05 Juli 2014

[050714.ID.BIZ] LNG TANGGUH: Harga Akan Dinegosiasi Kembali pada 2018

Bisnis.com, JAKARTA--Harga jual gas alam cair (LNG) Tangguh, Papua Barat, ke Fujian, RRT, yang sudah berhasil didongkrak dari US$3,3 per MMBTU ke US$8  per MMBTU melalui renegosiasi yang panjang, akan direnegosiasi kembali pada 2018.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, sesuai kontrak harga LNG Tangguh ke Fujian bisa dilakukan renegosiasi setiap empat tahun sekali.

"Kami harapkan harganya bisa lebih tinggi lagi dari sekarang,"  ujarnya seperti dilansir laman Setkab, Selasa (1/6/2014).

Adapun harga baru sebesar US$8 per MMBT, menurut Menteri ESDM, sesuai amandemen kontrak yang ditandatangani di Beijing, RRT, pada 20 Juni 2014, akan berlaku mulai pengapalan 1 Juli 2014.

Amandemen kontrak yang berhasil ‘memaksa’ pemerintah China  menyetujui harga jual baru ini sudah dilakukan dalam waktu yang panjang, dimulai dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dengan Presiden China  Hu Jiantao pada 2008 lalu.

Jero menjelaskan  kesepakatan yang dicapai adalah harga tidak dipatok lagi pada JCC tertentu atau dilepas sesuai harga pasar.

Adapun rumusan yang dipakai adalah 0,065 JCC+1,5 untuk 2014. Sementara pada 2015, berubah menjadi 0,09 JCC+1,3, 2016 menjadi 0,105JCC+1,5 JCC, dan 2017 menjadi 0,11JCC+2,3.

“Dengan asumsi harga JCC US$100 per barel, maka harga gas ke Fujian menjadi delapan dolar/MMBTU pada 2014, lalu 10,3 dolar pada 2015, 12 dolar pada 2016, dan 13,3 dolar pada 2017,” tandasnya.

Ia menyebutkan, harga yang berlaku mulai 2018 hingga akhir kontrak pada 2034 akan memakai formula 2017. Namun harga ini bisa berubah setelah 2018, tergantung hasil renegosiasi nanti.
Sumber : Bisnis Indonesia, 01.07.14.

[070714.ID.BIZ] Freeport Sulit Dikendalikan, DPR Ingin Bentuk Panja
Bisnis.com, JAKARTA – DPR meminta pembahasan khusus PT Freeport Indonesia dalam satu rapat panita kerja (Panja) RAPBN 2015 setelah tidak adanya pembagian dividen selama 2 tahun. Padahal, ada potensi dividen senilai Rp1,5 triliun yang bisa diterima Indonesia tahun ini.

Anggota Badan Anggaran DPR Ismayatun menyatakan kekecewaanya terhadap pemerintah yang sekan tidak bisa berkutik dengan alasan kecilnya saham sekitar 10% yang dimiliki pemerintah di perusahaan tambang tersebut.

“Alangkah naifnya kita, bangsa yang sedemikian besar karena saham yang 10% tidak bisa mengendalikan Freeport. Menurut saya bawa ke panja, bongkar aja itu. Jangan sampai kita tidak berdaulat di rumah kita sendiri,” ujarnya saat menghadiri rapat Panja di DPR, Selasa (1/7/2014).

Dalam catatan Bisnis, rencana pemangkasan target setoran dividen BUMN ke negara pada APBNP 2014 senilai Rp37,96 triliun dari target Rp40 triliun pada APBN 2014 saja ditolak oleh DPR.

Sementara itu, 141 perusahaan negara tahun ini hanya mampu menyetorkan dividen mentok di kisaran Rp37,5 triliun-Rp38,5 triliun. 

“Lebih dari 50 tahun lho Freeport berkerja di Indonesia. Dan itu merupakan tambang emas terbesar di asia. Apakah memang mereka langsung kolaps dengan alasan-alasan itu? Bukannya kita tidak peduli, tapi ini masalah hak,” tuturnya.

Anggota Komisi XI Achsanul Qosasi pun menilai butuh rapat Panja tersendiri untuk PT Freeport Indonesia. 

“Kita tidak ingin Kemenkeu dan Kementerian BUMN saling menyalahkan. Saya pikir ini potensi penerimaan karena ada potensi kehilangan Rp1,5 triliun tahun ini. Butuh panja Freeport,” ujarnya.

Selain itu, Achsanul meminta kementerian BUMN mendata BUMN yang masih memiliki kinerja baik maupun buruk agar dalam pembahasan lebih dalam di tingkat Panja berikutnya, ada satu skema perbaikan untuk APBN 2015.

Sumber : Bisnis Indonesia, 01.07.14.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar