24 Agustus 2016

[240816.EN.BIZ] Yangzijiang Shipyard Hit by 3 More Order Cancellations In Second Quarter

SINGAPORE listed Yangzijiang Shipbuilding, the largest privately owned Chinese yard, has suffered three order cancellations, one for a 10,000-TEUer, one for a 82,000-dwt bulker and another for a 64,000-dwt bulk carrier, according to DBS Group Research.

But Yangzijiang, whose main yard is near Shanghai in adjacent Jiangsu province, does not expect the financial impact to be damaging as construction of the vessels had not yet commenced. In the first quarter, the company reported a total of eight vessel cancellations.

"Management does not rule out the possibility of more cancellations given the challenging market conditions, but it is unlikely to be high unless the shipping market deteriorates further," DBS Group Research was cited as saying in a report by Singapore Business Review.

Despite the back-to-back slump, Yangzijiang Shipbuilding secured orders worth US$80 million for four 1,800-TEU ships in the second quarter, lifting year-to-date wins to US$590 million. However, this made up only 24 per cent of its internal target of US$2.5 billion.


Source : SN-TR.

[240816.ID.BIZ] PTUN Batalkan Kepengurusan INSA Kubu Johnson

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Indonesian National Shipowners Association (INSA) kubu Johnson Williang Sutjipto.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (23/8) Rony Erry Saputro Surat Keputusan yang diterbitkan Kemkumham mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Permenkumham No 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pasal 13 ayat 3 huruf f yang mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tidak boleh diterbitkan apabila sedang ada sengketa.

Keputusan Tata Usaha Negara telah tidak cermat diterbitkan serta mengandung unsur dwang, dwaling, bedrog sebagaimana pertimbangan putusan dibacakan oleh anggota majelis Tri Cahya Indra Permana.

Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) telah tidak cermat karena sebelum diterbitkannya SK, penggugat dalam hal ini CF Carmelita Hartoto Hardikusumo pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 20 September 2015 perihal hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang diselenggarakan di Hotel Kempinsky perihal belum terpilihnya ketua umum definitif DPP INSA.

"Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menolak eksepsi tergugat, membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan membebankan biaya perkara kepada tergugat,” kata Tri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (23/8).

Majelis juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alfin Sulaiman selaku kuasa hukum penggugat mengomentari positif putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Dia mengatakan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara cermat dan sesuai fakta hukum.

“Dengan adanya juga amar yang mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara kami mengimbau tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mematuhinya dan mengimbau kepada pihak-pihak lain untuk tidak menggunakan nama INSA atau mengatasnamakan Ketua Umum Perkumpulan INSA yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum" kata Alfin.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa organisasi INSA sudah ada sejak lama sebagaimana dimaksud dalam sejak Surat Keputusan Menteri Maritime No: DP.10/7/9 tertanggal 6 September 1967 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/AL308/Phb-89 tertanggal 28 Oktober 1989 serta Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No: AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990.

Sebelumnya, CF Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim selaku ketua umum dan sekretaris jenderal DPP INSA telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang dimohonkan oleh Johnson Williang Sutjipto.

Perkumpulan INSA Johnson yang diwakili Kantor Hukum Amir Syamsuddin & Partners mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi pada tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara tersebut.


Sumber : BeritaSatu, 24.08.16.

23 Agustus 2016

[230816.EN.BIZ] Beijing Automotive To Invest US$819 Million In South African Car Plant

BEIJING Automotive International Corp has signed a deal with the Coega Development Corporation that runs an industrial zone in Port Elizabeth, South Africa, to set up a US$819 million auto assembly plant.

South Africa's automotive-manufacturing industry is a bright spot of the economy, which is expanding at its slowest pace since the 2009 recession, noted Bloomberg.

South Africa's government auto-incentive programme has attracted companies including Toyota, Ford and BMW to set up and invest in auto plants.

The industry has the potential to boost production by almost 50 per cent to more than 900,000 vehicles a year by 2020, the local producers' group said in May.

The investment is a result of agreements signed by South African President Jacob Zuma and Chinese President Xi Jinping in December last year.

"The size of this investment demonstrates confidence by China and confidence in South Africa as an investment destination," said South African Trade and Industry Minister Rob Davies.

Eastern Cape province is "an automotive hub and has the potential of deepening the component supply chain, job creation and economic development," he said.


Source : HKSG.

[230816.ID.BIZ] Komplain Pebisnis Meningkat

JAKARTA — Ombudsman mencermati tren peningkatan laporan dari kalangan dunia usaha terkait dengan layanan publik, terutama yang menyangkut layanan kemudahan berinvestasi di tingkat pemerintah daerah.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan salah satu langkah yang dilakukan untuk menaikkan kemudahan berusaha yakni memperbaiki pelayanan publik. Negara harus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi penciptaan iklim investasi yang baik.

Dia menjelaskan lambannya penerbitan perizinan hingga maraknya pungutan “liar” yang dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah ditengarai menjadi ganjalan dalam menumbuhkan healthy business.

“Ombudsman akan memperketat pengawasan untuk mendukung kelancaran dunia usaha. Beberapa sektor yang bakal menjadi perhatian seperti perizinan, pertanahan, listrik, imigrasi, dan pajak,” ujarnya, Senin (22/8).

Selain itu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan stakeholders yang terdiri dari pemegang regulasi dan pelaku usaha untuk mencari titik temu mengenai upaya menciptakan iklim usaha yang baik.

Anggota Ombudsman lainnya, La Ode Ida menjelaskan secara umum sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah berlangsung dengan baik.

Hanya saja, masalah sebenarnya bukan pada sistem itu, tetapi pada level yang lebih bawah lagi yakni di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Pelaku usaha acapkali merasa dipersulit ketika sedang mengurus perizinan atau keperluan lainnya di dinas terkait,” katanya.

SATUKAN DATA

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjelaskan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur indeks kemudahan berbisnis adalah tingkat korupsi di suatu negara.

Jika menilik ke beberapa tempat, negara yang memiliki tingkat korup si yang rendah memiliki kemudahan berbisnis paling tinggi.

Karena itu, untuk mewujudkan kemudahan investasi, mereka sedang mengupayakan membentuk integrasi data ditingkat lembaga negara, kemen terian, hingga ke SKPD.

Data-data dari satuan kerja itu diintegrasikan dengan PTSP supaya pelayanan perizinan bagi pelaku usaha bisa berlangsung cepat.

KPK mendorong percepatan izin dan pembenahan birokrasi di sejum lah sektor. Di sektor pertambangan misalnya, ada sekitar 3.900-an izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah.

Karena itu dengan menggandeng Kementerian ESDM mereka berusaha menuntaskan IUP yang bermasalah tersebut. Selain sektor pertambangan, fokus pencegahan korupsi juga dilakukan di sektor migas, keuangan negara, dan perpajakan.

Alexander menambahkan integrasi data itu sangat diperlukan, misalnya ketika petugas pajak sedang melakukan investigasi pajak.

Menurutnya dari pembicaraan dengan beberapa petugas pajak, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses data wajib pajak. Karena itu, dengan adanya integrasi data petugas pajak bisa tahu identitas wajib pajak dan hal itu tentu saja memudahkan mereka untuk menarik pajak dari WP itu. Efek jangka panjangnya ada lah menaikkan pendapatan ne gara dari sektor pajak.

Survei tentang Ease of Doing Business (EODB) yang dilakukan World Bank pada 2015 menunjukkan Indonesia menempati posisi 109 dari 189 negara.

Peringkat itu menunjukkan kemudahan bisnis di Indonesia hanya beranjak enam tingkat sejak reformasi bergulir. Padahal, survei EODB mencerminkan kondisi investasi suatu negara. Semakin baik peringkat EODB suatu negara, menjadi tolok ukur tingkat kemudahan berbisnis di negara tersebut.

Sementara itu, dari sisi indeks persepsi korupsi skor Indonesia saat ini mencapai 36 dan menempatkannya di peringkat 88 dari 168 negara. Meski naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dari yang diharapkan.

KPK menargetkan pada tahun depan, CPI Indonesia bisa mencapai 50. Upaya itu merupakan bagian dari menaikkan kepercayaan pelaku bisnis. Integrasi data dan rendahnya angka penyimpangan termasuk korupsi akan menaikan skor corruption perception index (CPI).


Sumber : Bisnis Indonesia, 23.08.16.

22 Agustus 2016

[220816.EN.BIZ] SITC First Half Profit Flat As Revenue Slips 7.5pc On Poor Rates

INTRA-ASIA carrier and logistics firm SITC International Holdings posted a first half net profit decline of 0.01 per cent to US$71.31 million, drawn on revenues of $602.41 million, which fell 7.5 per cent year on year.

The flat performance was blamed on the decrease in container shipping freight rates and freight forwarding rate in both of the sea freight logistics and land based logistics businesses.

The Hong Kong company saw a decline in average container shipping freight rate to $397.50 per TEU for the first half from $428 per TEU for the same period of 2015.

SITC operates 74 vessels with a total capacity of 92,247 TEU, of which 46 are self-owned and 28 are chartered.

The existing 61 services routes covers 13 countries and regions, 58 major ports in area of China, Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Philippines, Cambodia, Indonesia, Singapore, Brunei and Malaysia.

SITC ranks 24th in the global container shipping enterprises as of December 31. The container transportation volume in 2015 exceeded 2.16 million TEU.

SITC Logistics Group covers freight forwarding, customs brokerage, LCL, project logistics, logistics delivery, shipping agency, bulk cargo, warehousing, container depot, port, etc.

The company has a logistics park with the business of warehousing and depot in Qingdao, Shanghai, Haiphong, Ho Chi Minh, Bangkok and Laem Chabang.

SITC Logistics has maintained a long-term cooperative relationship with global famous enterprises such as Damco Logistics, Itochu Logistics, Hanjin, Singamas and Tsingtao Beer.


Source : HKSG.

[220816.ID.BIZ] Kratakau Steel Mulai Bangun Pabrik Baja Kedua

JAKARTA. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) berupaya menambah pendapatan dengan membangun pabrik baja lembaran panas alias hot strip mill kedua. Bila tidak ada halangan, Senin (22/8), Krakatau akan melaksanakan tiang pancang perdana alias groundbreaking pabrik ini.

Di proyek konsorsium dengan SMS Group Gmbh, KRAS berharap bisa mendongkrak kinerja bisnis mereka di masa depan. Maklum, saat ini produk baja lembaran panas menjadi penyumbang terbesar pendapatan Krakatau Steel. Tahun lalu, penjualan produk ini tumbuh 60% dari 2014. "Makanya kami tertarik membangun pabrik baru hot strip mill," kata Tambok P Setyawati, Direktur Keuangan Krakatau Steel kepada KONTAN, Minggu (21/8).

Manajemen KRAS berharap, pabrik senilai US$ 381,8 juta ini bisa beroperasi pada semester I-2019. Target kapasitas produksi mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun.  Direktur Utama KRAS Sukandar mengatakan, proyek ini untuk meningkatkan kapasitas produksi enggulungan baja (rolling) dari 2,4 juta ton per tahun menjadi 3,9 juta ton per tahun. "Tahap selanjutnya akan ditambah fasilitas lain untuk meningkatkan kapasitas jadi 4 juta ton," kata Sukandar dalam konferensi pers di Cilegon, Senin (22/8).

Untuk membangun pabrik ini, Krakatau Steel sudah  mendapat fasilitas kredit senilai US$ 260,05 juta dari Euler-Hermes yang merupakan agen kredit ekspor pemerintah Jerman. Instansi ini juga akan menjamin 9% risiko gagal bayar perusahaan.

Selain itu, Krakatau Steel juga tengah berupaya menekan biaya produksi. Salah satu cara adalah membangun tanur metalurgi (blast furnace) berbasis batubara.

Tambok berharap, proyek ini bisa menghasilkan baja perdana (first blow) di akhir tahun nanti. Dari hasil riset Pricewaterhouse Coopers, keberadaan tanur ini bisa menekan biaya produksi KRAS hingga US$ 58,3 per ton. "Di China ada pabrik yang bisa menekan biaya produksi hingga US$ 100, kami akan bertahap menuju ke sana," terang Tambok.

Bila semuanya lancar, ia berencana bakal mengoptimalkan pasar baja di dalam negeri lantaran dari hitung-hitungan biaya transportasi lebih murah ketimbang pasar ekspor. Selain itu, harga baja di dalam negeri juga lebih baik ketimbang luar negeri.

Produk HSM 2 menyasar segmen otomotif, rerolling, pila dan tabung serta konstruksi. Proyek pembangunan akan dikerjakan kleh konsorsium SMS Group GmbH dengan PT Krakatau Engginering. Proyek direncanakan selesai dalam waktu 31,5 bulan dan selesai pada awal 2019.

Strategi ini tak lepas dari hasil kinerja semester I-2016. Menurut Tambok, meski pendapatan Krakatau Steel turun 2,67% dari periode serupa tahun lalu yakni sebesar US$ 659,15 juta, tapi KRAS bisa memperkecil kerugian hingga 32% menjadi US$ 93,28 juta.

Kondisi ini terjadi lantaran  KRAS menerapkan strategi efisiensi. Yakni mengatur pembelian bahan baku slab (besi bekas) saat harga bahan baku baja tengah turun. Langkah lainnya adalah memilih pemasok baja yang menawarkan baja dengan harga miring. Strategi ini membuat KRAS bisa berhemat 80% untuk membeli bahan baku baja.

Selain itu, harga baja juga mulai membaik di periode April dan Mei 2016.  Sayang, ia tidak merinci kisaran harga di periode tersebut. Yang jelas untuk harga baja di pasar lokal saat ini US$ 500-US$ 600 ton. "Di semester pertama, harga pokok penjualan (HPP) kami naik 22%," katanya.


Sumber : Kontan, 22.08.16.

21 Agustus 2016

[210816.EN.BIZ] Crowley Orders 7 Top Loaders, 8 Reachstackers For Florida, Puerto Rico

CROWLEY Liner Services has placed orders with Kalmar, a part of Cargotec, for seven top loaders for operation in Jacksonville and Port Everglades, Florida, while Crowley Puerto Rico Services ordered eight reachstackers for operation in San Juan, Puerto Rico.

The equipment is scheduled for delivery in the first quarter of 2017, a Cargotec release said.

Crowley is investing heavily in new vessels, terminal upgrades, and terminal operating systems to facilitate growth. Part of that investment includes upgrading its container handling fleet as the company switches to grounded operations.

Sales manager Vincent Hruska of Kalmar Counterbalanced Equipment, said: "The order is a follow up to the five Kalmar machines delivered to Crowley in 2015 and demonstrates their confidence in Kalmar's product reliability, Tier 3 engines, and support network. In 2015 Kalmar sold a record number of top loaders in North America and this deal continues that trend."

The top loaders can handle loads of up to 41 tonnes and the reachstackers manage loads up to 45 tonnes.


Source : SN-TR.