15 September 2016

[150916.ID.BIZ] Poros Maritim Butuh Pelabuhan Kelas Dunia

Presiden Joko Widodo kembali menyoroti masalah dwelling time di sejumlah pelabuhan Indonesia yang menurutnya tidak sesuai harapan sehingga upaya memperkuat konektivitas antarpulau belum dapat terwujud.

Secara spesifik Presiden menyebutkan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Makassar, dia mengakui upaya perbaikan sejauh ini sudah berjalan cukup baik.

Dalam 2 tahun terakhir, waktu yang dibutuhkan petikemas impor sejak dibongkar dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) di Priok dan Makassar telah menurun signifikan, kendatipun harus terus diperbaiki agar dapat ditekan ke angka 2 hari.

“Saya minta dwelling time semua pelabuhan bisa dua koma, entah itu 2,2 hari, 2,5 hari. Tidak hanya di Priok saja,” begitu salah satu penggalan penjelasan Presiden Joko Widodo saat meresmikan operasional Terminal Petikemas Kalibaru Fase 1, Selasa (13/9).

Persoalan dwelling time memang sudah menjadi salah satu fokus perhatian Jokowi begitu menjalankan tampuk pemerintahan sejalan dengan janji untuk melakukan pembenahan semua pelabuhan di Tanah Air.

Saat ini, dwelling time di Tanjung Priok berada di kisaran 3,2 hari berdasarkan laporan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sedangkan menurut data Kementerian Perhubungan mencapai 3,7 hari Menurut Jokowi, angka tersebut masih cukup baik bila dibandingkan dengan inspeksi mendadak dua tahun lalu yang mencatat angka dwelling time di Priok selama 6-7 hari.

Sementara itu, untuk mampu bersaing di tingkat dunia, idealnya dwelling time harus dapat ditekan menjadi 2 hari. Presiden menilai, masalah lamanya waktu bongkar muat yang terjadi selama ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh membeludaknya permintaan yang melebihi kapasitas pelabuhan melainkan proses perizinan yang lama.

Artinya, masalah birokrasi menjadi faktor utama penyebab lamanya dwelling time dibandingkan dengan infrastruktur.

Bahkan tidak sekadar birokrasi. Kali ini Presiden menengarai laporan pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Perak. Situasi inilah yang juga menjadi penyebab mengapa dwelling time begitu lama di pelabuhan tersebut.

Karena itu, Kapolri telah diinstruksikan untuk segera bergerak dan menindak aksi pungutan liar agar waktu bongkar muat dapat segera turun.

Sekalipun masalah birokrasi ini menjadi faktor utama lamanya waktu bongkar muat, pemerintah juga terus berupaya menambah daya tampung pelabuhan. Salah satunya Jokowi menginginkan pembangunan Pelabuhan Kalibaru digenjot dan ditargetkan rampung 2018.

Dengan demikian, daya tampung Tanjung Priok akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari 6 juta twenty-foot equivalent units (TEUs) menjadi 15 juta TEUs. Pada intinya, dwelling time yang kompetitif dengan negara-negara lain di kawasan akan membantu pemerintah untuk fokus kepada masalah lain guna memperkuat daya saing ekonomi.

Jangan sampai biaya bongkar-muat yang membengkak terus menerus menjadi persoalan klasik yang menggerogoti daya saing. Akar penyebab masih lamanya dwelling time harus diinventarisir dan segera diperbaiki. Langkah itu termasuk evaluasi efektivitas penyesuaian tarif inap pelabuhan yang sudah dinaikkan sejak Januari 2014.

Yang jelas, penurunan dwelling time membutuhkan kerja sama antar-instansi karena beberapa pihak terlibat di dalamnya. Untuk memangkas rantai dwelling time, pihak yang berperan terbagi menjadi tiga kelompok yang bertanggung jawab yaitu tahap pre-custom clearance, custom clearance, dan post custom clearance.

Alhasil, layanan satu atap yang terintegrasi menjadi mendesak agar koordinasi lintas instansi tersebut dapat terwujud. Pesan yang ingin disampaikan Presiden jelas yaitu pelayanan kepelabuhanan di seluruh Indonesia harus memiliki standar operasi yang sama sehingga arus logistik tidak mengalami hambatan di titik-titik tertentu.

Sebagai negara yang memiliki banyak pulau Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Terkoneksinya pulau-pulau tersebut tentu akan memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi yang juga diharapkan dalam komitmen melakukan pemerataan pembangunan antar-wilayah.

Sebaliknya, lemahnya daya jangkau antar wilayah hanya akan menyebabkan perbedaan harga yang kian melebar antar Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia.

Sumber : BIsnis Indonesia, 14.09.16.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar