaik dan terhindar dari PHK," katanya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Setia Dharma Sebayang menyebutkan, permintaan dan harga jual CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah yang melemah telah membuat kinerja perusahaan terganggu.

"Nilai dollar AS yang menguat belum membantu gangguan pendapatan dari volume dan harga ekspor CPO yang terganggu," katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, mengungkapkan, akibat harga ekspor yang melemah, nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati Sumut yang di dalamnya ada CPO pada semester I-2015 turun 18,89 persen dibandingkan periode sama tahun 2014.

Dari senilai 1,969 miliar dollar AS pada semester I-2014 menjadi 1,597 miliar dollar AS pada semester I-2015.


Sumber : Kontan, 31.08.15.

30 Agustus 2015

[30085.EN.SEA] CMA CGM Freezes Liberty Solo Service From North Europe-US East Coast

FRENCH container shipping group CMA CGM is shelving its Liberty Solo service, the smallest of the carrier's four services between north Europe and the US east coast, despite the transatlantic still being one of the few healthy trade lanes.

The carrier announced it will "reinforce" its transatlantic services this autumn, reported Newark's Journal of Commerce.

At the end of August, the ocean liner plans to add a weekly direct westbound call at Savannah to its Victory Bridge service from North Europe to the US South Atlantic, Gulf, and east coast of Mexico. The service uses five 4,200-TEU ships.

During the first half of the year, the company controlled an 8.7 per cent share of the North Europe-US east coast container trade, with 110,743 TEU transported. The carrier's transatlantic volume soared 66 per cent from a year earlier as its market share rose 5.5 per cent.

The Liberty Solo is operated by ships of 1,700 TEU and the service added a port call at Baltimore in May. The last two sailings before the service is suspended left Rotterdam on August 18, and from New York-New Jersey on August 24.


Source : HKSG.

[300815.ID.BIZ] 19 Perusahaan Bersengkokol Di Tender Transjakarta

JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh 19 terlapor dalam kasus pengadaan bus Transjakarta di tahun 2013. Lembaga antimonopoli usaha tersebut juga merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI dan Kejaksaan untuk melanjutkan hasil keputusan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang terlibat.

Muhammad Nawir Messi, Komisioner KPPU mengatakan, hasil putusan majelis komisi, proses lelang bus Transjakarta dilaksanakan secara tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi terlapor. Namun, "Untuk melihat potensi kerugian negara yang ditimbulkan, kami akan rekomendasikan ke Kejaksaan untuk memeriksa para pihak yang belum kami sentuh," kata dia ke KONTAN, Jumat (28/8).

Dalam sidang putusan KPPU untuk perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 terkait pengadaan bus Transjakarta yang dibacakan Rabu (26/8) lalu, lembaga antikartel ini memutuskan bersalah 18 perusahaan dan panitia lelang. Para perusahaan tersebut diberikan sanksi mulai dari pelarangan ikut lelang selama dua tahun serta pembayaran denda sampai dengan Rp 25 miliar.

Misalnya saja, PT Indo Dongfeng diberikan sanksi pelarangan ikut lelang, PT Industri Kereta Api (Persero) diberikan sanksi denda sebesar Rp 4,938 miliar, PT Korindo Motors dengan denda Rp 5,4 miliar, PT Zonda Indonesia wajib membayar Rp 99 juta, serta PT San Abadi dengan denda Rp 25 miliar.

"Indikator besar kecilnya denda yang diberikan dilihat dari peran terlapor sebagai pengagas atau pendamping dalam pengadaan, atau juga ada pertimbangan kooperatif tidaknya terlapor saat proses sidang," jelas Nawir.

KPPU juga meminta Sekretaris Pemprov DKI Jakarta agar memberikan sanksi administratrif kepada panitia pengadaan barang/jasa bidang pekerjaan konstruksi I Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013 karena keterlibatan dalam kasus ini. Nasir bilang, bukti yang ditemukan pihaknya berupa tetap mempertahankan perserta lelang yang tidak memenuhi kualifikasi, ataupun sebaliknya dengan menggugurkan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan.

"Kami meminta agar Pemprov DKI memperhatikan sitem lelang maupun integritas petugas panitianya. Kami merekomendasikan pihak-pihak yang dinyatakan bersalah diberikan sanksi administratif dari masing-masing instansinya," kata Nawir. Rencananya, surat rekomendasi ke Pemprov DKI akan dikirimkan pekan ini.

Nawir menambahkan, KPPU juga akan menyiapkan surat rekomendasi ke Kejaksaan untuk memeriksa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, badan tersebut dinilai melampaui kewenangannya sebagai konsultan pengadaan, dengan turut serta dalam penandatangan dokumen penandatanganan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) lelang.

Menurut dia, dalam masa persidangan majelis komisi bus Transjakarta, KPPU mengaku belum memeriksa BPPT dan pejabat pembuat komitmen (PPK) "Semua yang terlibat harus diperiksa secara pidana, BPPT dan PPK kami minta diperiksa sebelum dinyatakan tidak bersalah," kata dia.

Syarkawi Rauf, Ketua KPPU mengatakan, setelah pembacaan putusan, pihaknya memberikan waktu 14 hari ke depan untuk pada terlapor untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Namun, jika dalam jangka waktu belum ada pengajuan, para terlapor tersebut akan dianggap sudah memerika putusan KPPU.

Nama terlapor dan sanksi dari KPPU :

PT Adi Tehnik Equipindo (Terlapor I) Rp 3,064 miliar
PT Ifani Dwi (Terlapor II) Rp 9,158 miliar
PT Industri Kereta Api (Terlapor III) Rp 4,938 miliar
PT Korindo Motors (Terlapor IV) Rp 5,4 miliar
PT Mobilindo Armada Cemerlang (Terlapor V) Rp 4,044 miliar
PT Putera Adi Karyajaya (Terlapor VI) Rp 2,832 miliar
PT Putriasi Utama Sari (Terlapor VII) Rp 3,62 miliar
PT Saptaguna Dayaprima (Terlapor VIII) Rp 5,175 miliar
PT Antar Mitra Sejati (Terlapor IX) Rp 2,225 miliar
PT Ibana Raja (Terlapor X) Rp 937 juta
PT Indo Dongfeng Motor (Terlapor XI) dilarang ikut lelang
PT Mayapada Auto Sempurna (Terlapor XII) Rp 1,425 miliar
PT Srikandi Metropolitan (Terlapor XIII) Rp 910 juta
PT Sugihjaya Dewantara (Terlapor XIV) Rp 302 juta
PT Transportindo Bakti Nusantara (Terlapor XV) dilarang ikut lelang
PT Viola Inovasi Berkarya (Terlapor XVI) Rp 818 juta
PT Zonda Indonesia (Terlapor XVII) Rp 99 juta
PT San Abadi (Terlapor XVIII) Rp 25 miliar
Panitia lelang Dishub DKI Jakarta (Terlapor XIX) -rekomendasi sanksi administrasi.


Sumber : Kontan, 30.08.15.

29 Agustus 2015

[290815.EN.BIZ] Hutchison Hints Australian Operations At Risk Unless Dockers Settle Down

HONG KONG's Hutchison organisation appears to threaten drastic action to resolve labour problems in its Australian operations unless it gets co-operation from workers after laying off 87 dockers in Brisbane and Sydney.

"In the context of the conciliation conferences before the Fair Work Commission, the company has put forward a number of ways of resolving the current impasse," said Hutchison Ports Australia (HPA) personnel chief Harriet Mihalopoulos.

But without agreement Ms Mihalopoulos said HPA is now considering all of its options ahead of the Federal Court hearing on September 1.

"The company has maintained its position that unfortunately due to severe financial pressures, it has had to make some hard decisions about the Australian operations," she said.

"Hutchison Ports Australia (HPA) says it remains committed to negotiating a resolution to the current industrial dispute with workers in Brisbane and Sydney," said its press statement.

"HPA has invested A$700 million (US$498 million) in the Australian operations since June 2013 and made an A$87 million loss for the 2014 calendar year.

"The company has been incurring substantial losses in Australia after finding it extremely difficult to break into the current duopoly in the Australian market," said the press release.


Source : HKSG.