[090315.ID.BIZ] Pengeluaran Infrastruktur Masih Tanda Tanya

JAKARTA — Ekonom menyambut program pemerintah untuk memperkuat anggaran infrastruktur tahun ini. Sekarang kuncinya adalah: bisakah pemerintah menyalurkannya sesuai target?

“Anggaran akan bertambah. Namun, kemampaun untuk menyalurkan uang sebetulnya tak mudah,” papar Andrew Steel, direktur pelaksana Fitch Ratings dalam forum baru-baru ini di Jakarta. “Terdapat proyek-proyek besar, keputusannya pun pasti beragam.”

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah membutuhkan lebih dari USD400 miliar demi membangun jalan tol, bendungan serta pembangkit listrik. Pembangunan serta perbaikan diperlukan guna memangkas biaya logistik sekaligus menyokong era manufaktur.

Tahun ini, pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur hingga rekor USD22 miliar. Selain itu, pemerintah juga memburu investasi dari pemodal swasta.

Tapi dalam beberapa tahun terakhir, pencairan alokasinya tak cukup memdai. “Kami pikir, sekarang risikonya adalah anggaran di bawah target ketimbang dana minim,” papar Chua Hak Bin, ekonom dari Bank of America Merrill Lynch (BAML) dalam catatan penelitian terbarunya.

Tahun lalu pemerintah menyalurkan 84,7 persen dari keseluruhan anggaran infrastruktur yang lebih kecil, menurut data BAML.

Pemerintah mengaku tengah mengatasi persoalan ini. Beberapa bulan lalu pemerintah mengadakan tender untuk proyek-proyek negara. Selain itu, pemerintah juga mempromosikan sistem pencairan online untuk merampingkan proses perolehan dana.

Pemerintah juga menginjeksi lebih banyak modal bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga dapat memperkuat program infrastruktur. Menurut beberapa petinggi, cara itu dapat mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur.

“Kondisi ini adalah cerminan paradigma baru,” kata Suahasil Nazara, kepala kebijakan fiskal Kementerian Keuangan pada Kamis. Menurutnya, pemerintah kini punya “perangkat baru guna memperkuat pengeluaran.”

Injeksi demi menarik lebih banyak modal merupakan “sesuatu yang kita perkirakan—bukan bulan depan atau dua bulan ke depan, tetapi dalam jangka menengah. Kita ingin melihat kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan.”

Namun, injeksi ini bukannya tanpa masalah. Apalagi, modal akan lari ke perusahaan yang, di masa lalu, mempunyai masalah korupsi. Sementara beberapa investor menanti waktunya rencana ini bisa dieksekusi.

Keragu-raguan mereka dapat berdampak pada pengeluaran. Sejumlah BUMN bakal memburu pendanaan dari luar serta melepas obligasi demi mempercepat proyek masing-masing.

“Muncul semacam makna simbolis bahwa Joko Widodo sanggup mengimplementasikan kebijakan ekonomi secara cepat,” papar Eric Stein. Ia merupakan manajer portofolio di Eaton Vance Investment managers berbasis Boston, Amerika Serikat.

Di lain sisi, komunitas investor mencemaskan kalau-kalau pemerintah tak secara cermat mengawasi BUMN,” imbuhnya. “Penyesuaian kebijakan bakal lebih efektif memperkuat kepercayaan sektor swasta.”

Paling tidak, beberapa ekonom menilai langkah pemerintah sebagai isyarat, bahwa pemerintah tak hanya bicara.

“Barangkali ini bukan gagasan yang revolusioner,” sebut Eric Sugandi, ekonom Standard Chartered berbasis Jakarta. “Yang membuat perbedaan adalah, pemerintah terkini berhasrat kuat mewujudkan ide itu.” (Oleh Ben Otto)

Sumber : The Wall Street Journal, 09.03.15.