30 Juli 2015

[300715.EN.SEA] Brazil's Federal Workers' Strike Expected To Cripple Major Ports

THE Brazilian government's latest proposal has failed to persuade federal workers to cancel a national strike this week, reports GAC Hot Port News.

If the strike goes ahead, 80 per cent of all Brazilian federal employees will go on strike. Workers are demanding salary increases and other benefits.

Add to this, tens of thousands of workers at Brazil's state-owned Petrobras went on a nationwide 24-hour strike to protest the oil company's plans to sell US$15.1 billion worth of assets by the end of next year to help pay off a debt of about $120 billion.

Caroline Cavassa, a press officer for the National Oil Workers Federation, said 90 per cent of the company's 86,000 workers joined the strike in 12 states.


Source : HKSG.

[300715.ID.BIZ] Pabrik Beroperasi, Siam Siap Perkuat Pasar Lokal

JAKARTA. Tak lama lagi Siam Cement Group (SCG) punya amunisi baru untuk mendongkrak kinerjanya di Indonesia.  Adalah pabrik semen di Sukabumi, Jawa Barat yang pembangunan kini sudah mencapai 80% dari target.

Pabrik perusahaan asal Thailand yang dibangun dengan investasi US$ 356 juta ini akan beroperasi di tahun ini. Operasi pabrik semen ini akan  dipegang anak usaha SCG yakni PT Semen Jawa.

Nantapong Chantrakul, Country Director SCG Indonesia bilang, hasil produksi pabrik ini untuk melayani permintaan pasar domestik. "Kuartal tiga tahun ini, pabrik kami sudah bisa beroperasi," ujar Nantapong kepada KONTAN, Senin (27/7).

Pabrik ini dibangun sejak September 2013 lalu, di tahap awal, akan  memproduksi  sebanyak 1,8 juta ton. Selanjutnya, SCG mempersiapkan rencana produksi tahap dua dengan jumlah yang sama. "Desain pabrik yang kami persiapkan bisa memproduksi 2 x 1,8 juta ton semen per tahun," katanya.

Namun, pembangunan pabrik tahap kedua baru akan dilakukan jika hasil produksi semen tahap pertama sukses dan terserap pasar semen di Indonesia. Dalam rencana SCG, pabrik ini akan menggantikan impor semen milik SCG dari Thailand.

"Saat ini kami mengimpor semen sekitar seratus ribu ton untuk periode 2014-2015. Jika pabrik beroperasi, impor akan berhenti," ungkap Nantapong.

Keinginan SCG mendirikan pabrik di Indonesia lantaran pasar semen di Indonesia cukup besar. SCG ingin mengulang kesuksesannya menguasai pasar semen di Thailand.

"Pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah memberikan tambahan dana bagi pemerintah untuk menggenjot belanja infrastruktur. Selain itu kami optimistis pasar Indonesia akan membaik untuk jangka panjang," jelas Nantapong.

Keinginan SCG mendistribusikan semen untuk proyek infrastruktur di Indonesia terlihat sejak April 2015 lalu. Melalui PT SCG Readymix Indonesia, SCG jadi pemasok beton siap pakai untuk pembangunan mass rapid transit di Jakarta. Untuk proyek ini, SCG memasok beton siap pakai senilai  Rp 110 miliar dalam bentuk 120.000 meter kubik beton siap pakai.


Sumber : Kontan, 30.07.15.

29 Juli 2015

[290715.ID.BIZ] UPS In Talks For 3PL Coyote Logistics Valued at US$1.8 Billion

ATLANTA's United Parcel Service (UPS) has been in talks to purchase Chicago third-party logistics providers (3PL), according to Bloomberg.

Coyote said at the time the combined company would be one of the biggest 3PL in North America, with run rate revenues of more than $2 billion, 17 locations, about 40,000 contracted carriers, and 1,750 employees


The deal for Coyote would be worth at least US$1.8 billion and an agreement could be reached within a week or two, two anonymous sources with knowledge of the matter told Bloomberg.

The sources said Coyote is backed by New York private equity firm Warburg Pincus, which first invested in the company in 2007 and could potentially use an initial public offering to sell its stake.

Warburg Pincus has assisted Coyote in previous deals, including a merger with Access America Transport last March.


Source : HKSG.

[290715.ID.BIZ] Tol Palembang - Lampung Akan Dipercepat

Bisnis.com, PALEMBANG -  Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan, pembangunan jalan tol Palembang menuju Tembagi Besar Lampung akan dipercepat supaya arus lalu lintas kendaraan bermotor semakin lancar.

Bila perlu sebelum Asian Games jalan bebas hambatan menghubungkan dua provinsi sudah rampung, kata menteri kepada wartawan usai rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur di Palembang, Rabu (29/7/2015).

Untuk Lampung nantinya sampai perbatasan Pematang Panggang begitu juga sebaliknya dari Palembang, kata menteri.

Lebih lanjut dia mengatakan, memang pihaknya telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut.

Namun, lanjut menteri, diminta Pemerintah Provinsi membuat ruas jalan bebas hambatan tersebut supaya dapat dikerjakan secepat mungkin.

Hal ini karena jalur yang dilalui tol tersebut menggunakan lahan sehingga itu harus diselesaikan agar tidak bermasalah, ujar dia.

Yang jelas pihaknya terus mendorong supaya jalan tol bagian trans Sumatera tersebut rampung, ujar dia.

Gubernur Sumsel mengusulkan agar jalur yang dilalui tol tersebut melalui perkebunan sehingga dalam menyelesaikan lahan lebih lancar.

Yang jelas pihaknya akan mempersiapkan diri supaya tol Palembang - Lampung rampung sebelum Asian Games, tambah dia.


Sumber : Bisnis Indonesia, 29.07.15.

28 Juli 2015

[280715.EN.SEA] G6 Alliance Cancels Sailings, Voiding 4 To Meet Collapse In Shipping Demand

MEMBERS of the G6 Alliance have announced the additional voiding of four Asia-Europe sailings in response to the collapse in market demand, said an APL press release.

As the G6 Alliance continues to review its plan ahead, the voided sailings are planned for the following services and weeks:

Loop 6 service in week 36 (westbound ETA Kaohsiung 03 September 2015). The westbound Kaohsiung call and the eastbound Jebel Ali call will be added into Loop 7 in the respective week. The westbound Colombo and Nansha calls will be added into Loop 4 and the Fuzhou call will be added into Loop 5.

Loop 7 service in week 37 (westbound ETA Qingdao 07 September 2015). The westbound Qingdao call will be added into Loop 4 in the respective week, with the newly added Gdansk call being covered by the Loop 5 in the respective week.

Loop 4 service in week 38 (westbound ETA Ningbo 18 September 2015). The westbound Le Havre call will be added into Loop 6 in the respective week.

Loop 5 service in week 39 (westbound ETA Kwangyang 25 September 2015). The westbound Kwangyang and Busan calls will be added in other loops in the respective week.

The G6 Alliance continues to offer a variety of services between Asia and Europe covering all major port pairs with weekly sailings, and to make further service adjustments where necessary.

The G6 Alliance members are: APL, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, MOL, NYK and Orient Overseas Container Line.


Source : HKSG.

[280715.ID.BIZ] Ini Dua Cara KAI Optimalkan Aset Properti Miliknya

JAKARTA. Tak mau kalah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI juga akan semakin intensif, dan agresif mengupayakan kegiatan di sektor properti.

Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, menjelaskan, KAI saat ini punya dua strategi utama yang sedang gencar diusahakan. Dua strategi tersebut adalah kegiatan penertiban, dan kegiatan pengusahaan.

"Kegiatan penertiban, KAI berupaya mengembalikan semua aset-aset tanah dan atau bangunan agar bisa dimanfaatkan atau dikembangkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa KAI," jelas Edi kepada Kompas.com, Kamis (23/7/2015).

Sementara kegiatan pengusahaan, jelas Edi, aset-asetnya sedang diupayakan. Pengusahaan aset ini, ditujukan untuk pengembangan KAI juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Edi mencontohkan, pengusahaan aset ini adalah penataan area di sekitar stasiun yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan rumah susun (rusun), area komersial penunjang rusun, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya yang bersifat sebagai pelayanan publik.

"Strategi pengusahaan ini membuka peluang bagi swasta untuk bisa bekerjasama dengan KAI," imbuh Edi.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, total aset lahan KAI seluas 270,67 juta meter persegi yang tersebar di Pulau Jawa, dan Sumatera. Seluas 147,512 juta meter persegi atau 54 persen lahan di antaranya sudah tersertifikasi. Selebihnya 123,158 juta meter persegi atau 46 persen lahan belum tersertifikasi.

Dari aset tanah yang belum bersertifikat itu, seluas 1,618 juta meter persegi atau 1 persen masih dalam proses sertifikasi. Seluas 59,045 juta meter persegi atau 22 persen lahan, digunakan pihak lain tanpa perikatan, dan 44,04 juta meter persegi atau 16 persen lainnya digunakan, tapi tidak dibayar sesuai tarif sewa pasar.

Tak hanya itu, ada juga aset lahan KAI seluas 7,168 juta meter persegi atau 3 persen, diduduki dengan bukti baru, seluas 600.072 meter persegi lahan sedang dalam proses pengadilan, 9,96 juta meter persegi lahan alam status sengketa dengan instansi pemerintah, dan 462.030 meter persegi dalam validasi.

KAI sampai saat ini juga tengah menertibkan 16.424 unit aset properti berupa rumah dinas di Pulau Jawa dan Sumatera. Dari total aset rumah dinas sebanyak itu, sebanyak 8.517 unit rumah dinas atau 52 persen di antaranya sudah bersih dan jelas statusnya, 241 unit atau 1 persen masih dalam proses sertifikasi, 822 unit atau 5 persen masih digunakan pihak lain tanpa perikatan, 4.633 unit atau 28 persen aset masih digunakan, tapi tidak dikenakan tarif sewa.

Terdapat sejumlah 19 unit aset lainnya yang diduduki dengan bukti baru, 73 unit disengketakan dan masuk ke pengadilan, 653 unit aset disengketakan dengan instansi pemerintah, 1.325 unit masih dalam validasi, dan 140 unit dibongkar karena rusak. (Hilda B Alexander)


Sumber : Kontan, 24.07.15.

26 Juli 2015

[260715.EN.BIZ] Global Shippers Forum Frustrated Not Getting UN Recognition It 'Deserves'

THE Global Shippers Forum (GSF), which includes the US National Industrial Transportation League and Freight Management Association of Canada (FMA), said it faces "continuing frustration" trying to win formal accreditation by the UN's International Maritime Organisation (IMO).

"Accreditation to the IMO and other UN agencies will remain a key objective for us in 2015," said GSF chairman Robert Ballantyne, who is also president of the FMA of Canada.

Mr Ballantyne pointed to GSF's role at the IMO in working on a compromise for a new rule that will require verification of container weights, reported American Shipper.

The compromise worked out allows either weighing loaded containers or computing the weight based on the weight of the cargo, pallets, packing and securing materials, which wasn't much of a compromise for most shippers who opposed the weigh-ins altogether.

Other GSF work highlighted by Mr Ballantyne included backing the International Labour Organisation and United Nations Economic Commission for Europe on safe stuffing of containers, which added to shipper costs.

Granted, GSF stood against shipping alliances, a position shared by other shipper organisations, and also shared the failure of making no headway on that issue while winning the day on container weigh-ins, which imposed more costs.

GSF has had well publicised disagreements with the European Shippers Council and Asian Shippers' Council, which together have formed a rival group called the Global Shippers Alliance.



The GSF, which incorporated itself to participate in bodies such as UN agencies, purports to represent shippers, but has opposed the European Shippers Council and the Asia Shippers Council over container weigh-ins and other issues.

The GSF backed shipowners who have everything to gain from weigh-ins, leaving Asian and European shippers to pay for yet another expensive compliance cost.

From the start, objecting shippers asked whether the costs of mandatory weigh-ins would exceed the benefits, but found the IMO debate restricted to the method of weighing rather that whether it need be done.

THE Asian Shippers Council (ASC) quit the Global Shippers Forum because of membership rules that would have diluted its vote by allowing smaller regional councils, which it formerly represented, to join as full members.

That left the ASC free to join the European Shippers Council (ESC) in its opposition to mandatory container weigh-ins before loading because of the costs, red tape and lack of clarity over liability.

But Mr Ballantyne said the GSF membership continued growing in 2014 with shippers' councils from Australia, New Zealand, Sri Lanka and South Africa.

What's more GSF secretary general Chris Welsh received an MBE in the Queen's Birthday honours list in June.


Source : HKSG.