29 April 2016

[290416.EN.BIZ] Hanjin Scrambles To Restructure Like Hyundai Merchant Marine


HANJIN Shipping, Korea's biggest container carrier, plans to raise KRW410 billion won (US$357 million) selling assets to improve its balance sheet in the face of financial crisis, reports Bloomberg.

Hanjin Shipping has been unprofitable for the last five years. Its cash on hand fell 56 per cent from a year earlier to KRW241 billion at the end of 2015, according to data compiled by Bloomberg.

In an almost mirror image of action taken by its smaller Korean rival Hyundai Merchant Marine, Hanjin plans to sell its bulk-shipping interests and other units as well as some property and brand rights.

It will also seek to restructure its ship financing debt and bonds sold to individual investors.
Korea Development Bank, the main creditor of Hanjin Shipping, has asked the company to submit a more detailed debt revamp plan.

Hanjin Shipping will also negotiate to cut rates on vessels it leased from shipowners, the company said. Most of the vessels that have been chartered at high rates are scheduled to be returned by 2017, it said.

This comes after Hanjin Shipping said in December 2013 that it will raise KRW2.5 trillion by selling key assets as pre-emptive measures. It got about KRW1.9 trillion from that plan, the company said.

Source : HKSG.

[290416.ID.BIZ] Mayday, Buruh Tuntut Pencabutan PP No 78 Tahun 2015


Jakarta-- Menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday), berbagai macam persiapan telah dilakukan massa buruh. Selain atribut dan spanduk, mereka juga siap menyuarakan tuntutan untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ketua Front Buruh Kawasan Pulogadung Yulius Johan mengatakan, lahirnya PP tentang pengupahan ini lebih berpihak kepada kepentingan pemodal dan mengorbankan nasib buruh untuk mendapatkan upah layak. Formula kenaikan upah minimum yang tercantum pada PP No 78 Tahun 2015 juga dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, dalam UU No 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah. Adapun faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan.

Namun, dalam PP No 78 Tahun 2015, lanjut Yulius, besaran upah minimum pada tahun tertentu dihitung berdasarkan formula upah minimum tahun sebelumnya ditambah upah minimum tahun sebelumnya dikalikan inflasi tahun sebelumnya plus pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

"Tuntutan kami masih sama seperti tahun lalu yaitu pencabutan PP 78/2015 karena jelas tidak berpihak terhadap buruh. Kami juga menuntut UMK (Upah Minimum Kabupaten) sebesar Rp 600.000. Karena selama ini, masih banyak buruh yang menerima upah kurang dari itu. Aksi kali ini, kami siap menyuarakan tuntutan dengan lebih keras tetapi tidak anarkis," ujar Yulius kepada SP, Kamis (28/4).

Yulius mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan mengenai rute untuk aksi pada 1 Mei mendatang. Massa buruh, lanjutnya, akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 10.00 WIB dilanjutkan dengan long march ke Istana Negara. Setelah itu, mereka akan bergerak menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mendengarkan orasi pada pukul 13.00 WIB.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan, 50.000 anggotanya siap hadir dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau Mayday di Istana Negara Dan Gelora Bung Karno. Beberapa tuntutan akan mereka suarakan di antaranya menuntut pencabutan PP 78 Tahun 2015, stop kriminalisasi gerakan buruh dan menolak kebijakan upah murah dengan menaikan UMK sebesar Rp. 650.000.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Rusdi menyatakan, sebanyak 100.000 buruh diperkirakan akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang akan dipusatkan di Istana Negara Dan Gelora Bung Karno.

“Selain buruh, peringatan Mayday juga akan dihadiri kawan-kawan dari guru honorer, nelayan, dan petani. Mereka yang menjadi korban kerakusan pengusaha dan negara akan bersatu menyatakan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang memiskinkan rakyat," ujar dia.

Sumber : BeritaSatu, 29.04.16.

28 April 2016

[280416.EN.BIZ] French National Rail Strike Disrupts Freight To and From Major Ports

FRENCH rail freight has being disrupted across France and at its major seaports as a week-long strike continued with no sign of settlement, reports IHS Media.

State-owned railway SNCF (Societe nationale des chemins de fer) has asked customers to postpone shipments scheduled for this week until further notice
The strike threatens to reverse the recent slight increase in rail's share of the overall domestic transport market after decades of decline.

A wave of rolling strikes in 2010 reduced traffic, with some shippers switching permanently to road transport.

The strike, by CGT, France's largest labour union, and the smaller Sud-Rail union, to protest government plans to reform the industry, has caused the most serious disruption in years.

The French Socialist government wants to place SNCF and the RFF rail network manager into a single holding company, while keeping their operations separate, in a bid to boost productivity and cut costs.

Unions want them fully merged as they were until 1997, and also demanded that the government to assume some of their combined EUR44 billion (US$60 billion) debt.

Support for the strike, which is opposed by other rail unions, appears to be waning. The SNCF said just over 14 per cent of its employees were on strike today, down from 17.5 per cent on Friday and over 27 per cent on the first day of the stoppage.

AFRA, the organisation representing private rail companies, said its members had activated measures drawn up in case of a strike to ensure continuity of service.

The 150,000 rank-and-file members of the state railway have often been singled out in the country as enjoying enviable job and pension rights under decades of monopoly status.

Meanwhile, French unions say they plan to increase the scope of strikes.
"For the moment this is just a massive warning strike," said Philippe Martinez, head of the large, hardliner CGT union.

Source : HKSG.

[280416.ID.BIZ] Kereta Api di Papua Barat Akan Berkecepatan 250 Km/jam

Manokwari - Kereta api di Provinsi Papua Barat akan berkecepatan 250 kilometer per jam, kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko.

Selain itu, akan lebih kuat dalam mengangkut beban, sama seperti yang akan diterapkan di Sulawesi dan Kalimantan, katanya pada pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy serta Dinas Perhubungan setempat di Manokwari, Kamis (28/4).

Hermanto mengatakan, "Kecepatan kereta api yang akan dikembangkan di daerah tersebut jauh lebih tinggi dibanding yang saat ini beroperasi di Pulau Jawa dan Sumatera."

Dia menjelaskan, program perkeretaapian di Papua Baratt meliputi pengembangan jaringan, keamanan dan keselamatan, pengembangan sumber daya manusia, teknologi serta investasi.

Sluruh anggaran proyek ini ditanggung penuh pemerintah pusat melalui APBN. Target pembangunan tahap satu dan dua Papua Barat akan dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2019.

"Yang harus disiapkan pemerintah daerah antara lain, penyiapan lahan dan pelepasan hak ulayat, uji trase atau jalur, analisis dampak lingkungan, SDM, serta rekomendasi trase dari gubernur dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Dia mengungkapkan, panjang jalur yang harus diselesaikan Dirjen Perkeretaapian selama tahun 2015-2019 mencapai 3.258 km se-Indonesia.

Di Papua Barat pembangunan dibagi dalam tiga tahap, yakni trase Sorong Ayamaru, Manokwari Teluk Bintuni. Untuk jalur Teluk Bintuni-Ayamaru akan dilakukan belakangan, mengingat topografinya yang relatif sulit karena pegunungan.

Ia menyebutkan, secara keseluruhan, panjang trase Manokwari-Sorong mencapai 390 km. Pihaknya berharap pemerintah daerah mengupayakan pembebasan lahan secepatnya agar tahun ini pembangunan bisa dimulai.

Wakil Gubernur Papua Barat dalam rapat tersebut mengatakan, akan segera duduk bersama dengan Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat pemilik hak ulayat.

Pihaknya mengupayakan agar dokumen pelepasan adat serta sertifikat lahan jalur kereta api segera tuntas.

Menyangkut rekomendasi, menurutnya hal itu sudah tidak jadi masalah. Kapanpun dibutuhkan, rekomendasi siap dikeluarkan.

Sumber : BeritaSatu, 28.04.16.

27 April 2016

[270416.EN.BIZ] Containerisation Celebrates 60 Birthday As Box That Changed The World


CONTAINERISED shipping has turned 60, after the first seaborne container was transported on board Malcolm McLean's Ideal-X on April 26, 1956.

The man credited with being container shipping's true pioneer was Malcolm McLean, a trucking magnate, who used a converted tanker to move the first containerised cargo by sea 60 years ago from New Jersey to Houston.

Four years later, Sea-Land introduced the first transatlantic service, and in 1969, in the UK, Overseas Container Lines launched its first service.

Containerisation enabled the standardisation of port handling equipment, increased the speed of cargo handling and the flexibility of stowage location and unpacking, which together transformed the way manufactured goods were shipped around the world.

Over the last 40 years the compound annual growth rate of global container trade volumes stands at nine per cent, and this year the total box volume worldwide is expected to tip 180 million TEU.

"All in all, containerisation has been one of the greatest facilitators of change in the world economy in the last century," Clarkson Research concludes.

Source : HKSG.