07 Mei 2016

[070516.ID.BIZ] Anggaran LRT Menanti Keputusan Jokowi

Jakarta. Pembangunan proyek kereta ringan atawa light rail transit (LRT) Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) kembali tersendat. Pasalnya, pembahasan spesifikasi teknis untuk pengadaan rel belum juga diselesaikan.

Kini, persoalannya terkait dengan tanggungjawab alokasi anggaran yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Alhasil, keputusan spesifikasi teknis ini akan dibawa ke rapat terbatas dan diputuskan dengan Presiden Joko Widodo.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan prasarana di luar Jakarta dengan kontraktor PT Adhi Karya Tbk tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini akan tetap dibayar APBN. Karena, hasil rapat sebelumnya, kami pikir bisa kami bayar (dengan APBD), tapi ternyata beda wilayah," katanya, Rabu (4/5).

Asal tahu saja, semula Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan telah menyepakati menggunakan spesifikasi rel standard gauge. Pemprov DKI Jakarta juga sepakat untuk mendanai anggaran prasarana LRT baik yang ada di wilayah Jakarta maupun di luar Jakarta.

Total panjang LRT Jabodebek 140 kilometer (km). Perinciannya, sepanjang 90 km di wilayah Jakarta akan digarap PT Jakarta Propertindo, sedang Adhi Karya menggarap prasarana di luar Jakarta sepanjang 50 km.

Menurut Basuki, kemampuan APBD DKI Jakarta tak memungkinkan mendanai prasarana yang menjadi tanggungjawab Adhi Karya. Makanya, ia berharap, usulan ini segera direspon Presiden sehingga LRT dapat dioperasikan sebelum Asian Games di 2018.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, pembangunan LRT saat ini masih terkendala anggaran untuk prasarana rel di luar Jakarta. "Jadi yang di luar wilayah DKI ini belum diputuskan anggarannya dari mana," jelasnya.

Sumber : Kontan, 07.05.16.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar