[151115.ID.BIZ] Pelindo III: Izin Infrastruktur Harus Dipercepat

JAKARTA. PT Pelabuhan Indonesia III meminta pemerintah pusat untuk mempercepat perizinan pembangunan infrastruktur guna tercapainya efisiensi logistik nasional.

"Ini saatnya pemerintah pusat turun tangan membantu percepatan perizinan, karena untuk mencapai efisiensi logistik, pembangunan kawasan industri harus selaras dengan fasilitas pendukungnya, misalnya akses transportasi menuju kawasan tersebut," kata Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto, Jumat (13/11).

Ia mengaku, pihaknya saat ini sedang melakukan sejumlah pembicaraan untuk mendukung pembangunan akses, misalnya perencanaan pembangunan simpang susun menuju akses jalan tol dan akses rel kereta api ke Stasiun Duduk Sampean yang berada tidak jauh dari lokasi Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.

Sementara untuk akses laut, Djarwo mengatakan belum lama ini menyelesaikan revitalisasi dengan mengeruk Alur Pelayaran Barat Surabaya menjadi sedalam -13 meter LWS dan selebar 150 meter, sehingga kapal besar dapat bersandar dan arus lalu lintas semakin lancar.

Saat ini, lanjut dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyiapkan izin investasi langsung konstruksi yang merupakan komplemen dari layanan investasi tiga jam untuk mendukung pengembangan kawasan industri tersebut.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan berbagai kemudahan tersebut akan semakin lengkap dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang akan membentuk Pusat Logistik Berikat (PLB) di JIIPE.

PLB merupakan suatu gudang logistik multifungsi yang mendapat fasilitasi pembebasan bea masuk dan pajak impor. Ketentuan pembentukan PLB juga akan menarik investasi, yaitu dengan diperbolehkannya pengusaha asing non pabrik menjadi supplier bahan baku di PLN.

Lebih lanjut Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyampaikan bahwa JIIPE merupakan salah satu kawasan industri yang akan ditetapkan menjadi PLB grain.

"Ini dalam rangka mendekatkan bahan baku pakan ternak, bahan baku makanan dan minuman, serta biji-bijian. Pembentukan PLB oleh Direktorat Bea Cukai menambah aspek strategis kawasan industri JIIPE," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke JIIPE terus menggenjot kinerja logistik nasional, salah satunya dengan mendorong pembangunan kawasan industri sebagai Pusat Logistik Berikat.

Presiden menekankan pentingnya integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri agar biaya logistik dapat ditekan.

"Kita akan buat model di Jawa Timur. Begitu modelnya benar (pelabuhan terintegrasi dengan kawasan industri), daerah lain tinggal mencontoh," kata Presiden Presiden Jokowi mengatakan Indonesia harus membangun kawasan industri dengan memproyeksikan 50 hingga 100 tahun ke depan.

Menurut dia, kawasan industri terpadu masa depan adalah kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas infrastruktur lainnya, seperti pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, dan fasilitas air bersih.

Kawasan tersebut memiliki lahan sekurangnya 2.000 hektar, contoh dari Kawasan Industri Terpadu masa depan itu adalah JIIPE yang memiliki lahan untuk kawasan industri seluas 2.933 hektar yang terpadu dengan pelabuhan sedalam -16 meter LWS (deep sea port) yang bisa disandari kapal-kapal berukuran besar.

"Dengan model kawasan terpadu seperti ini, sehingga tidak ada biaya transportasi, tidak ada biaya distribusi. Semuanya ada di kawasan terintegrasi," kata Presiden Jokowi.

Lebih jauh Presiden menjelaskan, jika kita ingin bersaing dengan negara-negara lain, produk-produk negara lain, hanya dengan cara seperti inilah kita mampu bersaing.

"Karena kalau jaraknya jauh, kita sudah terbebani ongkos angkutnya," kata Presiden.

Presiden juga mengapresiasi pembangunan JIIPE yang berlangsung relatif cepat.

Salah satunya pembuatan pulau baru seluas 80 hektar dikerjakan dalam waktu empat bulan saja.

JIIPE yang dikembangkan dengan skema "joint venture" antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III dengan PT AKR Corporindo, Tbk.

Sumber : Kontan, 13.11.15.