23 Oktober 2020

[231020.ID.BIZ] Tekan Biaya Logistik, Ekonom: Perbanyak Pusat Ekonomi Baru

 

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan bisa menambah pusat-pusat ekonomi baru guna menunjang sistem logistik nasional agar lebih efisien dalam mengurangi beban biaya logistik.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Hari Firdaus mengusulkan pemerintah agar memperbanyak pusat-pusat ekonomi baru untuk menambah frekuensi kunjungan kapal-kapal kargo ke pusat-pusat produksi.

"Tol laut belum berfungsi maksimal karena tidak ada hilirisasi dari pusat produksi. Hilirisasi tidak ada kareba tidak ada pusat-pusat ekonomi baru," tutur Ahmad dalam siaran pers, Jumat (23/10/2020).

Sementara itu, ekonom dari Universitas Nasional Rusman Ghazali menilai selama ini sistem logistik nasional belum efisien kendati peringkat Logistic Performance Index (LPI) 2019 relatif meningkat dibandingkan dengan 2018. Biaya logistik Indonesia masih tinggi, yakni di angka 28,7 persen, sehingga persentasenya sangat besar untuk keseluruhan biaya produksi.

Dia mencontohkan sistem logistik di sektor perikanan, dengan panjangnya rantai distribusi hasil perikanan mengakibatkan tingginya biaya logistik. Bahkan, biaya logistik antar pulau relatif lebih tinggi dibanding antar negara.

"Misalnya biaya angkut Kendari-Jakarta mencapai Rp1,28 per kg/km. Sementara biaya angkut Jakarta-China hanya Rp0,52/kg/km," katanya.

Indonesia dinilai masih boros modal untuk investasi dibanding Malaysia, Vietnam atau Thailand. Pemerintah diharapkan bisa terus melakukan efisiensi perizinan, memperbanyak infrastruktur pengangkutan produk, dan memperbanyak jadwal kapal angkut dari sentra produksi ke sentra distribusi.

Adapun, Soleh Rusyadi Maryam dari Sucofindo menyarankan pemerintah untuk memperbanyak Pusat Logistik Berikat (PLB) yang memiliki fleksibilitas dalam supply chain management.

"Di sini ada konsep one to many, many to one many to many," kata Soleh.

Menurutnya, dengan adanya PLB diyakini Soleh akan memperlancar arus barang impor dari sisi kewajiban kepabeanan, menjaga cash flow perusahaan, dan mendukung ketersediaan barang impor tepat waktu.

Sumber : Bisnis, 23.10.2020.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar