[010413.ID.BIZ] Ini 2 Solusi yang Ditawarkan MTI Terkait Penarikan Gerbong KRL Ekonomi

Jakarta - PT KAI akan menarik gerbong KRL Ekonomi lawas karena dinilai sudah tak layak beroperasi. Penetapan tarif tunggal seperti Commuter Line menimbulkan gejolak. Ada 2 solusi yang ditawarkan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Apa saja?

"Ada 2 alternatif. Menurut PT KAI kan ada yang dinaikkan harganya, tetapi ada yang diturunkan, jadi sistemnya single tarif. Ketemu di tengah Rp 6 ribu-Rp 7 ribu," kata ketua bidang advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas.

Hal itu disampaikan dia usai roundtable discussion reformasi kereta api perkotaan bertema 'Menuju Peran sebagai Tulang Punggung Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan' di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2013).

"Kedua, tetap seperti sekarang tarifnya tapi subsidi tepat orang. Subsidinya digunakan untuk pengguna KRL ekonomi. Identifikasinya harus dimulai dari sekarang sebelum kebijakan itu diterapkan," imbuh dia.

Masalah tarif ini harus dipikirkan betul karena tak semua bisa menutupi biaya transportasi bila KRL tetap Rp 8 ribu - Rp 9 ribu.

"Misal guru-guru yang gajinya Rp 1,2 juta, kalau harus membayar tiket Rp 9 ribu dari Bogor, PP Rp 18 ribu. Belum dengan transportasi sambungannya, tentu mereka tidak akan bisa hidup," kata Darmaningtyas memberikan contoh.

Belum lagi, kemungkinan masyarakat bisa beralih ke kendaraan pribadi kembali. Contohnya saja, saat tiket KRL Commuter Line naik dari Rp 7 ribu - Rp 8 ribu sampai Rp 9 ribu. Efeknya, banyak yang jadi beralih ke KRL Ekonomi sehingga KRL menjadi semakin padat.

"Penumpang ekonomi membludak dari pagi sampai sore. Artinya banyak orang yang turun tangga. Artinya banyak yang tadinya naik AC menjadi nonAC. Bukan hanya itu, masyarakat akan melakukan perlawanan," jelas dia.

PSO Dipangkas DPR

Public Service Obligation (PSO) alias subsidi kereta ekonomi tahun 2013 ini dipangkas oleh DPR. Kemenkeu yang mengajukan Rp 804 miliar bagi PSO PT KAI hanya disetujui DPR Rp 704 miliar. Nilai PSO 2013 ini lebih kecil dari PSO tahun 2012 yang sebesar Rp 770 miliar.

Namun menurut Darmaningtyas, pemangkasan PSO itu tak akan membuat PT KAI merugi.

"Ternyata dalam PSO itu termasuk 10 persen keuntungan PT KAI. Jadi dengan mengoperasikn KRL ekonomi, PT KAI tidak akan rugi karena dalam PSO itu sudah ada item keuntungan 10 persen," jelas Darmaningtyas.

Sumber : detikFinance, 27.03.13.