[310318.ID.BIZ] Komite Industri Nasional Disiapkan Untuk Hadapi Revolusi Industri ke-4

Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah akan membentuk Komite Industri Nasional (Kinas), untuk memfasilitasi penyelerasan percepatan agenda pengembangan industri nasional lintas kementerian/lembaga, dan lintas pemangku kepentingan.

“Melalui komite ini, kita ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan revolusi industri ke-4,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat seperti yang ditulis siaran pers Kamis (29/3/2018).

Adapun, yang hadir dalam rapat tersebut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan perwakilan K/L terkait.

Kementerian Perindustrian telah merancang “Making Indonesia 4.0” sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0.

“Maka, memang diperlukan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi dan lain-lain,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Ada pun, 5 (lima) fokus sektor yang disasar antara lain Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan Busana, Industri Otomotif, Industri Elektronik, dan Industri Kimia.

Nantinya, Kementerian Perindustrian akan mencari proyek-proyek percontohan industri yang sudah menjalankan industri 4.0 di masing-masing sektor.

“Itu adalah 5 sektor yang demand-nya terbesar di dunia. Sekitar 80% dunia itu menghendaki 5 produk tersebut. Beberapa di antaranya juga memiliki domestic market yang kuat untuk daya saing kita. Jadi itu yang akan jadi prioritas,” kata Airlangga.

Menteri Perindustrian juga menyatakan, Indonesia beraspirasi untuk menjadi top 10 ekonomi dunia di tahun 2030.

Menurutnya, momentum saat ini adalah waktu yang tepat untuk merevitalisasi sektor manufaktur di Indonesia.

“Kita targetkan ekspor netto Indonesia dapat kembali ke level yang sama di tahun 2000, yaitu dengan konstribusi 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” terangnya.

Target lainnya adalah peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi 25% serta tambahan lapangan pekerjaan.

Mengenai kekhawatiran dalam hal penyerapan tenaga kerja, Airlangga mengatakan, dengan adanya implementasi roadmap ini akan membuat industri meningkatkan eksistensi dan melakukan ekspansi, sehingga justru akan membutuhkan tenaga kerja baru.

Di akhir rapat, Menko Perekonomian berpesan kepada Menperin untuk segera melengkapi susunan KINAS. Selain itu, perlu dibuat peta yang lebih rinci dari masing-masing sektor.

“Untuk komite, silakan dilengkapi lagi dari masukan-masukan di rapat ini. Kita juga perlu peta yang lebih detail, mana yang lebih spesifik diprioritaskan karena kan ambil saja contoh industri kimia dan mamin itu jalurnya kan ada banyak. Jadi rumuskan lagi yang seperti apa,” pesan Darmin.

Sumber : Bisnis Indonesia, 29.03.18.