[301116.EN.BIZ] Hanjin's Demise Unlikely to Lead to Another Box Liner Going Belly Up: Alphaliner

ANOTHER bankruptcy of a major container shipping line following Hanjin Shipping's demise is unlikely in the near future according to Alphaliner, which believes industry stakeholders will learn to stave off a similarly disastrous result.

Speaking at the recent Asian Logistics and Maritime Conference (ALMC), Tan Hua Joo, executive consultant at Alphaliner, blamed governmental blunders for Hanjin's fall, while opining that state intervention would only "serve to prolong" the market downturn, according to Container Management.

Hanjin's collapse "gave a very good lesson on how not to handle a debt restructuring exercise," said MrTan. "I think there was also a complete misunderstanding on the part of the foreign creditors on what is driving the Korean domestic and political situation.

"All of the stakeholders involved will end up suffering more than if an agreement had been reached to save Hanjin," he added.

The recent announcement of the Japanese carrier tie-up has created a gulf between the top seven lines and the remaining large firms, leaving Hamburg Süd, Orient Overseas Container Line (OOCL), Yang Ming, Hyundai Merchant Marine (HMM) and Zim vulnerable, Tan stated.

"Something will have to give," he claimed, and more consolidation is the likely outcome.

In Mr Tan's opinion, Hanjin's bankruptcy "was clearly the case of political blundering taking precedence over economic common sense."

"It is becoming increasingly clear by now to any neutral observer that it was a strategic mistake for the Koreans to save HMM but allow Hanjin shipping to fail," he added.

Mr Tan also pointed out that the merger between COSCO and China Shipping would not have occurred if not for political interests getting involved.

The lack of "weaker players exiting the business" is preventing the industry from making a fast recovery, he added, as mass over-supply still plagues the sector.

According to Alphaliner data, the overall capacity of the container shipping market has grown six-fold in the last 20 years at an annual average of 10 per cent.

Although capacity did not increase hugely in 2016, an array of vessels ordered in the previous few years is set to enter the market.

Statistics from Alphaliner indicate that more than 110 container ships with a capacity of more than 9,000 TEU, comprising 1.5 million TEU in total, will enter the sector between the final quarter of this year and the end of 2017.

This represents 7 per cent capacity growth although after scrapping, a 5 per cent increase is expected according to Mr Tan.

Speaking at the same event, Steve Saxon, partner at McKinsey & Company, suggested that capacity additions, although undesired, could become inevitable as the Korean shipbuilding industry would be forced to offer favourable deals to shipowners in order to sustain itself.

Source : HKSG.

[301116.ID.BIZ] Eksportir Indonesia Diimbau Siap Hadapi Ketentuan Baru

Bisnis.com, JAKARTA - Eksportir Indonesia diimbau bersiap menghadapi hasil amandemen ketentuan anti dumping dan tindakan imbalan yang dikeluarkan Pemerintah AS.

Amandemen ketentuan anti dumping dan tindakan imbalan (anti subsidi) tersebut dilakukan pada The Trade Preferences Extension (TPE) Act pada Juni 2015 dan Trade Facilitation and Trade Enforcement (TFTE) Act pada Februari 2016.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dody Edward mengatakan kedua amandemen itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi para eksportir Tanah Air.

“Beberapa ketentuan amandemen tersebut memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi otoritas AS dalam memulai dan melakukan penyelidikan tindakan anti dumping dan tindakan imbalan terhadap produk impor ke AS. Ketentuan ini juga memihak industri domestik AS dalam proses penyelidikan tersebut sehingga berpotensi merugikan eksportir Indonesia yang dituduh melakukan ekspor dengan harga dumping atau mengandung subsidi ke AS,” jelas dia dalam pernyataan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (29/11/2016).

Perubahan atas dua regulasi itu dilakukan berdasarkan masukan dari industri domestik AS. Dalam ketentuan tersebut, otoritas AS seperti Department of Commerce (DOC), International Trade Commission (ITC), dan Customs & Border Protection (CBP) dapat tidak mengakui harga jual domestik produk Indonesia karena adanya peran pemerintah berupa kemudahan yang diberikan terhadap produk tersebut di pasar Indonesia.

Amandemen ini juga memberikan kemudahan kepada industri dalam negeri AS dan mengamanatkan para eksportir negara itu untuk mengalokasikan sejumlah data tambahan terkait faktor material serta non material produk yang diekspor.

Adapun amandemen TFTE memberi kewenangan lebih bagi CBP jika lembaga itu memiliki kecurigaan dumping atas barang impor yang masuk ke AS.

Namun, Dody menyatakan pihaknya bakal melakukan pengawalan dan pembelaan secara optimal kepada para eksportir Indonesia jika dituduh mengandung dumping dan subsidi.

Pada perdagangan Indonesia-AS, Negeri Paman Sam mengalami defisit sebesar US$8,64 miliar. Kemendag mengkhawatirkan defisit ini dimanfaatkan industri AS untuk melakukan tuduhan dumping dan subsidi, menyusul pergantian presiden tahun depan. Presiden AS terpilih diperkirakan bakal memperkuat trade enforcement melalui dumping, subsidi, serta peningkatan tarif.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati mengungkapkan Indonesia sering menjadi sasaran tindakan anti dumping dan subsidi AS. “AS telah menginisiasi 30 penyelidikan tindakan anti dumping dan tindakan imbalan (anti subsidi) atas produk ekspor Indonesia, di antaranya produk kertas, baja, produk kimia, serta makanan dan produk hasil industri lainnya,” papar dia.

Eksportir Tanah Air diminta memberikan perhatian lebih dan mengantisipasi pelaksanaan amandemen dua regulasi tersebut. Terlebih, produk unggulan Indonesia memiliki posisi pasar yang baik di AS, seperti untuk tekstil dan produk tekstil (TPT), kertas, logam, serta produk perikanan.

Sumber : Bisnis Indonesia, 30.11.16.

[291116.EN.SEA] Creditor Sells 4 Hanjin Tankers to Unnamed HK Company For US$58.6m

FOUR tankers owned by bankrupt Hanjin Shipping have been sold by South Korea's Woori Bank for US$58.6 million in a bid to claw back some debt. The four tankers were aged eight and nine years old.

Woori did not identify the buyers by name, merely stating they were a Hong Kong-based company. The ships are expected to be handed over by year end, reported Splash 24/7.

"Woori Bank's successful sale of the vessels is expected to positively affect ship sales of other financial institutions," the bank said in a statement. Creditors plan to soon sell another 40 ships.

Since Hanjin Shipping sought court receivership at the end of August, most of its assets have been put up for sale.

Source : HKSG.

[291116.ID.BIZ] Rerata Naik 8,25%, Ini Daftar Lengkap UMP Nasional 2017

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan Upah Minimum Provinsi di seluruh tanah air untuk 2017 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,25%. Untuk tahun depan, UMP tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,33 juta dan terendah adalah Provinsi DIY Rp1,33 juta.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Haiyani Rumondang mengatakan, sebanyak 30 dari 34 provinsi di Indonesia telah melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan, 4 provinsi melaksanakan penyesuaian pertahapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan 4 sisanya tidak mengikuti PP itu.

“Empat provinsi, yakni  Kalimantan Selatan, NTT, Papua dan Aceh, tidak sesuai PP No. 78,” kata Haiyani, seperti dikutip di laman setkab.go.id, Selasa (29/11/2016).

Dari 30 provinsi yang mengacu pada PP 78 tahun 2015 dalam menetapkan UMP, menurut Haiyani, ada 4 (empat) provinsi yang menetapkan UMP tahun 2017 dengan pentahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Keempat provinsi yang menetapkan UMP dengan pentahapan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan sebesar 10 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 8,27% Provinsi Maluku sebesar 8,45%, dan Provinsi Maluku Utara sebsar 17,48%,” jelas Haiyani.

Sementara, tiga provinsi yang pada 2016 tidak menetapkan UMP, lanjutnya, adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Rata-rata kenaikan UMP secara nasional pada 2017 adalah sebesar 8,91% dan UMP tertinggi yaitu DKI Jakarta, Rp3,35 juta,” kata Haiyani.

Dia menyebutkan penetapan Upah Minimum 2017 ditetapkan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang menggunakan laju inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Haiyani menilai kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25% itu cukup mengakomodir pengusaha maupun pekerja. Dia menilai hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah saat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dari 34 provinsi.

Berikut daftar penetapan UMP 2017 di 34 provinsi:

Aceh, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.500.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.118.500;

Sumatera Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.961.354, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.811.875;

Sumatera Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.949.284, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.800.725;

Bangka Belitung, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.534.673, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.341.500;

Kepulauan Riau, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.358.454, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.178.710;

Riau, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.266.722, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.095.000;

Jambi, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.063.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.906.650;

Bengkulu, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.737.412, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.605.000;

Sumatera Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.388.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.206.000;

Lampung, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.908.447, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.763.000;

Banten, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.931.180, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.784.000;

DKI Jakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp3.355.750, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp3.100.000;

Jawa Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.420.624, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.312.355;

Jawa Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.367.000;

Yogyakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.337.645;

Jawa Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.388.000;

Bali, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.956.727, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.807.600;

Nusa Tenggara Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.631.245, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.482.950;

Nusa Tenggara Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.525.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.425.000;

Kalimantan Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.882.900, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.739.400;

Kalimantan Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.258.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.085.050;

Kalimantan Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.227.307, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.057.528;

Kalimantan Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.354.800, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.161.253;

Kalimantan Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.358.800, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.175.340;

Gorontalo, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.030.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.875.000;

Sulawesi Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.598.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.400.000;

Sulawesi Tengah, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.807.775, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.670.000;

Sulawesi Tenggara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.002.625, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.850.000;

Sulawesi Selatan, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.435.625, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.250.000;

Sulawesi Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.017.780, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.864.000;

Maluku, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.925.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.775.000;

Maluku Utara, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.975.000, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp1.681.266;

Papua, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.663.646, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.435.000; dan

Papua Barat, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp2.421.500, naik dari UMP 2016 yang sebesar Rp2.237.000.

Sumber : Bisnis Indonesia, 29.11.16.

[281116.EN.SEA] Shipping Industry Forks Out $20b Annually to Reposition Empty Containers

SHIPPING lines globally spend up to eight per cent of their operating costs on repositioning empty containers, which costs the shipping industry between US$15 billion and $20 billion a year according to Boston Consulting Group (BCG).

Speaking at the Intermodal Europe event in Rotterdam, Johannes Schlingmeier, a consultant at BCG, said the huge number of empty container movements across the globe accounted for 15 per cent of all box movements in the US, 14 per cent in Latin America, 29 per cent in Europe, 16 per cent in the Middle East and 25 per cent in China.

Mr Schlingmeier's colleague, Christian Roeloffs, told The Loadstar that the problem arose from a mixture of structural trade imbalances and liner and network inefficiency. "Against structural imbalances ?such as those seen in an economy that exports more, China's, for instance little can be done," he said.

"However, our analysis shows that 33 per cent of repositioning costs arise from company inefficiencies."

BCG believes these issues can be addressed by increasing transparency between container operators and shippers looking to transport goods through digital interchange platforms.

These platforms analyse markets to find empty units, vessel space and slots to link shippers with goods to move to empty containers, and BCG analysis of its own platform [xChange] shows that each interchange saves roughly $200, on average, for both parties.

Mr Roeloffs said: "Platforms like xChange link people looking for capacity to people with empty containers, much like Airbnb. The goal of the platform is to supply a mutually beneficial system that has the potential to save $20 million a year."

Since xChange was launched last year with 10 customers, a further 57 have come onboard. Mr Schlingmeier believes that with container growth now falling below GDP growth, the pressure will intensify on shipping lines to scale up and improve efficiency.

Source : HKSG.

[281116.ID.BIZ] Bangun Service Center, DHL Investasi Rp 16 Miliar

JAKARTA. Perusahaan penyedia jasa pengiriman barang ekspres, DHL Express mulai mengoperasikan service center di Solo, Jawa Tengah. Service center itu dibangun di area seluas 1.419 meter persegi dengan investasi senilai Rp 16 miliar.

Nantinya, aset ini memungkinkan DHL Express memproses 340.000 kiriman dan menangani berat kiriman hingga 1,3 juta kilo per tahun. Fasilitas modern ini dilengkapi dengan peralatan canggih seperti motorized conveyor, reweighing dan dimensioning system. Selain itu, ada pula sistem kontrol akses dan alarm serta 45 kamera CCTV untuk memastikan keamanan setiap kiriman.

Fasilitas ini juga memiliki kemampuan vehicle drive-in sehingga kiriman dapat terlindungi lebih baik dari cuaca buruk. Fasilitas ini didukung oleh delapan karyawan, termasuk tiga karyawan yang memiliki sertifikasi menangani kiriman dangerous goods, sehingga semua kiriman yang diproses mengikuti regulasi IATA mengenai dangerous goods.

Service center itu bagian dari ekspansi perusahaan. Baru-baru ini, DHL Express juga menambah gateway di Jakarta dan meluncurkan layanan Mobile Service Station. Berbagai ekspansi itu bertujuan menyediakan akses lebih baik bagi para pelaku usaha lokal menuju pasar global.

“Pembukaan Solo Service Center yang baru ini memampukan kami untuk melayani pelaku usaha lokal lebih baik lagi, dengan memberikan mereka akses ke pasar internasional,” kata Ahmad Mohammad Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia dalam keterangan resmi, Senin (28/11).

Selain itu, Ahmad menyebut, pembangunan service center juga untuk membantu pelaku usaha melakukan perdagangan ke pelanggan di seluruh dunia. Dengan didukung jaringan global ke lebih dari 220 negara dan teritori, DHL Express membantu UKM untuk menjangkau pasar global. "Fasilitas ini adalah bukti kerjasama yang kuat untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Ahmad, kota-kota di Jawa Tengah, seperti Semarang dan Solo, berotensi besar untuk tumbuh. Terutama karena banyaknya penyebaran usaha kecil dan menengah di area tersebut. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (Indonesia Investment Coordinating Board), tingkat investasi domestik ke Jawa Tengah meningkat 1.483% antara 2010 dan 2013. Ini memberikan sinyal adanya minat yang kuat di area tersebut.

Sumber : Kontan, 28.11.16.

[271116.EN.BIZ] Maersk Goes Big On Reefers, Says Brazil Trade Will Rise 1pc in 2017

MAERSK Line says the decline of Brazil's global trade appears to be over after a five-year slump and trade is expected to grow one per cent next year.

"Everybody was expecting the economy to recover. So things are not getting worse," Maersk east coast South America trade manager Antonio Dominguez told American Shipper.

Exports will do slightly better than imports, which are forecast to be flat next year, said Mr Dominguez.

Low demand for imports has limited export growth by creating a shortage of ships and containers needed to move commodities out, which are still much in demand given the devaluation of the Real.

The big export is soybean, once moved as bulk but is now containerised, so smaller purchases can be made as well as keeping grain varieties separate. Another high volume export is pulp and paper, also being increasingly containerised.

"The export potential is being capped by the import market," he said.

The big plus is the reefer trade, according to Maersk, which has posted 10 to 15 per cent increases to China in the last year.

Reefers have gained as technology allows perishables to stay fresh longer and carriers offer faster transit times with some carriers are investing more in this market.

Maersk has ordered 50,000 new reefer boxes, bringing its average fleet age down to 7.9 years compared to the industry average of 12 years.

Source : HKSG.

[271116.ID.BIZ] PT KAI Luncurkan Aplikasi Pemesanan Makanan

JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI)  melakukan inovasi guna meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa kereta api. Teranyar,  perusahan pelat merah ini meluncurkan aplikasi KAI Access yang memungkinan pengguna KA memesan makanan dan minuman jauh-jauh hari sebelum melakukan perjalanan.

Peluncuran KAI Access digelar pada Jumat (25/11). Melalui aplikasi tersebut, pengguna jasa KA dapat menikmati layanan Meals Pre-Order.

Inovasi ini memberikan kemudahan bagi pelanggan memilih dan memesan makanan dan minuman sesuai keinginan yang nantinya akan dinikmati selama perjalanan dengan KA. Selain itu,  pelanggan juga dapat menentukan lokasi dan waktu penyajian makanan.

“KAI Access merupakan salah satu upaya untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan KAI dan selanjutnya akan dikembangkan dengan layanan lain sehingga penumpang akan semakin mudah dalam mendapatkan produk KA dan layanan terkait sesuai kebutuhan penumpang,” ujar Direktur Utama PT KAI, Eddy Sukmoro dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Sabtu (26/11).

Inovasi ini dilakukan KAI melalui anak usahanya PT Reska Multi Usaha yakni perusahaan yang khusus mengelola restorasi selama perjalanan di atas KA.

Dengan layanan pre-order meals melalui KAI Access ini, para pengguna jasa KA dapat melakukan pemesanan miniamal dua hari sebelum keberangkatan. Pemesanan dapat dilakukan saat memesan tiket melalui aplikasi KAI Access.

Setelah pemesanan tiket berhasil dilakukan, pada halaman smartphone akan muncul link “Meals Pre-Order” yang ketika diklik akan muncul daftar pilihan menu makanan, minuman, dan snack yang bisa dipesan.

Setelah memilih menu makanan atau minuman yang akan dipesan akan muncul total harga pesanan yang dapat dibayarkan melalui ATM ke rekening Reska Multi Usaha yang tercantum pada email/sms notifikasi pemesanan yang diterima pelanggan.

Pembayaran dapat dilakukan maksimal tiga jam setelah notifikasi konfirmasi pembelian diterima pelanggan. Ke depan, pelanggan dapat melakukan pembayaran layanan ini dengan menggunakan kartu kredit.

Namun, untuk sementara, layanan pre-order meals ini hanya dapat dinikmati pada KA di Pulau Jawa.  Bagi masyarakat yang telah membeli tiket KA di channel eksternal lainnya namun ingin juga melakukan pre-order meals, dapat mengakses website https://tiket.kereta-api.co.id/ dan meng-klik banner “Meals Pre-Order” atau  melalui aplikasi KAI Access.

Pelanggan tinggal mengetikkan kode booking tiket KA untuk dapat mulai memilih menu yang tampil di layar komputer atau smartphone.

Sebelumnya, Reska Multi Usaha telah melakukan inovasi denganmeluncurkan layanan pemesanan makanan dan minuman pre order (pre-order meals) untuk di perjalanan melalui website https://tiket.kereta-api.co.id.

Sumber : Kontan, 27.11.16.

[261116.EN.AIR] Volga-Dnepr Ends An-124-100 Freighter Aircraft JV With Antonov Airlines

RUSSIA's Volga-Dnepr Group's Ruslan International An-124-100 joint venture with Antonov Airlines is to be terminated at the end of 2016, ten years after their partnership was set up to create the world's largest commercial fleet of An-124 'heavy-lift' freighter aircraft.

The two companies established the joint venture to jointly market their combined An-124-100 fleets, the two largest in the world, with the aim of improving availability of the unique ramp loading cargo aircraft for customers all over the world, reported Lloyd's Loading List.

When the partnership was formed some customers had concerns about their dominant position in the market, with Volga-Dnepr and Antonov collectively controlling 80 per cent of the world's commercially available An-124 aircraft. However, the two successfully argued that the efficiency benefits of joint management of the fleets of this aging aircraft type outweighed the risks.

Volga-Dnepr gave no reasons for ending the partnership, although reports suggest that it was Antonov that terminated the relationship. In August, Antonov released a statement that it would press international aviation regulation authorities to bar all Russian An-124 operators from international operations if they used other maintenance suppliers to carry out maintenance and certification services on the aircraft.

As the aircraft type's designer and certificate holder, Antonov said use of other maintenance suppliers on the aircraft was illegal, because only Antonov could sign off on any technical documents and inspection certificates.

That move by Antonov was reportedly in retaliation against the Russian Air Force and Volga-Dnepr's efforts to use an Ilyushin Design Bureau facility to carry out MRO services on locally-based An-124s, according to the website ch-aviation.com. Ukraine had then announced its withdrawal from the Ukraine-Russia-NATO Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), a major Ruslan customer, ch-aviation.com said.

However, Volga-Dnepr stressed that the group's "business collaboration with Antonov will continue for the technical aspects of airworthiness and flight safety support of its An-124-100 fleet".

Commenting on the implications of the separation, Volga-Dnepr said: "As the major shareholder in Ruslan International and as the operator of the world's largest An-124 fleet, Volga-Dnepr has the full capability to continue to support all existing customer contractual obligations."

Vice president for development and special projects at Volga-Dnepr, Dennis Gliznoutsa, said: "We are free to take commercial decisions that are in the best interests of our group and our customers, and this represents a new and exciting chapter for Volga-Dnepr Group as we continue to build upon the reputation we have earned for service quality and reliability over more than 26 years."

He continued: "We now have an even more diverse and capable product offering for our customers under our 'Cargo Supermarket' concept, which combines our growing An-124, IL-76TD-90VD, Boeing 747 and 737 freighter fleet and logistics services."

Source : HKSG.

[261116.ID.BIZ] Pelni Layani Rute Jakarta - Sibolga Akhir Tahun

JAKARTA. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan melayani pelayaran ke Padang, Gunung Sitoli dan Sibolga akhir tahun ini. Pelayaran ini untuk melayani permintaan masyarakat pada angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

Jadi bagi warga Padang, Gunung Sitoli serta Sibolga Sumatera Utara dan sekitarnya yang merantau di Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya di Jawa bisa pulang kampung akhir tahun ini dengan berlayar menggunakan kapal.

Direktur Operasi Pelni, Daniel E. Bangonan mengatakan pihaknya akan mengoperasikan KM. Lawit ke Padang- Gunung Sitoli dan Sibolga. Kapal tersebut akan berlayar ke tiga kota itu sebanyak dua kali pelayaran.

Pada pra Natal 2016 & Tahun baru 2017, kapal tipe 1.000 pax buatan Jerman tahun 1985 itu akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Selasa (20/12) pukul 01.00 dini hari. Kapal tiba di Padang pada hari Kamis (22/12) pukul 05.00, Gunung Sitoli Jumat (23/12) pukul 05.00 dan tiba di Sibolga pada hari yang sama pukul 14.00.

Kemudian kapal akan langsung kembali dari Sibolga ke Jakarta, berangkat pukul 16.00 WIB dan tiba di Padang pada Hari Sabtu (24/12) pukul 11.00, berangkat kembali pukul 15.00 dan tiba di Tanjung Priok Senin (26/12) pukul 19.00.

Pelayaran kedua akan dilakukan pada purna Natal dan tahun baru berangkat dari Tanjung Priok pada Rabu 4 Januari 2017 pukul 01.00 dan akan tiba di Padang Sabtu (7/1) pukul 05.00. Di Gunung Sitoli tiba pada Minggu (8/1) pukul 05.00 dan Sibolga pukul 14.00.

Kapal kembali ke Jakarta dari Sibolga hari Minggu (8/1) pukul 16.00 dari Padang Senin (9/1) pukul 15.00 dan tiba di Tanjung Priok Jakarta Rabu (11/1) pukul 19.00.

Pelayaran kapal ke Padang sebelumnya dilayani secara rutin dan terjadwal dengan kapal Pelni, namun seiring makin menurunnya jumlah penumpang akibat adanya maskapai pesawat udara berbiaya murah membuat pelayaran dihentikan sekitar 5 tahun silam.

Pelni melayani rute ke Padang, Sumatera Barat hanya setahun sekali sesuai permintaan masyarakat. Kerinduan warga Padang-Gunung Sitoli dan Sibolga yang tinggal di Jakarta, akan terobati bila mudik dengan kapal Pelni.

Untuk tiket Kapal Lawit ke Padang, Gunung Sitoli dan Sibolga akan dibuka mulai Jumat (25/11) besok. Tiket kapal dapat dibeli di loket-loket Pelni, agen, ATM BRI dan Contact Center Pelni 162.

Pelni telah memperbaiki sistem tiketing dengan New Pelni Ticketing Service (NPTS), di mana membeli tiket semakin mudah karena selain beli di agen dan loket-loket Pelni, dalam waktu dekat tiket kapal Pelni dapat dibeli di gerai Indomaret dan Alfmart.

“ Harga tiket KM. Lawit Jakarta-Padang Rp 285.000,- Gunung Sitoli Rp 398.000 dan Sibolga Rp 402.000,- tiket sudah termasuk makan, dan asuransi. Semua kelas ekonomi.” ungkap Daniel

Berlayarnya KM. Lawit ke Padang dapat menjadi ajang nostalgia bagi para perantau minang di Jakarta, Bandung dan kota-kota lain di Jawa yang pada masa lalu menggunakan kapal laut Pelni ketika merintis usaha.

Pelni memfasilitasi pelayaran tersebut pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 sebagai sarana transportasi sekaligus untuk mengenang masa lalu bernostaligia bersama kapal Pelni.

Sumber : Kontan, 24.11.16.

[251116.EN.AIR] Branson to Launch New Tool For Shippers to Cut Carbon Emissions

BUSINESS magnate Sir Richard Branson's global carbon reduction NGO the 'Carbon War Room' plans to launch in one years' time a new tool on its ShippingEfficiency.org website that is designed to help global shippers and supply chain managers increase operational efficiencies, lower costs and reduce carbon emissions.

The tool will offer a free-to-access and fully transparent look at how ships are operated based on real-world satellite data.

This free and publicly accessible information will give shippers simple, consistent data to understand the efficiency of their transport networks. It will also allow them to identify potential inefficiencies, find opportunities to optimise operations and reduce costs for everyone.

The new tool will be launched on November 30 2017 at the World Ocean Council's Sustainable Ocean Summit in Rotterdam.

Source : HKSG.

[251116.ID.BIZ] Pemerintah Siapkan 4 Holding Baru

JAKARTA — Kementerian BUMN menyiapkan pembentukan empat holding BUMN baru yang terdiri dari sektor farmasi, perkapalan dan industri strategis, asuransi, dan maritim pada 2017.

Dengan demikian, jumlah holding yang akan dibentuk oleh Kementerian BUMN sebanyak 10 sektor di mana 6 holding di antaranya dalam proses pembentukan yang terdiri dari sektor minyak dan gas, tambang, jalan tol dan konstruksi, bank, perumahan dan pangan.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan konsep holding BUMN tersebut. “Saya selalu bilang enam tahun ini, itu cuma masalah waktu saja, tahun depan empat holding ,” katanya, Rabu (23/11).

Sejauh ini belum dapat diketahui secara pasti BUMN mana saja yang akan bergabung dalam empat holding baru tersebut pada 2017. Dalam sektor farmasi, BUMN yang memiliki kegiatan utama di bidang itu adalah PT Kimia Farma (Persero) Tbk., PT Indofarma (Persero) Tbk., dan PT Bio Farma (Persero).

Selain itu, terdapat anak usaha BUMN yang bergerak di sektor farmasi yaitu PT Phapros Tbk., milik PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Isu mengenai konsolidasi BUMN farmasi telah muncul sejak beberapa waktu lalu, tetapi belum terealisasi sampai saat ini.

Sementara itu, BUMN yang bergerak di sektor perkapalan dan industri berat adalah PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Pal Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Barata Indonesia (Persero).

BUMN yang bergerak di sektor industri strategis antara lain PT Pindad (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Dahana (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia.

Di samping itu, BUMN yang bergerak di sektor asuransi umum antara lain PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) serta PT Asuransi Jasa Indonesia. Salah satu BUMN, PT Asuransi Jiwasraya, bergerak di sektor asuransi jiwa.

Terakhir, BUMN yang bergerak di sektor maritim antara lain PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Djakarta Lloyd, dan PT Pelni (Persero).

Selain itu, PT Kawasan Industri Medan (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero), PT Kawasan Industri Makassar (Persero), PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (Persero).

PRIORITAS

Aloysius mengatakan pihaknya masih memproses pembentukan enam holding BUMN pada 2016. Dua sektor yakni minyak dan gas serta tambang akan menjadi prioritas pemerintah sebelum tutup tahun ini. Empat sektor lainnya dianggap akan terbentuk setelah dua sektor prioritas itu terbentuk yang berarti berpotensi mundur tahun depan.

Menurutnya, Kementerian BUMN akan menggelar diskusi dengan Komisi VI DPR terkait pembentukan holding BUMN tersebut. Sejauh ini, Kementerian BUMN belum pernah menggelar rapat dengar pendapat secara terbuka yang membahas holding BUMN secara rinci.

Pemerintah sekarang juga tengah menyiapkan revisi PP No.44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagai salah satu dasar hukum pembentukan holding BUMN tersebut.

Dalam kesempatan lain, Managing Director Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI) Toto Pranoto menyatakan 25 BUMN besar menghasilkan pendapatan konsolidasi sebesar 90% dari seluruh total pendapatan 119 BUMN.

“Artinya, pemerintah cukup mengelola top 25 secara fokus, mengendalikan mereka dalam beberapa holding company, sehingga harapan untuk meningkatkan kinerja BUMN bersaing dengan Temasek dan Khazanah bisa terwujud,” paparnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/11).

Khazanah adalah holding perusahaan milik negara di Malaysia, sedangkan Temasek holding untuk perusahaan di Singapura.

Sumber : Bisnis Indonesia, 24.11.16.

[241116.EN.BIZ] IATA to Launch New Platform to Simplify Shipment Management

SMALL- and medium-sized air freight forwarders will be able to create, send and manage electronic air waybills (e-AWB), house bills and electronic consignment security declarations, using a new online platform to be launched by the International Air Transport Association (IATA).

This low-cost online tool, eAWBLink, also allows forwarders to receive shipment status updates from airlines electronically, track shipment status and receive shipment alerts. Documents can also be printed from the system. Partners involved in the development of the tool are Mphasis, Descartes and Hewlett Packard Enterprises, reported Aircargonews.

"eAWBLink provides a window to over 120 carriers through our industry partners. Overall the e-AWBLink is a tool that will simplify day-to-day business," IATA said in a promotional video. "The goal of the eAWBLink is to allow forwarders to switch to the e-AWBs and join the e-cargo community."

The launch of the new tool comes as the air cargo industry continues to struggle with the adoption of electronic technology. Smaller forwarders and Customs agents in less developed parts of the world are often accused of holding up the development of electronic processes because they lack the relevant systems.

The latest figures from IATA show that e-AWB adoption has continued to improve this year, although at a slower pace than hoped. At the start of the year, e-AWBs accounted for 37.2 per cent of the total number of air waybills processed. By September this figure had edged up to 42 per cent, but reaching IATA's target of 52 per cent penetration by year-end looks unlikely.

Source : HKSG.

[241116.ID.BIZ] Unit Khusus Siap Dibentuk

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana membentuk unit khusus yang menangani proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development guna memudahkan koordinasi dan pelaksanaan proyek.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso menyatakan, selama ini pembahasan mengenai NCICD atau megaproyek Garuda berada di lintas kementerian, antara lain Bappenas, Menko Perekonomian, dan Kementerian PUPR.

Keberadaan unit khusus yang fokus menangani proyek tersebut dinilai akan memudahkan koordinasi dan mengefisienkan waktu.

“Pak Basoeki menginginkan kalau bisa di kami saja ada unit khusus yang nantinya bisa mendiskusikan masterplan, pembebasan lahan, sanitasi, dan keseluruhan,” ujarnya, Rabu (23/11).

Menurut Iman, gagasan yang diusulkan oleh Menteri PUPR tersebut juga selaras dengan rekomendasi Bappenas yang telah menyelesaikan kajian ulang selama enam bulan terhadap rencana induk proyek tersebut.

Dia menilai, Menteri PUPR telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menko Perekonomian meskipun baru secara informal.

Dirjen menambahkan, saat ini pemerintah memfokuskan pembangunan proyek tersebut pada Fase A yaitu pembangunan tanggul pantai sepanjang total 120 kilometer, di mana 62 kilometer terletak di garis pantai dan 57 kilometer terletak di muara sungai.

“Sekarang kami fokus di coast line ini karena untuk antisipasi banjir Jakarta. Mengenai unit khususnya, nanti bisa berada di bawah Ditjen SDA atau BPIW ,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Basoeki menjelaskan bahwa berdasarkan rapat Rapat Kabinet pada April 2016 diputuskan agar proyek ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Menurutnya, NCICD bukan hanya proyek penanggulangan banjir, melainkan juga proyek pemulihan lingkungan hidup secara keseluruhan.

"Akan ada instansi yang akan dibentuk di bawah Kementerian PUPR untuk menangani proyek ini secara khusus mulai 2017," ujarnya.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata menjelaskan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, langkah prioritas yang harus segera dilakukan pemerintah di antaranya menangani penurunan muka tanah.

Hal itu dilakukan dengan menyediakan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang lebih berkesinambungan. Pembangunan tanggul di titik-titik kritis merupakan bagian dari upaya menyelamatkan Jakarta dari ancaman banjir rob.

“Kita tunjukkan bagaimana ini direncanakan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, kemudian juga mengatasi masalah kebencanaannya, pelayanan dasar dan pengelolaan tata ruang supaya membuat Kota Jakarta dengan Tangerang dan Bekasi bisa berkelanjutan,” ujarnya.

PERUSAHAAN BELANDA

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan, pembicaraan lebih jauh dan mendetail terkait dengan proyek NCICD kemungkinan dilakukan dalam pertemuan salah satu perusahaan swasta dari Belanda yang juga bergerak di bidang reklamasi, yakni Van Oord dengan Presiden Joko Widodo.

Meski tak mau mengungkapkan secara mendetail rencana itu, dia menyatakan, kerja sama pengembangan NCICD memang giat dilakukan kedua belah pihak. Apalagai, Belanda memang memiliki spesialisasi dalam bidang penggalian pantai untuk dibuat pelabuhan, tanggul, dan terminal di kanal.

“Ini bisa dimanfaatkan, pembangunan NCICD itu kan banyak menggunakan konsultan dengan Belanda. Bisa jadi, diangkat pada pertemuan nanti. Itu kan proyek besar dan penting. Kalau enggak bisa ambles Jakarta” katanya.

Van Oord melalui siaran persnya menyatakan, telah menandatangani perjanjian kemitraan baru dengan Pemprov DKI Jakarta untuk saling bertukar pengetahuan tentang pengelolaan air perkotaan dan dampak perubahan iklim selama tiga tahun.

Van Oord bergabung sebagai mitra baru untuk berbagi pengetahuan di bidang reklamasi lahan dan pengerukan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution juga mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng beberapa perusahaan swasta dari Belanda untuk mengembangkan proyek ini.

"Mereka banyak ahli di bidang maritim, pelabuhan, kapal. Mereka khususnya akan membantu mengembangkan NCICD dan Kuala Tanjung," katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 24.11.16.

[231116.EN.BIZ] DHL eCommerce To Enhance Services For Japanese e-tailers And Marketplaces

DHL eCommerce, a division of Deutsche Post DHL Group (DPDHL Group), plans to open an outbound cross-border eCommerce distribution centre by April 2017 in Narita, Japan, in a move to widen the range of e-commerce logistics services available to e-tailers and marketplaces operating in the country.

At the same time, new shipping products will offer greater choices to reach consumers in Europe, US and the UK and the services will focus on reliability and value-for-money and will be tailored according to the unique needs of e-tailers and marketplaces in the Japanese market. This latest development by DHL eCommerce will help drive Japan's booming cross-border e-commerce market, which is growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 16 per cent and estimated to hit over EUR1.1 billion (US$1.2 billion) in 2018.

DHL Parcel International Direct, a cross-border shipping product, will offer affordable deliveries from Japan to the US and the UK with transit times of 4 to 6 business days, a game changer in the current Japanese logistics landscape.

Another cross-border shipping product, DHL GlobalMail Packet Plus will offer the best rates for Japan - Europe deliveries, with transit times of 5 to 10 business days and a high degree of visibility into the status of packages, the company said in a statement.

With an estimated cross-border e-commerce value of US$40.8 billion, the US is one the top export destinations for Japan's e-commerce products with about 25 per cent of digital shoppers in the country have made a cross-border purchase in the past 12 months.

Europe also presents a tremendous opportunity for Japanese e-tailers. There are currently 303.1 million digital buyers in the region and total e-commerce sales volume has hit US$370.3 billion.

Managing director of DHL eCommerce Japan Yoshihiko Sasaki said: "E-commerce companies are not limited by geographical borders and have the flexibility to offer services and products to customers in other countries. By combining the deep understanding of the Japanese market which DHL eCommerce has, with the warehousing and transport management capabilities of our sister division, we will be able to explore operations such as fulfillment as part of a global partnership for our customers."

Source : HKSG.

[231116.ID.BIZ] Tok! Palu Diketok, UMK Jabar 2017 Resmi Naik 8,25%

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya "mengetok palu", meresmikan Upah Minimum Karyawan (UMK) di kabupaten/Kota  2017.

UMK 2017 Provinsi Jawa Barat ditetapkan naik dengan persentase 8,25% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

"Kebijakan ini berdasarkan kebijakan ekonomi paket 4," kata Ferry saat konfrensi pers di ruang Malabar Gedung Sate Kota Bandung, Senin (21/11/2016) malam.

Ferry menyebutkan, untuk nominal tertinggi pada UMK 2017 di Jawa Barat, tetap dipegang oleh Kabupaten Karawang dan terendah dipegang oleh Kabupaten Pangandaran.

"Upah tertinggi, UMK 2017 ada di Karawang 3,6 juta, terendah Pangandaran Rp1,4 juta. Rata I rata Rp2,324,555. Sedangkan untuk Kota Bandung di 2017 mencapai Rp2,843,662," terangnya.

Menurutnya ada sejumlah hal yang menjadi dasar penetapan UMK 2017 seperti UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 89 ayat 1 dan 3, surat edaran Mendagri kepada seluruh gubernur di Indonesia (Nomor: 500/3859/SJ tanggal 17 Oktober 2016) tentang hasil evaluasi penetapan upah minimum tahun 2016 dan persiapan penetapan upah minimum tahun 2017.

"Kemudian surat Menaker RI Nomor: B.175/Men/PHIJSK-Upah/X tanggal 17 Oktober 2016 tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestic bruto tahun 2016," paparnya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 22.11.16.

[221116.EN.SEA] 100 More Panamaxes Need To Be Scrapped To Right Supply-Demand Imbalance

ONE hundred more panamax ships need to be added to the 50 scrapped since the expanded Panama Canal opened in June if a start is to be made on the rebalancing supply and demand in container shipping, says Paris research house Alphaliner.

"Only such a drastic reduction can elevate [charter] rates from their current all-time low of US$4,200 to $4,500 per day," said Alphaliner.

So far, 120 panamax ships of 4,000- to 5,300 TEU have been removed from the Asia-US all-water trade to the east and Gulf Coast ports.

Alphaliner said a further 30 to 40 panamaxes will be removed from the trade over the next couple of months, idling 150 to 160 units by the end of the first quarter of 2017.

Non-operating owners are suffering the most as carriers redeliver chartered vessels at an ever faster pace, to the point where it forms the bulk of the idle tonnage in the panamax range.

Many cash-strapped owners can't afford the survey-related costs, and the vessels are instead being laid up, sold for scrap, or sold to bargain buyers at distressed prices, Alphaliner said.

Owners might also be tempted to wait for an increase in scrap prices, which currently hover at only $300 per ton, compared with more than $500 in 2008 and 2011.

Alphaliner said the structure of the classic panamax fleet currently led to a paradoxical situation: while non-operating owners have many idle panamaxes, carriers kept them as candidates for scrap.

"As an illustration, 68 of the 78 maxi-panamaxes aged 14 years and over are either owned or long-term chartered by carriers, whereas only 10 such vessels are traded by non-operating owners on the liquid market. Of the 23 handy panamaxes (258 metres to 272 metres) aged 14 years and over, only 10 are controlled by carriers," the analyst said.

A possible solution for carriers reluctant to scrap older maxi-panamaxes, Alphaliner said, would be to swap them for younger and more economic panamaxes, purchased at competitive prices from the non-operating owners in "buy & scrap" schemes.

"For the moment though, this suggestion is bound to hit a wall as carriers benefit from the ultra cheap charter rates that the ship overhang causes. Shipping lines are, therefore, in no hurry to enter into any such schemes," said Alphaliner.

Source : HKSG.