30 November 2016

[301116.EN.BIZ] Hanjin's Demise Unlikely to Lead to Another Box Liner Going Belly Up: Alphaliner

ANOTHER bankruptcy of a major container shipping line following Hanjin Shipping's demise is unlikely in the near future according to Alphaliner, which believes industry stakeholders will learn to stave off a similarly disastrous result.

Speaking at the recent Asian Logistics and Maritime Conference (ALMC), Tan Hua Joo, executive consultant at Alphaliner, blamed governmental blunders for Hanjin's fall, while opining that state intervention would only "serve to prolong" the market downturn, according to Container Management.

Hanjin's collapse "gave a very good lesson on how not to handle a debt restructuring exercise," said MrTan. "I think there was also a complete misunderstanding on the part of the foreign creditors on what is driving the Korean domestic and political situation.

"All of the stakeholders involved will end up suffering more than if an agreement had been reached to save Hanjin," he added.

The recent announcement of the Japanese carrier tie-up has created a gulf between the top seven lines and the remaining large firms, leaving Hamburg Süd, Orient Overseas Container Line (OOCL), Yang Ming, Hyundai Merchant Marine (HMM) and Zim vulnerable, Tan stated.

"Something will have to give," he claimed, and more consolidation is the likely outcome.

In Mr Tan's opinion, Hanjin's bankruptcy "was clearly the case of political blundering taking precedence over economic common sense."

"It is becoming increasingly clear by now to any neutral observer that it was a strategic mistake for the Koreans to save HMM but allow Hanjin shipping to fail," he added.

Mr Tan also pointed out that the merger between COSCO and China Shipping would not have occurred if not for political interests getting involved.

The lack of "weaker players exiting the business" is preventing the industry from making a fast recovery, he added, as mass over-supply still plagues the sector.

According to Alphaliner data, the overall capacity of the container shipping market has grown six-fold in the last 20 years at an annual average of 10 per cent.

Although capacity did not increase hugely in 2016, an array of vessels ordered in the previous few years is set to enter the market.

Statistics from Alphaliner indicate that more than 110 container ships with a capacity of more than 9,000 TEU, comprising 1.5 million TEU in total, will enter the sector between the final quarter of this year and the end of 2017.

This represents 7 per cent capacity growth although after scrapping, a 5 per cent increase is expected according to Mr Tan.

Speaking at the same event, Steve Saxon, partner at McKinsey & Company, suggested that capacity additions, although undesired, could become inevitable as the Korean shipbuilding industry would be forced to offer favourable deals to shipowners in order to sustain itself.


Source : HKSG.

[301116.ID.BIZ] Eksportir Indonesia Diimbau Siap Hadapi Ketentuan Baru

Bisnis.com, JAKARTA - Eksportir Indonesia diimbau bersiap menghadapi hasil amandemen ketentuan anti dumping dan tindakan imbalan yang dikeluarkan Pemerintah AS.

Amandemen ketentuan anti dumping dan tindakan imbalan (anti subsidi) tersebut dilakukan pada The Trade Preferences Extension (TPE) Act pada Juni 2015 dan Trade Facilitation and Trade Enforcement (TFTE) Act pada Februari 2016.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dody Edward mengatakan kedua amandemen itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi para eksportir Tanah Air.

“Beberapa ketentuan amandemen tersebut memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi otoritas AS dalam memulai dan melakukan penyelidikan tindakan anti dumping dan tindakan imbalan terhadap produk impor ke AS. Ketentuan ini juga memihak industri domestik AS dalam proses penyelidikan tersebut sehingga berpotensi merugikan eksportir Indonesia yang dituduh melakukan ekspor dengan harga dumping atau mengandung subsidi ke AS,” jelas dia dalam pernyataan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (29/11/2016).

Perubahan atas dua regulasi itu dilakukan berdasarkan masukan dari industri domestik AS. Dalam ketentuan tersebut, otoritas AS seperti Department of Commerce (DOC), International Trade Commission (ITC), dan Customs & Border Protection (CBP) dapat tidak mengakui harga jual domestik produk Indonesia karena adanya peran pemerintah berupa kemudahan yang diberikan terhadap produk tersebut di pasar Indonesia.

Amandemen ini juga memberikan kemudahan kepada industri dalam negeri AS dan mengamanatkan para eksportir negara itu untuk mengalokasikan sejumlah data tambahan terkait faktor material serta non material produk yang diekspor.

Adapun amandemen TFTE memberi kewenangan lebih bagi CBP jika lembaga itu memiliki kecurigaan dumping atas barang impor yang masuk ke AS.

Namun, Dody menyatakan pihaknya bakal melakukan pengawalan dan pembelaan secara optimal kepada para eksportir Indonesia jika dituduh mengandung dumping dan subsidi.

Pada perdagangan Indonesia-AS, Negeri Paman Sam mengalami defisit sebesar US$8,64 miliar. Kemendag mengkhawatirkan defisit ini dimanfaatkan industri AS untuk melakukan tuduhan dumping dan subsidi, menyusul pergantian presiden tahun depan. Presiden AS terpilih diperkirakan bakal memperkuat trade enforcement melalui dumping, subsidi, serta peningkatan tarif.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati mengungkapkan Indonesia sering menjadi sasaran tindakan anti dumping dan subsidi AS. “AS telah menginisiasi 30 penyelidikan tindakan anti dumping dan tindakan imbalan (anti subsidi) atas produk ekspor Indonesia, di antaranya produk kertas, baja, produk kimia, serta makanan dan produk hasil industri lainnya,” papar dia.

Eksportir Tanah Air diminta memberikan perhatian lebih dan mengantisipasi pelaksanaan amandemen dua regulasi tersebut. Terlebih, produk unggulan Indonesia memiliki posisi pasar yang baik di AS, seperti untuk tekstil dan produk tekstil (TPT), kertas, logam, serta produk perikanan.


Sumber : Bisnis Indonesia, 30.11.16.

29 November 2016

[291116.EN.SEA] Creditor Sells 4 Hanjin Tankers to Unnamed HK Company For US$58.6m

FOUR tankers owned by bankrupt Hanjin Shipping have been sold by South Korea's Woori Bank for US$58.6 million in a bid to claw back some debt. The four tankers were aged eight and nine years old.

Woori did not identify the buyers by name, merely stating they were a Hong Kong-based company. The ships are expected to be handed over by year end, reported Splash 24/7.

"Woori Bank's successful sale of the vessels is expected to positively affect ship sales of other financial institutions," the bank said in a statement. Creditors plan to soon sell another 40 ships.

Since Hanjin Shipping sought court receivership at the end of August, most of its assets have been put up for sale.


Source : HKSG.

[291116.ID.BIZ] Rerata Naik 8,25%, Ini Daftar Lengkap UMP Nasional 2017

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan Upah Minimum Provinsi di seluruh tanah air untuk 2017 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,25%. Untuk tahun depan, UMP tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,33 juta dan terendah adalah Provinsi DIY Rp1,33 juta.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Haiyani Rumondang mengatakan, sebanyak 30 dari 34 provinsi di Indonesia telah melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan, 4 provinsi melaksanakan penyesuaian pertahapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan 4 sisanya tidak mengikuti PP itu.

“Empat provinsi, yakni  Kalimantan Selatan, NTT, Papua dan Aceh, tidak sesuai PP No. 78,” kata Haiyani, seperti dikutip di laman setkab.go.id, Selasa (29/11/2016).

Dari 30 provinsi yang mengacu pada PP 78 tahun 2015 dalam menetapkan UMP, menurut Haiyani, ada 4 (empat) provinsi yang menetapkan UMP tahun 2017 dengan pentahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Keempat provinsi yang menetapkan UMP dengan pentahapan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan sebesar 10 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 8,27% Provinsi Maluku sebesar 8,45%, dan Provinsi Maluku Utara sebsar 17,48%,” jelas Haiyani.

Sementara, tiga provinsi yang pada 2016 tidak menetapkan UMP, lanjutnya, adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Rata-rata kenaikan UMP secara nasional pada 2017 adalah sebesar 8,91% dan UMP tertinggi yaitu DKI Jakarta, Rp3,35 juta,” kata Haiyani.

Dia menyebutkan penetapan Upah Minimum 2017 ditetapkan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang menggunakan laju inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Haiyani menilai kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25% itu cukup mengakomodir pengusaha maupun pekerja. Dia menilai hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah saat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dari 34 provinsi.


Berikut daftar penetapan UMP 2017 di 34 provinsi:

Aceh, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.500.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.118.500;

Sumatera Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.961.354, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.811.875;

Sumatera Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.949.284, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.800.725;

Bangka Belitung, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.534.673, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.341.500;

Kepulauan Riau, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.358.454, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.178.710;

Riau, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.266.722, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.095.000;

Jambi, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.063.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.906.650;

Bengkulu, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.737.412, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.605.000;

Sumatera Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.388.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.206.000;

Lampung, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.908.447, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.763.000;

Banten, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.931.180, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.784.000;

DKI Jakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp3.355.750, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp3.100.000;

Jawa Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.420.624, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.312.355;

Jawa Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.367.000;

Yogyakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.337.645;

Jawa Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.388.000;

Bali, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.956.727, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.807.600;

Nusa Tenggara Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.631.245, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.482.950;

Nusa Tenggara Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.525.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.425.000;

Kalimantan Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.882.900, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.739.400;

Kalimantan Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.258.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.085.050;

Kalimantan Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.227.307, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.057.528;

Kalimantan Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.354.800, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.161.253;

Kalimantan Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.358.800, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.175.340;

Gorontalo, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.030.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.875.000;

Sulawesi Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.598.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.400.000;

Sulawesi Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.807.775, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.670.000;

Sulawesi Tenggara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.002.625, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.850.000;

Sulawesi Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.435.625, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.250.000;

Sulawesi Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.017.780, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.864.000;

Maluku, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.925.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.775.000;

Maluku Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.975.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.681.266;

Papua, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.663.646, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.435.000; dan

Papua Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.421.500, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.237.000.


Sumber : Bisnis Indonesia, 29.11.16.

28 November 2016

[281116.EN.SEA] Shipping Industry Forks Out $20b Annually to Reposition Empty Containers

SHIPPING lines globally spend up to eight per cent of their operating costs on repositioning empty containers, which costs the shipping industry between US$15 billion and $20 billion a year according to Boston Consulting Group (BCG).

Speaking at the Intermodal Europe event in Rotterdam, Johannes Schlingmeier, a consultant at BCG, said the huge number of empty container movements across the globe accounted for 15 per cent of all box movements in the US, 14 per cent in Latin America, 29 per cent in Europe, 16 per cent in the Middle East and 25 per cent in China.

Mr Schlingmeier's colleague, Christian Roeloffs, told The Loadstar that the problem arose from a mixture of structural trade imbalances and liner and network inefficiency. "Against structural imbalances ?such as those seen in an economy that exports more, China's, for instance little can be done," he said.

"However, our analysis shows that 33 per cent of repositioning costs arise from company inefficiencies."

BCG believes these issues can be addressed by increasing transparency between container operators and shippers looking to transport goods through digital interchange platforms.

These platforms analyse markets to find empty units, vessel space and slots to link shippers with goods to move to empty containers, and BCG analysis of its own platform [xChange] shows that each interchange saves roughly $200, on average, for both parties.

Mr Roeloffs said: "Platforms like xChange link people looking for capacity to people with empty containers, much like Airbnb. The goal of the platform is to supply a mutually beneficial system that has the potential to save $20 million a year."

Since xChange was launched last year with 10 customers, a further 57 have come onboard. Mr Schlingmeier believes that with container growth now falling below GDP growth, the pressure will intensify on shipping lines to scale up and improve efficiency.


Source : HKSG.

[281116.ID.BIZ] Bangun Service Center, DHL Investasi Rp 16 Miliar

JAKARTA. Perusahaan penyedia jasa pengiriman barang ekspres, DHL Express mulai mengoperasikan service center di Solo, Jawa Tengah. Service center itu dibangun di area seluas 1.419 meter persegi dengan investasi senilai Rp 16 miliar.

Nantinya, aset ini memungkinkan DHL Express memproses 340.000 kiriman dan menangani berat kiriman hingga 1,3 juta kilo per tahun. Fasilitas modern ini dilengkapi dengan peralatan canggih seperti motorized conveyor, reweighing dan dimensioning system. Selain itu, ada pula sistem kontrol akses dan alarm serta 45 kamera CCTV untuk memastikan keamanan setiap kiriman.

Fasilitas ini juga memiliki kemampuan vehicle drive-in sehingga kiriman dapat terlindungi lebih baik dari cuaca buruk. Fasilitas ini didukung oleh delapan karyawan, termasuk tiga karyawan yang memiliki sertifikasi menangani kiriman dangerous goods, sehingga semua kiriman yang diproses mengikuti regulasi IATA mengenai dangerous goods.

Service center itu bagian dari ekspansi perusahaan. Baru-baru ini, DHL Express juga menambah gateway di Jakarta dan meluncurkan layanan Mobile Service Station. Berbagai ekspansi itu bertujuan menyediakan akses lebih baik bagi para pelaku usaha lokal menuju pasar global.

“Pembukaan Solo Service Center yang baru ini memampukan kami untuk melayani pelaku usaha lokal lebih baik lagi, dengan memberikan mereka akses ke pasar internasional,” kata Ahmad Mohammad Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia dalam keterangan resmi, Senin (28/11).

Selain itu, Ahmad menyebut, pembangunan service center juga untuk membantu pelaku usaha melakukan perdagangan ke pelanggan di seluruh dunia. Dengan didukung jaringan global ke lebih dari 220 negara dan teritori, DHL Express membantu UKM untuk menjangkau pasar global. "Fasilitas ini adalah bukti kerjasama yang kuat untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Ahmad, kota-kota di Jawa Tengah, seperti Semarang dan Solo, berotensi besar untuk tumbuh. Terutama karena banyaknya penyebaran usaha kecil dan menengah di area tersebut. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (Indonesia Investment Coordinating Board), tingkat investasi domestik ke Jawa Tengah meningkat 1.483% antara 2010 dan 2013. Ini memberikan sinyal adanya minat yang kuat di area tersebut.


Sumber : Kontan, 28.11.16.

27 November 2016

[271116.EN.BIZ] Maersk Goes Big On Reefers, Says Brazil Trade Will Rise 1pc in 2017

MAERSK Line says the decline of Brazil's global trade appears to be over after a five-year slump and trade is expected to grow one per cent next year.

"Everybody was expecting the economy to recover. So things are not getting worse," Maersk east coast South America trade manager Antonio Dominguez told American Shipper.

Exports will do slightly better than imports, which are forecast to be flat next year, said Mr Dominguez.

Low demand for imports has limited export growth by creating a shortage of ships and containers needed to move commodities out, which are still much in demand given the devaluation of the Real.

The big export is soybean, once moved as bulk but is now containerised, so smaller purchases can be made as well as keeping grain varieties separate. Another high volume export is pulp and paper, also being increasingly containerised.

"The export potential is being capped by the import market," he said.

The big plus is the reefer trade, according to Maersk, which has posted 10 to 15 per cent increases to China in the last year.

Reefers have gained as technology allows perishables to stay fresh longer and carriers offer faster transit times with some carriers are investing more in this market.

Maersk has ordered 50,000 new reefer boxes, bringing its average fleet age down to 7.9 years compared to the industry average of 12 years.

Source : HKSG.