25 Juli 2014

[250714.EN.LOG] France's New Law Banning Truckers From Sleeping In Cabs Hits Sour Note


A NEW law in France banning truck drivers from sleeping in their cabs during rest times has been slammed by international road freight operators and union representatives for targeting foreign truckers.

The International Road Transport Union (IRU) described the move as "worrying national protectionist measures" and called on the European Union and member states to act.

Failure to comply with the new rule could lead to a year's imprisonment and a fine of EUR30,000 (US$40,382).

Critics of the new regulation say it has not been thought through properly and has security, cost and competition implications, reports Lloyd's Loading List.

France introduced the law in a move designed to improve compliance with labour legislation in the road haulage sector, particularly non-compliance or "dumping" regarding working-hours restrictions.

IRU general delegate to the EU, Michael Nielsen, said: "As EU legislation is unclear on weekly rest time in vehicle cabins and the fact that the EU does not consider it to be a serious infringement, these announced penalties are completely unacceptable."

Another said that the lawmakers in question "had no idea of how the road haulage sector worked" in having to cope with daily uncertainties such as customers premises which are not open to take deliveries when a truck pulls up, traffic jams and road diversions.

"On top of that, separating a driver from his truck raises a fundamental security issues. For want of dedicated parking facilities for trucks at hotels, a driver might have to walk some distance to find accommodation, returning the next morning to the vehicle to find no freight nor diesel."

Source : HKSG.

[250714.ID.BIZ] Pendatang Tinggal di Pinggir Rel, Ahok: Diusir


TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warga Ibu Kota yang kembali dari mudik turut mengingatkan kerabatnya yang baru datang ke Jakarta agar tak tinggal di pinggiran rel dan sungai. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengusir warga yang masih kedapatan tinggal di permukiman kumuh.

"Kami akan usir mereka yang tinggal di pinggir sungai," kata Basuki di Taman Silang Barat Monumen Nasional saat melepas rombongan mudik, Jumat, 25 Juli 2014. (Baca juga : Ahok Tak Gelar Operasi Yustisi Usai Lebaran. )

Ahok, begitu ia disapa, tak melarang warga pendatang untuk turut mencari nafkah. Alasannya, menurut dia, warga pendatang biasanya langsung terserap sebagai sebagai pekerja pabrik, sopir, maupun asisten rumah tangga dan tak menimbulkan beban bagi pemerintah. Para pekerja ini akan mampu mencarikan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.

Ahok tak mengkhawatirkan mereka yang tak terserap lapangan pekerjaan. Alasannya, pendatang yang tak memiliki pekerjaan dan tetap menumpang di rumah kerabat akan dipulangkan dengan sendirinya oleh kerabatnya itu.

Sedangkan bagi pendatang yang berkukuh tinggal di Jakarta meski tak memiliki pekerjaan tetap, mantan Bupati Belitung Timur itu memastikan bahwa mereka tak akan berkesempatan menempati lahan-lahan ilegal. Ahok berujar telah bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dan perusahaan-perusahaan swasta untuk membersihkan daerah pinggiran rel.

Dengan begitu, Ahok mengatakan tak akan lagi ada permukiman kumuh yang dapat disewa dengan harga Rp 5.000-10 ribu per harinya. "Kalau sudah begitu, mereka tak akan punya tempat tinggal," kata dia.

Ihwal kemungkinan pendatang yang justru menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial, Ahok menjamin akan memulangkan mereka dengan menandatangani surat perjanjian agar tak kembali ke Ibu Kota. Sebab, menurut dia, kebanyakan pengemis tak meminta uang untuk makan, tapi untuk membangun rumah di daerah asalnya. "Kalau masih kembali, kami laporkan ke Kepolisian atas tuduhan penipuan terhadap Pemprov," ujar Ahok.

Sumber : Tempo, 25.07.14.

24 Juli 2014

[240714.EN.SEA] Matson Fined US$9 Million And Agrees To Pay $950,000 To Whistleblower


JONES Act carrier Matson Navigation has agreed to pay a US$9 million to the US Government for violations under the False Claims Act and agreed to pay $950,000 to the man who informed on the company, reported American Shipper.

Matson said it entered into a settlement agreement on July 17 with the federal government over a whistleblower lawsuit that claimed false fuel surcharges were imposed on military household goods moved in part by rail or truck.

Matson, in a Securities and Exchange Commission filing, said it agreed to pay to the federal government $9 million in settlement of all claims and $950,000 to informer Mario Rizzo for expenses, attorney's fees and costs.

Source : HKSG.