14 September 2016

[140916.ID.BIZ] Terminal Baru, Harapan Baru

“Dua tahun lalu, saya ke sini dwelling time masih 6—7 hari. Saya tanya, hari ini sudah berapa? Kalau saya mintanya harus bisa sampai dua koma sekian hari.”

Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan di depan jajaran menteri, direksi BUMN dan pemangku kepentingan pelayaran saat meresmikan Terminal Petikemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Selasa (13/9).

Ini bukan kali pertama Kepala Negara meminta perangkatnya untuk terus menurunkan waktu inap barang atau dwelling time di pelabuhan. Terakhir, Jokowi pernah mewantiwanti menteri yang tidak serius untuk memperbaiki masalah itu agar dipertimbangkan untuk dicopot.

Sejumlah menteri yang dulunya menduduki posisi Menko Maritim, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan memang telah dicopot atau bergeser posisinya sejak ultimatum tersebut diutarakan.

Sejauh ini, Kepala Negara mengaku cukup senang dengan perbaikan dwelling time yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, meskipun dia menerima laporan yang berbeda terkait dengan validitas angka bongkar muat peti kemas di pelabuhan itu.

“Dirut Pelindo II bilang sekarang ratarata 3,2 hari, pak Menhub bilang 3,7 hari. Ya antara itu lah. Yang penting jangan berhenti di 3,2 hari, lalu sudah senang,” ujarnya.

Penurunan dwelling time pada kisaran 2 hari, menurutnya, harus tercapai. Apalagi, dia mengatakan Indonesia masih kekurangan kapasitas terminal untuk bongkar muat.

Fase 1 Terminal Petikemas Kalibaru yang dioperasikan sejak 18 Agustus 2016 itu dapat menambah kapasitas terminal peti kemas sampai 1,5 juta TEUs per tahun.

Artinya, kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok kini mencapai 8,5 juta TEUs per tahun, setelah sebelumnya hanya mencapai 7 juta TEUs per tahun.

Jokowi menginginkan keseluruhan Terminal Petikemas Kalibaru, yang meliputi Fase II, Fase III dan dua terminal produk itu dapat segera dirampungkan pada 2019.

Keseluruhan pem bangunan fase tersebut akan menambah kapasitas total Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 11,5 juta TEUs per tahun.

“Saya sudah lihat dua kali di lapangan, dari zaman Pak R.J. Lino . Saya sampaikan terus harus segera diselesaikan, jangan menunggu lagi, karena kita kurang kapasitas terminal,” katanya.

Terminal Petikemas Kalibaru dioperasikan dengan skema Joint Venture (JV) Company antara PT IPC Terminal Peti Kemas (Pelindo II) dan Konsorsium Mitsui-PSA NYK Line, yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT- 1).

Terminal Kalibaru dibangun sebagai upaya membangun kapasitas secara bertahap untuk mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok.

SEMUA PELABUHAN

Dalam sambutannya, nada bicara Presiden Jokowi sempat meninggi karena belum membaiknya dwelling time sejumlah pelabuhan utama di Indonesia, seperti di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Negara menyesalkan dwelling time di kedua pelabuhan tersebut yang belum mengikuti perbaikan waktu bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta dan Pelabuhan Makassar, yang dalam dua tahun terakhir turun secara signifikan.

Dari laporan terakhir, Presiden mengatakan dwelling time di Belawan yang dikelola PT Pelindo I masih tergolong tinggi yakni 7-8 hari. Sementara itu, data Kementerian Perhubungan menyatakan dwelling time Pelabuhan Tanjung Perak yang dikelola oleh PT Pelindo III berada di kisaran 6 hari.

“Belawan itu dwelling time masih 7-8 hari. Ini yang pegang Pelindo I ya? Jangan sampai masih 7-8 hari, mau bersaing seperti apa,” tegas Jokowi.

Presiden menginstruksikan Kapolri untuk se - gera menindak aksi pungutan liar yang terjadi di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara dan Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur agar waktu bongkar muat dapat segera berangsur turun.

“Ada 8 crane, yang dijalankan hanya 1 crane untuk tawar menawar saja. Saya sudah perintahkan ke Kapolri, kalau Tanjung Perak masih seperti itu, tidak bisa. Di sini sudah bisa 3,2 hari, di sana juga seharusnya bisa,” ujarnya.

Kepolisian Republik Indonesia sendiri berencana membentuk satgas untuk mengawasi persoalan masa inap di pelabuhan. Hal itu ditegaskan sendiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang mengatakan satgas akan dibentuk di Belawan, Sumatra Utara, Tanjung Perak di Surabaya dan juga pelabuhan di Makassar. “Di tempat yang kami anggap menghambat, di situ akan kami gebrak.”

Dia mengungkapkan pengawasan tersebut mulai dari pre clearence, termasuk tata cara perizinan, kanwil Perdagangan dan instansi terkait. Selain itu, pengawasan juga akan melihat pada tahap custom clearance.

“Artinya yang dilakukan jajaran bea dan cukai di sana. Apakah hambatannya di situ. Kalau hambatannya di situ. Karena adanya pungli dan segala macam, ada prioritas-priotitas tertentu sehingga yang lain dinomorduakan. Nah kami akan gebrak juga,” ujarnya.

Tak hanya itu, kepolisian juga akan mengawasi untuk tahapan post clearance. “Beliau memberi batas waktu selama satu bulan untuk perbaikan kepada otoritas yang ada di sana. Tapi satgas dari sekarang sudah main,” katanya.

Tidak hanya untuk Tanjung Priok, Jokowi juga menginginkan seluruh pelabuhan dapat bersama-sama mengefisienkan dwelling time menjadi di bawah tiga hari agar biaya logistik juga dapat ditekan dari kondisi saat ini.

“Saya pikir kalau dengan memperbaiki Tanjung Priok artinya yang lain akan mengikuti, ternyata tidak. Laporan yang saya terima sekarang yang cukup baik di Priok dan Makassar,” ujar Presiden.

Tujuan akhirnya, pembangunan pelabuhan modern tidak hanya memperkuat konektivitas antarpulau, tapi juga menopang arus investasi, yang diharapkan jadi tulang punggung penggerak ekonomi negara.

Setelah Presiden mengkritik dwelling time beberapa pelabuhan di Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji segera bertindak dengan meminta semua kementeri - an/lembaga (K/L) terkait untuk berkantor di pelabuhan. Dia mengungkapkan langkah itu sudah dibicarakan dengan Pelindo I-IV.

“Kita minta para pihak berkantor di sini, kita kasih batas waktu satu bulan, Pelindo sudah menyiapkan tempat, satu bulan pindah ke sini .”

Setelah itu, dia mengatakan pemerintah akan memutuskan satu dari 16 K/L yang akan men jadi koordinator. Dia menekankan semua kementerian dan lembaga harus menerima keputusan itu.

Menurutnya, langkah itu tidak memerlukan payung hukum sebagai penegasan. “Enggak usah peraturan, proses aja. Cara kita bekerja dengan baik saja. Kesepakatan kita, tetapi Pelindo membuat satu langkah,” tegasnya.

Tanpa adanya peraturan, dia berharap langkah yang akan diambil pemerintah menjadi kesa daran dari semua pihak yang terkait. Dia meminta semua Pelindo I-IV dapat mela - kukan koordinasi ini dengan cepat. Lebih lanjut, dia menargetkan dwelling time di seluruh pelabuhan segera turun pada Desember 2016.

Dwelling time paling bagus itu menjadi parameter. Citra pelabuhan itu di dwelling time.” Terkait dengan pelayanan satu atap yang digembar-gemborkan tahun lalu, Menhub Budi Karya mengaku sistem tersebut tidak pernah berjalan.


Sumber : Bisnis Indonesia, 14.09.16.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar