Bisnis.com,
JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat membangun perusahaan gabungan terkait rencana
pembangunan Port of Jakarta.
"Kami
berencana membangun kawasan pelabuhan dan logistik baru di atas empat pulau
reklamasi, yaitu pulau N, O, P, dan Q. Jika proyek ini terealisasi, Port of
Jakarta bisa menjadi kawasan pelabuhan tercanggih dan terintegrasi di
Asia," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta Tuty
Kusumawati ketika dihubungi Bisnis, Minggu (27/9/2015).
Dia
memaparkan saat ini pengelolaan keempat pulau tersebut dipegang oleh BUMN/BUMD
yang berbeda-beda.
Sebagai
informasi, PT Pelindo II memegang hak kelola untuk Pulau N dan PT Jakpro
memiliki pulau O.
Adapun,
pembangunan Pulau P dan Q dipegang oleh PT Kawasan Ekonomi Khusus (PT KEK)
dengan pembagian saham PT Jakpro 25%, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 25%, dan
PT Pembangunan Jaya 50%.
Menurut Tuty,
pembangunan dan pengembangan Port of Jakarta tak bisa dilakukan jika
masing-masing perusahaan bergerak sendiri.
Apalagi,
untuk membangun pelabuhan berskala internasional di atas pulau reklamasi
membutuhkan investasi sangat besar.
"Konsep
Joint Venture ini dilakukan oleh Belanda kala membangun Port of Rotterdam,
dengan pembagian saham 30% pemerintah pusat dan 70% masyarakat Rotterrdam. Kami
pikir skema ini bisa diimplementasikan untuk proyek Port of Jakarta," paparnya.
Tuty mengaku
saat ini pihaknya masih menggodok konsep bisnis terkait pembangunan Port of
Jakarta.
Rencananya,
pihak Bappeda DKI serta BUMN dan BUMD terkait akan bertemu dengan para ahli
reklamasi dan infrastruktur pelabuhan dari Rotterdam untuk membahas rencana ini
secara komprehensif.
"Kami
akan melakukan diskusi secara intensif dengan para ahli pada pertengahan
Oktober mendatang. Tujuannya untuk membahas PT gabungan dan business plan. Kami
berupaya mempersiapkan banyak hal sebelum melakukan studi kelayakan ,"
imbuhnya.
Sumber :
Bisnis Indonesia, 27.09.15.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar