[040420.ID.BIZ] Maskapai Penerbangan Global Tarik Utang hingga US$17 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan global, salah satu industri paling terpukul di tengah krisis virus Corona, telah mengumpulkan lebih dari US$17 miliar pinjaman bank sepanjang Maret 2020 untuk menopang kondisi keuangan.

Dilansir Bloomberg, Senin (30/3/2020), operator penerbangan di AS menjadi yang paling aktif meminjam dan sejauh ini meraup total US$12,5 miliar.

Delta Air Lines Inc. adalah peminjam teratas bulan ini, mengantongi US$ 5,6 miliar, diikuti oleh Singapore Airlines, yang memperoleh pinjaman senilai 4 miliar dolar Singapura atau US$2,8 miliar, dan United Airlines Holdings Inc., yang mengumpulkan US$2,5 miliar.

Industri penerbangan telah mengajukan pinjaman baru atau menggunakan fasilitas kredit yang dimiliki sebelum krisis ini terjadi.

Sementara itu, perusahaan di semua industri secara global telah mengumpulkan lebih dari US$230 miliar dari bank komersial sejak awal Maret sebagai tanggapan terhadap virus.

Data menunjukkan, sebelas maskapai lain, termasuk British Airways Plc dan Etihad Airways PJSC, memiliki fasilitas kredit gabungan sekitar US$8 miliar yang mungkin belum digunakan. Industri penerbangan meminta masing-masing pemerintah untuk mengucurkan bantuan, termasuk maskapai penerbangan yang berbasis di Jerman, Thailand, dan AS.

Di AS, industri penerbangan mendapat jatah US$61 miliar dari total stimulus US$2 triliun yang disetujui Presiden Donald Trump pekan lalu. Maskapai penerbangan AS akan mendapat akses ke fasilitas pinjaman federal. Selanjutnya, jika perusahaan bersedia melepas sebagian sahamnya pada pemerintah, akan ada bantuan tunai langsung di bawah anggaran stimulus virus corona yang disepakati oleh anggota parlemen dan Gedung Putih.

Maskapai penerbangan yang memenuhi syarat akan menerima total US$25 miliar dukungan gaji. Sedangkan perusahaan kargo mendapat jatah US$4 miliar dan kontraktor penerbangan akan menerima US$3 miliar. Sementara itu, bandara akan mendapatkan US$10 miliar dalam bentuk hibah.

Kesepakatan itu juga mencakup pinjaman senilai US$17 miliar yang diperuntukkan bagi perusahaan yang dianggap penting bagi keamanan nasional, salah satunya Boeing Co. Namun, Toomey mengatakan bahwa bagian dana itu tidak hanya untuk Boeing. 

Sementara itu, di tengah gelombang karantina dan pembatasan perjalanan di seluruh dunia, sejumlah maskapai ramai-ramai memarkir armadanya. Dilansir The National, jumlah pesawat yang diparkir dan tak beroperasi di seluruh dunia telah mencapai 8.500 sejak awal 2020. Menurut data perusahaan riset penerbangan Cirium, jumlah terbesar berada di Eropa. Di Timur Tengah, sekitar 700 pesawat disimpan di sekitar 30 lokasi.

Alexandre de Juniac, Direktur Jenderal  International Air Transport Association (IATA) mengatakan gelombang parkir pesawat ini menciptakan masalah yang tidak sederhana.

"Kami harus menutup landasan pacu dan mengubahnya menjadi tempat parkir," katanya.

Tantangan itu menambah runyam persoalan likuiditas keuangan yang kini dihadapi industri ini. Menurut IATA, maskapai penerbangan global diperkirakan akan merugi sekitar US$252 miliar dalam pendapatan penumpang tahun ini, turun 44 persen dari 2019 karena permintaan perjalanan udara diperkirakan menyusut 38 persen pada 2020.

Ketika maskapai mengurangi kapasitas, operator mencari ruang untuk menyimpan pesawat. Sedangkan pesawat parkir di bandara adalah operasi yang rumit dan mahal secara logistik.

Terlebih lagi, maskapai juga harus memastikan perawatan pesawat tetap dilakukan agar armada-armada tersebut dapat kembali beroperasi ketika penerbangan kembali dibuka.

Uni Emirat Arab, pusat transit di kawasan Timur Tengah menghentikan semua penerbangan penumpang mulai 25 Maret 2020 selama dua minggu. Sementara Arab Saudi mengatakan pihaknya memperpanjang penangguhan semua penerbangan penumpang internasional dan domestik tanpa batas di tengah tindakan pencegahan tinggi untuk menahan penyebaran pandemi. Kuwait dan Yordania juga telah menangguhkan semua penerbangan.

Sumber : Bisnis, 31.03.2020.

[030420.EN.BIZ] US Cargo Expected To Take Big Hit With Widespread Layoffs

COMPANIES engaged in the cargo industry are starting to lay off staff as the economic downturn in the United States starts to bite.

According to reports, Total Quality Logistics (TQL) and Hong Kong's Freightos are among the businesses in the industry that have laid off employees this month, reported New York's FreightWaves.

Freightos is believed to have let go less than 50 people, the report said. TQL has 5,000 staff globally, and a source within the company revealed that a large number of employees were told they were "not hitting effort goals" and were let go. The source indicated the reasoning was to hide the fact that the company was conducting a large nationwide layoff.

Freightos confirmed the company conducted layoffs but did not specify how many. The layoffs took place on the Freightos.com marketplace side, he said, and did not affect the WebCargo, eBooking, or logistics sales digitization platform.

COVID19 is hitting both the supply chain and financial ecosystem hard. We regretfully are forced to consider downsizing part of our team, said the company.

Truck drivers are also likely to be affected as retailers close down locations. Macy's, Nordstrom, Nike and Apple are among the big retailers that have shut their stores, and entire malls in some areas are closing.

The restaurant industry has been especially hard-hit so far, with many states, including most in the northeast, shutting down dine-in experiences and allowing only carry-out and delivery orders.

Layoffs are expected to accelerate quickly across the nation. US Treasury Secretary Steve Mnunchin reportedly told senators on March 17 that the nation's unemployment rate could climb as high as 20 per cent without government intervention.

Investment firm UBS found that 24 per cent of employers plan to downsize if the outbreak worsens in a survey conducted between March 7 and 13.

Connecticut and Michigan are among the states that have seen unemployment claims spike, with 25,000 Connecticut residents filing since March 13. The state usually processes 3,000 claims per week. Michigan officials said claims jumped to 5,400 on March 16, up from between 1,300 and 1,600.

Source : HKSG.

[030420.ID.BIZ] Dampak Covid-19, Sri Mulyani Bakal Tarik Pajak dari E-Commerce, Netflix Hingga Zoom

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerapkan perluasan kebijakan perpajakan dalam rangka menghadapi dampak  virus Corona (Covid-19). Salah satunya penerapan pemajakan atas transaksi elektronik.

Ada dua poin yang bakal dilakukan pemerintah. Pertama, pemungutan dan penyetoran PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa oleh platform luar negeri. Kedua, pengenaan pajak kepada subjek pajak luar negeri yang memiliki significant economic present di Indonesia dengan perdagangan melalui sistem elekronik.

“Kayak Zoom ini. Mereka tidak eksis di Indonesia, tetapi sekarang kegiataan ekonominya besar," kata Sri Mulyani dalam pemaparan live KSSK (Rabu 1/4/2020).

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga basis pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa memungut PPN dan pajak transaksi elektronik.

Dia menambahkan subjek pajak luar negeri (SPLN) didefinisikan sebagai significant economic presence.

"Kalau nggak punya BUT seperti Netflix dan Zoom, maka dia bisa jadi SPLN," imbuhnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga memastikan pelabaran defisit anggaran dalam APBN 2020 mencapai 5,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Pelebaran defisit ini disebabkan oleh penurunan di sisi penerimaan negara, baik penerimaan migas, pajak dan PNBP.

"Dengan ini, pendapatan negara bisa turun 10%, negatif growth. Jadi defisit APBN akan mencapai 5,07% PDB," tegas Sri Mulyani.

Untuk mengakomodasi pelebaran ini, pemerintah merelaksasi defisit anggaran dalam UU Keuangan Negara.

Sumber : Bisnis, 01.04.2020.

[020420.EN.SEA] CMA CGM Launches New 'Seapriority Go' Cargo Loading Solution

FRENCH shipping giant CMA CGM launched a new premium product last week that, it claims, offers customers transport guarantees and priority boarding across its liner network.

"Seapriority Go provides customers exclusive treatment," said CMA CGM, "their goods will be given priority whether it be for container allocation or loading on board. This new solution helps to expand our customers' business, even when demand is strong, giving them more agility, flexibility and protection."

The Marseille-based carrier said the new product would be offered to customers "for all shipments on major trades operated by CMA CGM".

It said specifying the product upgrade would ensure priority for equipment release at depots, "preventing any unwanted surprises".

CMA CGM said the shipment would be "flagged and closely tracked to ensure your space on board stays available" and supports its premium product with a "no rolling or your money back" guarantee, reports UK's The Loadstar.

One UK-based NVOCC said he understood that CMA CGM was looking for an extra US$500-$750 per box for the added-value product.

"Some of our clients importing high-value goods might be interested at that price, if it is what they say it is," he said. "We have premium rates with a number of carriers which offer a no rollover guarantee, but with the best will in the world, when half of the alliance sailings are blanked, as we have seen recently, containers just don't get shipped.

"And when there is that much chaos and backlog, even the biggest forwarders suffer shutouts," he added.

Meanwhile, CMA CGM's new product will be put to an early test as the liner industry endeavours to prepare itself for a substantial drop in demand as a result of over a fifth of the world's population being placed in an anti-coronavirus lockdown.

Source : HKSG.

[020420.ID.AIR] Pabrik Pesawat Boeing Tawarkan PHK Sukarela pada 161.000 Karyawan

Bisnis.com, JAKARTA – Boeing, raksasa produsen pesawat dari Amerika Serikat mengumumkan menawarkan pengakhiran kerja secara sukarela kepada seluruh karyawannya atau sebanyak 161.000 orang. Langkah pensiun sukarela ini disebutkan karena membengkaknya kerugian perusahaan di tengah wabah virus corona atau Covid-19 yang membuat perjalanan udara dibatalkan.

CEO Boeing, Dave Calhoun menyebut sikap ini sebagai bagian dari upayanya untuk transparan kepada seluruh karyawan, dari level yang atas hingga paling bawah.

“Setelah pandemi ini berlalu kondisi penjualan, pasar, jenis produk, dan layanan kami kepada pelanggan pasti berbeda. Penting bagi kami untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan,” ujar Calhoun seperti diwartakan Bloomberg, Kamis, (02/4/2020).

Menghapus beban tenaga kerja ini, diharapkan Calhoun dapat meningkatkan penghemat pengeluaran perusahaan. Demikian biaya lain yang mungkin timbul. Harapannya perusahaan dapat melewati perlambatan ekonomi akibat wabah corona.

Boeing mengalami tekanan besar dari seluruh penjuru dunia. Wabah corona atau Covid-19 yang telah menginfeksi sebagian besar negara di dunia membuat otoritas setempat memangkas jadwal penerbangan. Menurut perkiraan Cirium, sekitar 44 persen armada pesawat di seluruh dunia saat ini berhenti beroperasi.

Sejumlah pengamat menyebut langkah Boieng ini sangat disayangkan. Di tengah kesulitan akses yang dihadapi oleh pekerja maka mereka kemudian harus kehilangan pekerjaan. Kendati demikian sejumlah analis memahami alasan di balik langkah Calhoun.

“Betapapun menyakitkan, Boeing memang harus mengurangi jumlah pekerja. Jika tidak, itu sama saja menghancurkan diri sendiri,” ujar Nick Cunningham, analis untuk Agency Partners.

Nick menyebut penawaran pensiun sukarela lebih baik daripada harus melakukan pemutusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab, menurutnya, PHK bisa jadi berdampak lebih buruk terhadap saham maupun citra Boeing sebagai perusahaan raksasa.

Selain penawaran pensiun bagi karyawan, saat ini Calhoun juga sedang memikirkan berbagai opsi untuk menyelamatkan nasib Boeing.

Salah satu langkah yang masih mungkin terjadi adalah penjualan perusahaan kepada pemerintah. Namun, belum bisa dikalkulasi seberapa besar kemungkinan skenario ini bisa terjadi

Sumber : Bisnis, 02.04.2020.

[010420.EN.BIZ] US Ports To Welcome 2M's Former Goliaths On The Asia-Europe Trades

THE Swiss Italian Mediterranean Shipping Co (MSC) is preparing to pull the world's largest containership, the 23,756-TEU MSC Mia, as well as the 23,656 TEU MSC Nela from serving the Asia-Europe trades and redeploy both vessels on the transpacific services that it operates with 2M partner Maersk Line.

The move is part of drastic measures put in place around the world to reposition containers in the wake of the coronavirus that has stifled supply chains, reported Singapore's Splash 247.

Alphaliner said in its latest weekly report: "Compared to the 13,000+ TEU ships normally trading on the 2M's transpacific services, the ad hoc deployment of megamaxes will allow the shipping line(s) to carry a typical service load and at least an additional 6,000 TEU worth of empty containers to America."

The sailings of the MSC Mia and MSC Nela will raise the number of megamaxes temporarily deployed on transpacific loops to four, as the 19,224 TEU MSC Oscar already calls at Los Angeles, while the 19,368 TEU MSC Anna will be redeployed later this month.

The drastic shortage of empty boxes thanks to the coronavirus is also being keenly felt in Europe.

"This container imbalance is however expected to be short-lived as Chinese exports are picking up again," Alphaliner predicted, adding: "Volumes might even peak in April, as European and US importers will sooner or later have to replenish their stocks of products made in China."

Lars Jensen, writing on LinkedIn, has also shared his thoughts on container repositioning in light of the escalating number of cases of coronavirus seen in the west. The Sea-Intelligence container-shipping analyst warned that the increase of the number of people in quarantine in Europe leaves companies short-staffed slowing down all work processes.

He warns that even if a container is delivered to port, there is no guarantee it will be picked up, emptied and redelivered in a timely fashion.

"The net effect in Europe over the coming weeks will be a slow-down in the turn-around speed of containers," Mr Jensen wrote. "This in turn will mean a slow-down in the repositioning of containers to Asia - and hence further increases the likelihood that we will see container shortages in Asia when volumes pick up."

Source : HKSG.

[010420.ID.BIZ] Kemenkeu Siapkan Aturan untuk Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak bakal segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengenaan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 memasukkan klausul Omnibus Law Perpajakan terkait PMSE.

Dua klausul terkait PMSE yakni pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud serta jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean serta pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) bagi subjek pajak luar negeri yang memenuhi significant economic presence.

Terkait PPN, pedagang serta penyedia jasa luar negeri ataupun penyelenggara PMSE baik dalam negeri ataupun dalam negeri diperintahkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN setelah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Terkati PPh, pedagang serta penyedia jasa luar negeri ataupun penyelenggara PMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan significant economic presence dapat diperlakukan sebagai badan usaha tetap (BUT) dan dikenai PPh.

Significant economic presence terpenuhi apabila pihak tersebut memiliki peredaran bruto konsolidasi grup usaha mencapai jumlah tertentu, memiliki penjualan di Indonesia mencapai jumlah tertentu, atau pengguna aktif di media digital mencapai jumlah tertentu.

Apabila pelaku dan penyelenggara PMSE ini tidak bisa dijadikan BUT karena terganjal perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), maka pemerintah akan mengenakan PTE. PTE dikenakan atas transaksi penjualan kepada pengguna di Indonesia.

Besar tarif, dasar pengenaan, dan tata cara menghitung PPh serta PTE yang dikenakan masih akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah lewat PP.

"Kita segera siapkan PP dan PMK untuk melaksanakan Perppu tersebut. Mudah-mudahan segera bisa efektif," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, Rabu (1/4/2020).

Yoga mengatakan pihaknya sudah memiliki rancangan aturan teknis dari klausul pengenaan pajak atas PMSE tersebut karena norma dasarnya sudah tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pengenaan pajak atas PMSE perlu segera diefektifkan tahun ini untuk menjaga basis pajak.

Dengan adanya pembatasan interaksi, Sri Mulyani mengtakan transaksi yang biasanya dilakukan secara fisik sekarang beralih ke elektronik. Hal ini memiliki potensi penerimaan pajak.

"Seperti Zoom yang kita gunakan, ini mereka tidak eksis di Indonesia tetapi memiliki kegiatan ekonomi yang besar di sini," ujarnya, Rabu (1/4/2020).

Pelaku usaha pada PMSE yang memenuhi ketentuan significant economic presence bakal dianggap sebagai BUT dan menjadi SPLN.

Sumber : Bisnis, 01.04.2020.